Malam Ini, Mata Najwa Kupas Biang Kerok Banjir Kalsel Banjir Kalsel Makan Korban Lagi, Bocah Hilang di Siring Banjarmasin Di Balikpapan, Ayah Ditangkap Gegara Anak Jual Tisu Link Live Streaming Mata Najwa Malam Ini, Kupas Tuntas Banjir Kalsel Menteri Siti Blakblakan Biang Kerok Banjir Kalsel, Bukan Tambang dan Sawit

UU Cipta Kerja, Organisasi Cipayung Minta Hak Jawab Seluruh Anggota DPR dan DPD RI Perwakilan Kalsel

- Apahabar.com Sabtu, 10 Oktober 2020 - 18:15 WIB

UU Cipta Kerja, Organisasi Cipayung Minta Hak Jawab Seluruh Anggota DPR dan DPD RI Perwakilan Kalsel

Organisasi Cipayung Plus se Kalsel akan mengumpulkan seluruh Anggota DPR dan DPD RI perwakilan Kalsel. Foto-apahabar.com/Bahaudin Qusairi

apahabar.com, BANJARMASIN – Gelombang penolakan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) memasuki babak baru.

Sejumlah elemen kepemudaan yang tergabung dalam organisasi Cipayung Plus se-Kalsel akan mengumpulkan seluruh Anggota DPR dan DPD RI perwakilan Kalsel.

Hal ini untuk mempertanggungjawabkan dan memberikan hak jawab mereka kepada masyarakat Kalsel tentang pengasahan UU Cipta Kerja.

“Kenapa ini sampai terjadi. Apa yang dikerjakan mereka ketika rapat paripurna kemarin. Terserah mereka mau penjelasan atau klarifikasi,” ujar perwakilan KAMMI Kalsel M Alfiansyah.

Alfi menerangkan pertemuan ini bakal digelar dalam sebuah forum resmi tanggal 19 Oktober mendatang.

Tempat pertemuan dengan anggota DPR dan DPD RI daerah pemilihan (Dapil) Kalsel disepakati di Gedung DPRD Kalsel, Jalan Lambung Mangkurat, Kota Banjarmasin.

“Jika seluruh Anggota DPR dan DPD RI tidak hadir, silakan rakyat Kalsel menilai sendiri dan mengevaluasi mereka,” ucapnya.

Di pertemuan nanti, Alfi kembali meminta hak jawab anggota DPR dan DPD RI yang mana menolak dan mendukung kehadiran UU Cipta Kerja.

Kemungkinan disana bakal ada terjadi diskusi yang panjang antara organisasi kepemudaan untuk meminta pertanggungjawab anggota DPR dan DPD RI tersebut.

“Tuntunan kita tetap UU Omnibus Law UU Cipta Kerja harus dibatalkan,” imbuhnya.

Menurutnya aksi tersebut merupakan warna baru dalam menyampaikan aspirasi penolakan UU Cipta Kerja.

Namun keadaan itu tetap mendukung gerakan para mahasiswa yang menggelar seruan aksi kemarin.
“Kita ingin menambah jalur seperti ini,” ucapnya.

Sementara itu, Perwakilan GMNI Kalsel Luthfi Rahman mengatakan keterlibatan Anggota DPR dan DPD RI ini meminta pertanggungjawabkan kepada rakyat tentang terbitnya UU Cipta Kerja.

“Suara rakyat mana yang mereka wakilkan,” imbuhnya.

Adapun organisasi kepemudaan yang hadir adalah GMNI, IMM, KAMMI dan HMI.

Editor: M Syarif - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Cegah Covid-19 Bertambah, Kotabaru Sepakat Salat Idul Fitri di Rumah
apahabar.com

Kalsel

Krisis Air Bersih dan Penjajakan Pendiri Pabrik Air Minum Hindia Belanda di Banjarmasin
Tapin

Kalsel

MENGEJUTKAN! Denny-Difri 0 Suara di 7 TPS Kabupaten Tapin
apahabar.com

Kalsel

Cerita Miris Badut Upin dan Sikap Serba Salah Satpol PP Banjarbaru
apahabar.com

Kalsel

Dituduh Perankan Video Syur, Mahasiswi Cantik Banjarmasin Trauma
apahabar.com

Kalsel

MHM Serta Dinas Koperasi Banjarmasin Adakan Festival Pasar Rakyat
apahabar.com

Kalsel

Pemilik Warung di Banjarmasin Dijambret di Siang Bolong, Jutaan Rupiah dan Hp Ludes!
PMI

Kalsel

SK Terbit, PMI Tabalong Dapat Izin Dirikan Unit Donor Darah
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com