Terungkap, Keberadaan Bupati HSU Abdul Wahid Saat Penggeledahan KPK Kronologi Lengkap Penggeledahan KPK di Rumah Bupati HSU Abdul Wahid Digeledah KPK, Rumah Bupati HSU Abdul Wahid Jadi Tontonan Warga BREAKING! KPK Geledah Rumah Bupati HSU, Spanduk Panjang Membentang Rumahnya Digeledah KPK, Bupati HSU Abdul Wahid Menghilang

Wacana Jabatan Presiden 7-8 Tahun Mulai Dapat Dukungan Publik

- Apahabar.com     Rabu, 28 Oktober 2020 - 20:42 WITA

Wacana Jabatan Presiden 7-8 Tahun Mulai Dapat Dukungan Publik

Ilustrasi. Foto- jatimtimes.com

apahabar.com, JAKARTA – Wacana jabatan presiden selama 7-8 tahun untuk satu periode mulai mendapatkan dukungan publik.

Hal itu terungkap melalui hasil survei yang dilakukan oleh Y-Publica pada 11-20 Oktober 2020 kepada 1.200 orang yang mewakili seluruh provinsi di Indonesia.

“Wacana perubahan masa jabatan presiden menjadi 7-8 tahun dan dibatasi hanya satu periode masih belum banyak diketahui publik, tetapi mulai menuai dukungan,” kata Direktur Eksekutif Y-Publica Rudi Hartono dalam siaran persnya, di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Rabu (28/10).

Temuan survei Y-Publica menunjukkan sebagian besar publik atau sebanyak 80,2 persen mengaku belum mengetahui wacana perubahan masa jabatan presiden menjadi 7-8 tahun dan dibatasi hanya 1 periode. Hanya ada 19,8 persen yang mengetahui adanya wacana tersebut.

Di antara mereka yang mengetahui, mayoritas mendukung diterapkannya konsep tersebut, yaitu sebanyak 81,4 persen. Sebaliknya hanya ada 18,6 persen yang menyatakan tidak setuju.

“Opsi ini perlu dipertimbangkan oleh para pihak untuk dikaji lebih mendalam,” kata Rudi.

Pemerintahan pasca-reformasi telah dua kali dipimpin presiden yang terpilih menjabat dua periode berturut-turut.

Namun, polarisasi yang menajam pada pemilu terakhir memunculkan wacana untuk mengevaluasi ketentuan masa jabatan presiden.

Beberapa usulan mengemuka, khususnya soal perubahan batasan periode dan durasinya. Ada yang mengusulkan ditambah menjadi tiga periode, ada pula yang justru ingin hanya boleh satu periode. Selain itu durasi dalam tiap periode diusulkan ditambah menjadi 6, 7 atau 8 tahun.

Sejumlah alasan menjadi latar belakang dari konsep-konsep yang ditawarkan. Masa jabatan yang hanya dua periode dinilai tidak efektif untuk kontinuitas program.

“Sebaliknya faktor adanya petahana yang membuat kompetisi dinilai tidak adil mendasari supaya dibatasi hanya satu periode,” katanya.

Kalaupun hanya boleh satu periode, waktu 5 tahun dirasakan tidak cukup untuk pemerintahan. Kombinasinya adalah periode hanya satu kali, tetapi lama periode diperpanjang menjadi 7-8 tahun.

Sehingga, kata Rudi, pemerintahan bisa fokus bekerja tanpa perlu memikirkan pemilu berikutnya.

Survei dilakukan melalui sambungan telepon kepada responden yang dipilih acak dari survei sebelumnya sejak 2018. Margin of error ±2,89 persen, tingkat kepercayaan 95 persen.

Editor: Puja Mandela

Editor: Redaksi - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Jokowi

Nasional

Ini yang Dirasakan Jokowi Setelah 2 Jam Disuntik Vaksin Sinovac
apahabar.co

Nasional

Garang, F-16 TNI AU Baru Mampu Boyong Rudal Jarak Jauh
apahabar.com

Nasional

Polisi Tangkap Pelaku Pembakaran Kotak Suara Pemilu di Jambi
Melahirkan

Nasional

Bikin Merinding, Wanita Melahirkan Sambil Berdiri di Samping ATM
Muhammad Kece

Nasional

Muhammad Kece Dianiaya Sesama Tahanan di Rutan Bareskrim

Nasional

Dandhy Dwi Laksono Ditangkap Polisi, Terkait Kicauan di Twitter
apahabar.com

Nasional

Jumlah Pasien Covid-19 di RSD Wisma Atlet Turun, Simak Rinciannya

Nasional

Kapal Tiongkok Serahkan Temuan Serpihan Kapal KRI Nanggala-402
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com