Pantas GR86 Jadi Primadona di GIIAS 2022, Berapa Harganya? Akhirnya, Truk Pertamina yang Terbalik di Martapura Berhasil Dievakuasi Maksimalkan Potensi EBT, CPI: Pengembangan EBT Jangan Asal-asalan! Dilantik Jadi Sekda, Yani Tambah Daftar Kosong Kepala Dinas Pemkab HST Heboh Siswa Banjarmasin Diduga Tertular Covid-19, Disdik Turun Tangan
agustus

Wacana Jabatan Presiden 7-8 Tahun Mulai Dapat Dukungan Publik

- Apahabar.com     Rabu, 28 Oktober 2020 - 20:42 WITA

Wacana Jabatan Presiden 7-8 Tahun Mulai Dapat Dukungan Publik

Ilustrasi. Foto- jatimtimes.com

apahabar.com, JAKARTA – Wacana jabatan presiden selama 7-8 tahun untuk satu periode mulai mendapatkan dukungan publik.

Hal itu terungkap melalui hasil survei yang dilakukan oleh Y-Publica pada 11-20 Oktober 2020 kepada 1.200 orang yang mewakili seluruh provinsi di Indonesia.

“Wacana perubahan masa jabatan presiden menjadi 7-8 tahun dan dibatasi hanya satu periode masih belum banyak diketahui publik, tetapi mulai menuai dukungan,” kata Direktur Eksekutif Y-Publica Rudi Hartono dalam siaran persnya, di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Rabu (28/10).

Temuan survei Y-Publica menunjukkan sebagian besar publik atau sebanyak 80,2 persen mengaku belum mengetahui wacana perubahan masa jabatan presiden menjadi 7-8 tahun dan dibatasi hanya 1 periode. Hanya ada 19,8 persen yang mengetahui adanya wacana tersebut.

Di antara mereka yang mengetahui, mayoritas mendukung diterapkannya konsep tersebut, yaitu sebanyak 81,4 persen. Sebaliknya hanya ada 18,6 persen yang menyatakan tidak setuju.

“Opsi ini perlu dipertimbangkan oleh para pihak untuk dikaji lebih mendalam,” kata Rudi.

Pemerintahan pasca-reformasi telah dua kali dipimpin presiden yang terpilih menjabat dua periode berturut-turut.

Namun, polarisasi yang menajam pada pemilu terakhir memunculkan wacana untuk mengevaluasi ketentuan masa jabatan presiden.

Beberapa usulan mengemuka, khususnya soal perubahan batasan periode dan durasinya. Ada yang mengusulkan ditambah menjadi tiga periode, ada pula yang justru ingin hanya boleh satu periode. Selain itu durasi dalam tiap periode diusulkan ditambah menjadi 6, 7 atau 8 tahun.

Sejumlah alasan menjadi latar belakang dari konsep-konsep yang ditawarkan. Masa jabatan yang hanya dua periode dinilai tidak efektif untuk kontinuitas program.

“Sebaliknya faktor adanya petahana yang membuat kompetisi dinilai tidak adil mendasari supaya dibatasi hanya satu periode,” katanya.

Kalaupun hanya boleh satu periode, waktu 5 tahun dirasakan tidak cukup untuk pemerintahan. Kombinasinya adalah periode hanya satu kali, tetapi lama periode diperpanjang menjadi 7-8 tahun.

Sehingga, kata Rudi, pemerintahan bisa fokus bekerja tanpa perlu memikirkan pemilu berikutnya.

Survei dilakukan melalui sambungan telepon kepada responden yang dipilih acak dari survei sebelumnya sejak 2018. Margin of error ±2,89 persen, tingkat kepercayaan 95 persen.

Editor: Puja Mandela

Editor: Redaksi - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Kapolri dan Panglima TNI Bersinergi Tinjau Gereja 
apahabar.com

Nasional

BPS: 54,1 Juta Penduduk Sudah Ikut Partisipasi Sensus Penduduk Online
Dewan Masjid Indonesia

Nasional

Dewan Masjid Indonesia Kutuk Aksi Bom Bunuh Diri di Gereja Makassar
apahabar.com

Nasional

Jokowi Kenalkan 7 Staf Khusus Milenial
apahabar.com

Nasional

Letusan Merapi Picu Hujan Abu
Sirkuit Mandalika

Nasional

Presiden Jokowi Minta Infrastruktur ke Sirkuit Mandalika Tuntas Februari
apahabar.com

Nasional

Quick Count Dimulai, Simak Hasil Dua Lembaga Survei yang Berbeda
apahabar.com

Nasional

Pelaku Teror Masjid Selandia Baru Disidang
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com