apahabar.com, MARABAHAN – Setidaknya hingga 2025, empat desa di Anjir Pasar, Barito Kuala, tetap menjadi pusat kegiatan lokal promosi dengan fungsi pusat pengembangan hasil pertanian.
Sudah sejak 2016, Desa Andaman, Andaman II, Pandan Sari dan Anjir Pasar Kota II ditetapkan sebagai kawasan perdesaan prioritas nasional tanaman pangan atau agropolitan.
Penetapan kawasan ini disebabkan sejumlah faktor. Di antaranya mayoritas lahan digunakan untuk pertanian, serta berdekatan dengan Jalan Trans Kalimantan dan ibukota provinsi.
Lantas berdasarkan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) 2016-2020, kinerja matrik yang dicapai sudah menyentuh 78 persen menggunakan sumber dana dari APBDes, APBD kabupaten dan provinsi, serta APBN.
Di antaranya pembangunan maupun rehabilitasi sentra produksi dan sentra industri pengolahan hasil pertanian, penerapan teknologi dan inovasi, serta pengembangan kerjasama antar desa.
Pencapaian itu sendiri membuat kawasan agropolitan Anjir Pasar ditetapkan berstatus mandiri oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).
Mengingat proses pembangunan bersifat jangka panjang, Batola dituntut harus memiliki dokumen RPKP terbaru yang berdurasi lima tahun sejak 2021 hingga 2025.
“Penyusunan dokumen itu sendiri sudah dikerjakan selama dua bulan terakhir, dan difinalisasi melalui Forum Group Discussion (FGD) di Marabahan,” papar Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang), Zulkifli Yadi Noor, Selasa (24/11).
“Ditargetkan sejak 2024, kawasan agropolitan Anjir Pasar menyandang predikat berdaya saing dengan capaian kinerja 75,28 persen,” imbuhnya.
RPKP 2021-2025 agropolitan Anjir Pasar lebih sederhana dibanding sebelumnya. Namun terdapat sejumlah penekanan, seperti penguatan modal Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesa).
Kemudian pendampingan akses pasar, pembangunan pasar kawasan, pembuatan pakan ternak dan pendistribusian bibit ternak itik, serta pengadaan hand tractor roda 4.
“Mengimbangi penetapan RPKP, dibutuhkan komitmen dan kerja konkrit dari semua lembaga untuk membangun kawasan tersebut,” sahut Reno Budi Sasotyo, Kepala Sub Direktorat Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Wilayah III (Kalimantan) Ditjen PKP Kemendes PDTT.
