Masuk 10 Terbaik Nasional, Pertumbuhan Mobile Banking bank bjb Tercatat Paling Pesat Nah Lho.. Anggota DPRD Kalsel Terjaring Jam Malam di Banjarmasin Yang Terjadi Jika MK Menerima Permohonan AnandaMu… Saat Banjarmasin Berlakukan Jam Malam: Lampu-Lampu Dimatikan, ‘Jalur Tikus’ Dijaga Ketat 3 Pelajar Banjarmasin Raih Juara Lomba Baca Berita, Salah Satunya dari SMP Almazaya

Aksi Anti Omnibus Law Berlanjut, Buruh di Kalsel Rencanakan Gelar Unjuk Rasa Pada 10 November

- Apahabar.com Minggu, 1 November 2020 - 15:51 WIB

Aksi Anti Omnibus Law Berlanjut, Buruh di Kalsel Rencanakan Gelar Unjuk Rasa Pada 10 November

Unjuk Rasa Anti Omnibus Law yang digelar beberapa waktu lalu. Foto-Dok. Apahabar

apahabar.com, BANJARMASIN – Gelombang penolakan Omnibus Law Undang Undang (UU) Cipta Kerja makin membesar.

Aksi demi aksi terus dilakukan. Bahkan, para buruh di Kalsel sudah merencanakan aksi demonstrasi yang akan digelar pada 10 November 2020.

“Bakal ada aksi dari para buruh di Banua pada tanggal 9 dan 10 November ke DPRD Kalsel,” ujar Ketua Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPMI) Kalsel Yoeyoen Indharto.

Ada dua tuntutan yang akan disampaikan dalam aksi tersebut. Pertama, menuntut agar DPR RI melakukan legislative review terhadap Omnibus Law Cipta Kerja yang dinilai merugikan. Sementara tuntutan kedua terkait dengan penolakan upah murah.

Dalam tuntutan pertama, buruh meminta DPR RI untuk mencabut Omnibus Law Cipta Kerja melalui proses legislative review sesuai mekanisme UUD 1945 Pasal 20, 21, dan 22 A serta Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP).

“Ini solusi, karena dalam tanda kutip, pemerintah seperti menolak untuk membuat Perppu,” urainya.

Kemudian, terkait tuntutan kedua, mereka menolak setelah dikeluarkannya edaran dari Menteri Ketenagakerjaan yang meminta seluruh Gubernur di Indonesia untuk tidak menaikkan upah di tahun 2021.

“Jadi, upah sama seperti tahun 2020. Alasannya pandemi. Ini seakan perusahaan dipukul rata. Padahal di masa pandemi tak semua perusahaan kolaps atau terkena imbas pandemi,” tegas Yoeyoen.

Kembali pada persoalan Omnibus Law Cipta Kerja, Yoeyoen menerangkan hingga saat ini Undang-Undang yang isunya bakal ditandatangani masih belum jelas. Sebab banyak versi yang bermunculan.

Kendati demikian, versi manapun yang isunya bakal ditandatangani, dia menilai mau tidak mau juga bakal melakukan gugatan melalui Judicial Review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Dan ketika proses ini berlangsung, akan terus dikawal kaum buruh melalui aksi unjuk rasa,” tuntasnya.

Editor: Puja Mandela - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Tanam 1.000 Batang Bibit Kopi di Lokasi TMMD Banjarmasin
apahabar.com

Kalsel

Longsor Kotabaru, Dewan Minta Pemprov Kalsel Kirim Bantuan
apahabar.com

Kalsel

Lagi, Polisi Ciduk Dua Pelangsir Ratusan Liter BBM di Amuntai

Kalsel

Amankan Pilgub Kalsel 2020, Polres Tapin Siapkan 258 Personel
apahabar.com

Kalsel

YLK Minta Gubernur Perjuangkan Penambahan Kuota Elpiji di Kalsel
apahabar.com

Kalsel

Upaya Pemkab Tala Pulihkan Ekonomi, UKM Diberi Penangguhan Pinjaman
apahabar.com

Kalsel

Tingkat Kesembuhan Capai 87 Persen, Pemprov Kalsel Berupaya Tekan Penularan Covid-19
Tenggelam di Sungai Amandit

Kalsel

Kendala Arus, Pria Paruh Baya Tenggelam di Sungai Amandit Belum Ditemukan
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com