BREAKING NEWS Legenda Barito Putera Yusuf Luluporo Meninggal Dunia di Usia 47 Tahun Geledah Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, KPK Amankan Uang dan Dokumen Waspada Penularan Covid-19 di Libur Panjang, Disdik Banjarmasin Imbau Pelajari Patuhi Prokes Bikin Haru, Simak Curahan Mama Lita MasterChef Indonesia Pasca-ditinggal Suami Suami Penanambaan, Ibu Terduga Pembunuh 2 Anak di Benawa HST Pernah Kuliah

Wacana Jabatan Presiden 7-8 Tahun Mulai Dapat Dukungan Publik

- Apahabar.com Rabu, 28 Oktober 2020 - 20:42 WIB

Wacana Jabatan Presiden 7-8 Tahun Mulai Dapat Dukungan Publik

Ilustrasi. Foto- jatimtimes.com

apahabar.com, JAKARTA – Wacana jabatan presiden selama 7-8 tahun untuk satu periode mulai mendapatkan dukungan publik.

Hal itu terungkap melalui hasil survei yang dilakukan oleh Y-Publica pada 11-20 Oktober 2020 kepada 1.200 orang yang mewakili seluruh provinsi di Indonesia.

“Wacana perubahan masa jabatan presiden menjadi 7-8 tahun dan dibatasi hanya satu periode masih belum banyak diketahui publik, tetapi mulai menuai dukungan,” kata Direktur Eksekutif Y-Publica Rudi Hartono dalam siaran persnya, di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Rabu (28/10).

Temuan survei Y-Publica menunjukkan sebagian besar publik atau sebanyak 80,2 persen mengaku belum mengetahui wacana perubahan masa jabatan presiden menjadi 7-8 tahun dan dibatasi hanya 1 periode. Hanya ada 19,8 persen yang mengetahui adanya wacana tersebut.

Di antara mereka yang mengetahui, mayoritas mendukung diterapkannya konsep tersebut, yaitu sebanyak 81,4 persen. Sebaliknya hanya ada 18,6 persen yang menyatakan tidak setuju.

“Opsi ini perlu dipertimbangkan oleh para pihak untuk dikaji lebih mendalam,” kata Rudi.

Pemerintahan pasca-reformasi telah dua kali dipimpin presiden yang terpilih menjabat dua periode berturut-turut.

Namun, polarisasi yang menajam pada pemilu terakhir memunculkan wacana untuk mengevaluasi ketentuan masa jabatan presiden.

Beberapa usulan mengemuka, khususnya soal perubahan batasan periode dan durasinya. Ada yang mengusulkan ditambah menjadi tiga periode, ada pula yang justru ingin hanya boleh satu periode. Selain itu durasi dalam tiap periode diusulkan ditambah menjadi 6, 7 atau 8 tahun.

Sejumlah alasan menjadi latar belakang dari konsep-konsep yang ditawarkan. Masa jabatan yang hanya dua periode dinilai tidak efektif untuk kontinuitas program.

“Sebaliknya faktor adanya petahana yang membuat kompetisi dinilai tidak adil mendasari supaya dibatasi hanya satu periode,” katanya.

Kalaupun hanya boleh satu periode, waktu 5 tahun dirasakan tidak cukup untuk pemerintahan. Kombinasinya adalah periode hanya satu kali, tetapi lama periode diperpanjang menjadi 7-8 tahun.

Sehingga, kata Rudi, pemerintahan bisa fokus bekerja tanpa perlu memikirkan pemilu berikutnya.

Survei dilakukan melalui sambungan telepon kepada responden yang dipilih acak dari survei sebelumnya sejak 2018. Margin of error ±2,89 persen, tingkat kepercayaan 95 persen.

Editor: Puja Mandela

Editor: Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Diduga Nistakan Agama, Sukmawati Soekarnoputri Dilaporkan ke Polda Metro Jaya
apahabar.com

Nasional

Beda, Berikut 7 Foto Gaya Refreshing Jokowi dan Prabowo
apahabar.com

Nasional

Telur Asin Kini Jadi Warisan Budaya Takbenda Indonesia
apahabar.com

Nasional

Jokowi Sambangi Kalsel, Fazlur Rahman: Bentuk Perhatian Terhadap Banua
apahabar.com

Nasional

Berlibur ke Pandeglang, Krisyanto Jamrud Nyaris Menjadi Korban Tsunami

Nasional

Selama PJJ, IGI: Perlu Ada Standar Penugasan dari Guru
apahabar.com

Nasional

Jokowi: Segera Buka Akses ke Daerah Terisolir di Sukajaya Bogor
apahabar.com

Nasional

Tarif Naik, Pengamat: Ojol Jangan Terbuai Intensif Lagi!
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com