Netizen Gagal Paham Soal Bingkisan SHM-MAR, Bawaslu: Sarung Boleh LIBUR PANJANG, Bandara Syamsudin Noor Mulai Bersiap BNNP Kalsel Sukses Gagalkan Transaksi 1 Kilogram Sabu di Komplek Citra Garden Kabupaten Banjar Pejabat Terpapar Covid-19, Pjs Wali Kota Banjarbaru Minta ASN Pedomani Prokes BREAKING NEWS! Kepala Bappeda Tanbu Meninggal Dunia

Wakil Ketua MPR Sarankan Pemerintah Dengarkan Aspirasi Rakyat Soal RUU Cipta Kerja

- Apahabar.com Minggu, 4 Oktober 2020 - 18:15 WIB

Wakil Ketua MPR Sarankan Pemerintah Dengarkan Aspirasi Rakyat Soal RUU Cipta Kerja

Buruh perempuan menggelar aksi demonstrasi di Jakarta menolak omnibus law RUU Cipta Kerja, Jumat (6/3/2020). Foto-Dok. KSPI via Kompas.com

apahabar.com, JAKARTA – Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan, menyarankan pemerintah harus mendengarkan aspirasi rakyat soal Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Menurut politisi Partai Demokrat itu keterlibatan rakyat dalam setiap kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang akan diterbitkan diperlukan, Sebab pemerintah ditugaskan untuk bekerja kepada rakyat.

‚ÄúPemerintah dan DPR RI tidak boleh memanfaatkan situasi pandemi ini untuk mengesahkan UU yang tidak diinginkan karena merugikan rakyat,” kata Syarief Hasan di Jakarta seperti dilansir Antara, Minggu (4/10).

Banyaknya penolakan dan demo yang dilakukan masyarakat menunjukkan Omnibus RUU Cipta Kerja itu harus lebih mewadahi aspirasi rakyat.

‚ÄúPemerintah dan DPR tidak boleh memanfaatkan situasi pandemi ini untuk mengesahkan UU yang tidak diinginkan karena merugikan rakyat,” kata Syarief.

Ia mengatakan pemerintah seharusnya hadir untuk memberikan teladan dan pelayanan perlindungan terbaik bagi rakyat.

“Bukan semakin mempersulit rakyat dan keberpihakan kepada pengusaha yang melanggar hukum, dan yang merusak lingkungan, bahkan keberpihakan kepada tenaga kerja asing lewat RUU Cipta Kerja yang dibahas di tengah pandemi Covid-19,” kata Syarief.

Apalagi, kata Syarief, Bank Dunia dalam laporan berjudul Indonesia Economic Prospects : The Long Road to Recovery pada Rabu 29 Juli 2020 juga menyoroti tiga poin RUU Cipta Kerja.

Tiga poin itu adalah klausul mengenai ketenagakerjaan, perizinan, dan lingkungan.

“Revisi terhadap UU Cipta Kerja Omnibus Law memiliki potensi mengurangi perlindungan yang diberikan terhadap pekerja,” kata Syarief, mengutip salah satu isi laporan Bank Dunia itu.

Ketua Badan Legislasi DPR, Supratman Andi Agtas, dalam rapat panitia kerja RUU Cipta Kerja di Jakarta, Sabtu (26/9), mengatakan, penggunaan tenaga kerja asing akan tetap sesuai dengan ketentuan UU Ketenagakerjaan namun ada penambahan terkait klaster keimigrasian dalam RUU Ciptaker.

Aturan itu, menurut dia, dibuat agar calon investor dan orang yang akan menjadi pengurus perusahaan dalam posisinya sebagai komisaris maupun direksi, wajib mengikuti aturan ketentuan yang telah diputuskan dalam UU Keimigrasian.

Namun, Hasan menilai aturan yang terdapat dalam RUU Omnibus Law itu akan membuat penggunaan TKA semakin besar.

Selain itu, menurut anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat itu, RUU Cipta Kerja akan semakin mempermudah perusahaan melakukan PHK, pasalnya sanksi terhadap perusahaan yang melanggar aturan RUU Omnibus Law itu hanya bersifat hukum administratif.

Namun, pada rapat Panitia Kerja RUU Cipta Kerja pada Sabtu (26/9), pemerintah, DPR, dan DPD sepakat agar sanksi pidana dalam RUU Cipta Kerja tetap seperti ketentuan UU yang telah ada (UU Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan).

Dalam UU Ketenagakerjaan, sanksi pidana diatur dalam pasal 183 hingga pasal 189, sementara Daftar Inventarisasi Masalah terkait perubahan ketentuan tersebut disepakati agar dihapuskan semua dari RUU Cipta Kerja.

Editor: Aprianoor - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Usai Pemilu, Investor Pilih “Wait and See”
apahabar.com

Nasional

10 Yutuber Terkaya di Indonesia 2018, Penghasilan Ratusan Juta per Bulan
apahabar.com

Nasional

Hari Ini, Makin Banyak Warga Indonesia yang Sembuh dari Covid-19!
Sikap Walhi soal Penangkapan Jurnalis Mongabay di Palangkaraya, dan Penjelasan Imigrasi

Nasional

Sikap Walhi soal Penangkapan Jurnalis Mongabay di Palangkaraya, dan Penjelasan Imigrasi
apahabar.com

Nasional

Presiden Temui Korban Tsunami di Pandeglang
apahabar.com

Nasional

Viral, Lip Sync Madu 3 Lora Fadil Bareng Semua Istri
apahabar.com

Nasional

HUT Ke-75 TNI, Danjen Kopassus: Semua Komponen Harus Bersinergi
apahabar.com

Nasional

Gempa M 7,1 di Kepulauan Talaud, BNPB: Tidak Berpotensi Tsunami
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com