Belasan Terduga Pelaku Prostitusi Online Diamankan Polres Banjarbaru, 6 Masih di Bawah Umur Jelang Iduladha, Kalsel Siapkan Belasan Ribu Hewan Kurban MK Tunda Sidang, H2D Tetap Pede Diskualifikasi BirinMU Prostitusi Online di Banjarmasin Seret Anak-Anak, Sudah Puluhan Remaja Terjaring! 8 Tuntutan Mahasiswa Kalsel Saat Aksi #SaveKPK Sampai ke Sekretariat Presiden

Alasan Walhi Kalsel Tolak Tegas Perpanjangan Kontrak Arutmin

- Apahabar.com Selasa, 3 November 2020 - 08:30 WIB

Alasan Walhi Kalsel Tolak Tegas Perpanjangan Kontrak Arutmin

Tambang batu bara PT Arutmin tersebar di tiga kabupaten di Kalsel. Dari Tapin, Tanah laut, hingga Tanah Bumbu. Foto ilustrasi-Antara

apahabar.com, BANJARMASIN – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menolak tegas perpanjangan kontrak PT Arutmin Indonesia yang telah habis per November 2020 ini.

Perusahaan tambang raksasa milik Grup Bakrie di bawah naungan PT Bumi Resources (BUMI) ini dinilai membawa dampak merugikan bagi alam dan masyarakat.

“Sebelum memberikan perpanjangan izin, perusahaan tambang itu harus dievaluasi dulu kinerjanya. Kita ketahui bersama, tidak sedikit kerusakan yang terjadi dengan hadirnya perusahaan tersebut,” kata Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono kepada apahabar.com.

Walhi yang juga menjadi bagian dari Koalisi Bersihkan Indonesia telah lama melayangkan desakan kepada Kementerian ESDM untuk transparansi dokumen Kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Salah satu di antaranya yang paling disoroti adalah PT Arutmin Indonesia, anak usaha PT Bumi Resources Tbk (BUMI).

“UU Keterbukaan Informasi Publik itu mempermudah kontrol terhadap data-data yang dapat diakses masyarakat luas,” kata Kis, sapaan akrabnya.

Data tersebut akan menjadi instrumen untuk pemerintah dalam melakukan evaluasi sebelum memperbaharui izin kontrak.

Masyarakat pun dapat ikut menilai rekam jejak perusahaan yang terbentang di tiga kabupaten Kalsel, yaitu Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kotabaru.

“Dievaluasi dan diaudit dulu oleh tim yang independen serta melibatkan masyarakat. Lalu hasilnya harus di-share agar publik mengetahui hasilnya,” sebut dia

Menurutnya, penolakan ini sebagai upaya menyuarakan aspirasi masyarakat sipil. Khususnya masyarakat lingkar tambang yang paling merasakan dampak caktivitas perusahaan tersebut.

Dia menekankan pentingnya evaluasi sebagai parameter kelayakan pemerintah untuk memberikan izin kembali.

“Harus melalui tahapan untuk dapat diperpanjang. Kita lihat bagaimana selama beroperasi, apakah kewajiban perusahaan berjalan atau tidak. Seperti bagaimana soal reklamasi, lubang tambang, pajak, konflik agraria dan lainnya,” tutupnya.

Kontrak tambang batu bara atau dikenal dengan nama Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) Arutmin berakhir kemarin. Arutmin telah mengajukan perpanjangan operasional tertuang dalam Surat Presiden Direktur PT Arutmin Indonesia no.1036/AI/X/2019 tertanggal 24 Oktober 2019. Adapun luas tambang Arutmin dilaporkan mencapai 57.107 Ha.

KPK Diminta Turun Tangan

Editor: Fariz Fadhillah - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Update Keracunan Massal di Aluh-Aluh, Empat Ambulans Diperbantukan

Kalsel

Update Keracunan Massal di Aluh-Aluh, Empat Ambulans Diperbantukan
apahabar.com

Kalsel

120 Personil Sat Brimob Polda Kalsel Ikut Pengamanan di Papua
apahabar.com

Kalsel

Jika Dihapus, Honorer Batola Ingin Prioritas Saat Pengangkatan PPPK
apahabar.com

Kalsel

Tinjau Pembangunan Asrama Senilai Rp3,8 Milyar, Chairansyah: Saya Minta Tepat Waktu
apahabar.com

Kalsel

Plafon Ambruk di ULM, Rektor: Tanggung Jawab Kontraktor

Kalsel

Penyekatan di Kalsel Dinilai Efektif, Pj Gubernur Tetap Wanti-Wanti 2 Wilayah Ini
apahabar.com

Kalsel

Lagi, Kotabaru Hari Ini Tambah 1 Orang Positif Covid-19, Total 526 Kasus
apahabar.com

Kalsel

Terkuak, Nyawa Melayang Gara-Gara Duit Ganti Lahan Sungai Gardu II
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com