Kalsel Tidak Izinkan Tenaga Kerja Asing Masuk Berhasil ke Antariksa, Miliarder Dunia Jeff Bezos Disebut Titisan Alien Demang Lehman Sosok Panglima Perang Banjar, Penelusuran Misteri Kematian dan Makamnya Hari Ini, Belasan Pasien Covid-19 Tanah Bumbu Sembuh! Khawatir Ada Korban, Warga Kotabaru Ramai-Ramai Tangkap Buaya Liar

Aturan Bagi Pemilih Disabilitas Pilkada Kalsel 2020 di HST, Tunggu PKPU

- Apahabar.com     Jumat, 6 November 2020 - 08:29 WITA

Aturan Bagi Pemilih  Disabilitas Pilkada Kalsel 2020 di HST, Tunggu PKPU

Ilustrasi pemilih disabilitas. Foto-Istimewa

apahabar.com, BARABAI – KPU Hulu Sungai Tengah (HST) menyiapkan aturan bagi pemilih disabilitas.

Komisioner bidang perencanaan data dan informasi KPU HST, Abdul Hadi mengatakan, aturan tersebut masih berbentuk draf. Isinya untuk mengantisipasi kendala yang dialami oleh penyandang disabilitas.

Hadi merinci, dari DPT 184.855, ada 1.095 penyandang disabilitas yang memiliki hak suara pada Pilkada Kalsel 2020 ini di HST.

Rinciannya, penyandang disabilitas sensorik dalam sebanyak 303 orang. 148 laki-laki dan 155 perempuan.

Untuk disabilitas fisik jumlahnya 496 orang. 210 di antaranya laki-laki dan 286 perempuan.

Disabilitas intelektual sebanyak 59 orang. 25 laki-laki dan 34 perempuan.

Sedangkan penyandang disabilitas mental sebanyak 237 orang. 128 laki-laki dan 109 perempuan.

KPU, kata Hadi akan memberikan perlakuan khusus kepada mereka. Khususnya bagi penyandang disabilitas sensorik.

“Kami akan menyiapkan alat bantu. Nama paslon di surat suara menggunakan huruf braille. Teknisnya nanti, satu TPS, satu alat bantu,” kata Hadi belum lama tadi.

Jika para penyandang disabilitas menemui kendala saat pencoblosan atau tidak bisa mencoblos secara normal, lanjut Hadi, bisa saja didampingi keluarga atau petugas KPPS.

“Syaratnya dengan menandatangani surat pernyataan dan disaksikan para saksi pasangan calon di TPS,” ujar Hadi.

Sementara ini, KPU HST masih menunggu PKPU yang mengatur teknis bagi difabel pada saat pencoblosan 9 Desember 2020.

Mengingat petugas KPPS perlu dibekali pengetahuan dalam pelaksanaannya, perlu dilakukan bimbingan teknis (Bimtek) .

Namun diterangkan Hadi, sebelum ada PKPU, Bimtek lanjut belum bisa dilakukan.

“Aturan ini masih dalam bentuk draf. Jadi Bimtek belum bisa dilakukan, kalau PKPU sudah keluar baru bisa Bimtek. Khusus untuk KPPS,” tutup Hadi.

Editor: M Syarif - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Kadis PUPR Banjar: Tukang yang Tidak Memiliki Sertifikat Akan Dirazia
Kebakaran Al Falah

Kalsel

Kerugian Akibat Kebakaran Al Falah Banjarbaru Ditaksir Miliaran Rupiah
Dana Hibah

Kalsel

Berikan Dana Hibah ke Yayasan, Pemprov Kalsel Dorong Pelestarian Satwa Bekantan

Kalsel

Anggarkan Ratusan Juta, Tes GeNose C19 Akan Diberlakukan di Banjarmasin
apahabar.com

Kalsel

Ssstttt…. Belasan Pedagang Tanbu Geruduk Kantor Camat di Kotabaru, Ada Apa?

Kalsel

Kebakaran Hebat Dini Hari di Mantuil Banjarmasin, 21 Warga Kehilangan Tempat Tinggal
apahabar.com

Kalsel

Jelang Ramadan, di Kotabaru Harga Beras Naik
apahabar.com

Kalsel

Verifikasi Lahan, Solusi Permasalahan Perhutanan Sosial di Tabalong
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com