Kasus Pembunuhan Istri Muda Pembakal di HST Inkrah, Jaksa Eksekusi Terpidana ke Martapura Muatan Politis dalam Pencopotan Sekda Tanah Bumbu Kantongi 3 Barang Bukti, Bawaslu Dalami Dugaan Pelanggaran BirinMU BW, Eks Pimpinan KPK Buka-bukaan Alasan Turun Gunung Bantu H2D Gandeng BW, Tim H2D Laporkan Dugaan Pelanggaran Petahana Kalsel ke Bawaslu

Warning Wawali Palangka Raya untuk ASN di Pilgub Kalteng 2020

- Apahabar.com Sabtu, 10 Oktober 2020 - 21:31 WIB

Warning Wawali Palangka Raya untuk ASN di Pilgub Kalteng 2020

Ilustrasi ASN netral. Foto-Istimewa

apahabar.com, PALANGKA RAYA – Wakil Wali (Wawali) Kota Palangka Raya, Umi Mastikah mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga netralitas dalam Pilgub Kalteng 2020.

“Beberapa poin yang diingat oleh para ASN terkait pelaksanaan Pilgub Kalteng 2020, yakni harus menjaga netralitas. Jika terbukti melanggar peraturan yang ada maka akan dikenakan sanksi,” kata Umi dilansir apahabar.com dari Antara.

Selain itu, lanjutnya, ASN di Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah juga harus menjadi panutan bagi masyarakat dalam menyikapi pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

Terlebih lagi pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah, menurut undang-undang ASN juga dilarang berkampanye dan terlibat dalam pemberian dukungan secara khusus seperti menjadi tim sukses para calon.

Para aparatur negara juga diminta berhati-hati dan bijak dalam menggunakan media sosial. Selama proses pemilu ASN juga dilarang memberikan “like” dan menyebarluaskan postingan terkait pasangan calon sebagai upaya menjaga netralitas selama Pilgub Kalteng 2020.

Penegasan itu diantaranya merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang.

Pasal 70 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, pada ayat (1) secara jelas menyatakan bahwa dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, aparatur sipil negara, anggota kepolisian negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia, dan kepala desa, lurah dan perangkat desa atau sebutan lain atau perangkat kelurahan.

Kemudian pasal 71 ayat (1) menyatakan bahwa pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri dan kepala desa atau sebutan lain atau lurah, dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

“Untuk itu ASN agar selalu mematuhi ketentuan yang ada. Namun kami juga minta ASN juga dapat menyukseskan Pilkada dan selalu menerapkan protokol kesehatan sebagai bentuk dukungan pelaksanaan kampanye sehat di tengah pandemi COVID-19,” katanya.

Editor: M Syarif - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalteng

Sungai Barito Surut, Rangka Kapal Onrust Terlihat
apahabar.com

Kalteng

Parpol Belum Juga Umumkan Jagoan di Pilgub Kalteng
apahabar.com

Kalteng

Kecelakaan Maut Anggota DPRD Banjarmasin di Kalteng, Polisi Tegaskan Tak Pandang Bulu
apahabar.com

Kalteng

33 Warga Binaan Kasus Narkotika di Lapas Muara Teweh Dapat Remisi Idul Fitri
apahabar.com

Kalteng

Update Covid-19 Kapuas: 8 Pasien Sembuh
apahabar.com

Kalteng

Kalteng Dukung KLHK Tertibkan Perusahaan Perkebunan Langgar Aturan
apahabar.com

Kalteng

Pemkot Palangka Raya Distribusi Bapok ke Warga Terdampak Covid-19
apahabar.com

Kalteng

8 Pegawai Lapas Kelas IIB Muara Teweh Naik Pangkat, 1 Purna Tugas
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com