Eks Bos Berulah, Kepala Penjual Pentol Rantau Nyaris Terbelah Hendak Benarkan Tas, Pemotor Tabrak Truk di Angsau Tanah Laut Negosiasi Rampung: Bagus Lega, Hasnur Rela, Nitizen Bahagia, Bagaimana FC Utrecht? Jelang Masa Tenang, Bawaslu Kalsel Minta Paslon Copot APK Longsor Tergerus Banjir, Oprit Jembatan di Tabalong Diperbaiki

Belum Terlihat Kompetisi Sehat Antar Paslon di Pilgub Kalsel 2020

- Apahabar.com Rabu, 4 November 2020 - 18:06 WIB

Belum Terlihat Kompetisi Sehat Antar Paslon di Pilgub Kalsel 2020

apahabar.com, BANJARMASIN – Pilgub Kalsel 2020 sudah di ambang pintu. Namun hingga kini tak terlihat kompetisi sehat antar pasangan calon yang berlaga di Pilkada Serentak 2020.

Pengamat politik H Puar Junaidi mengakui kenyataan itu.

“Padahal penentuan siapa yang bakal memimpin Kalsel pada tanggal 9 Desember 2020 ini sudah dekat, namun kompetisi masih belum ada. Justru muncul upaya mencari celah hukum untuk menjatuhkan pasangan lain,” ujar Puar Junaidi yang pernah beberapa periode memegang amanah sebagai anggota DPRD Kalsel.

Sebagai contoh, kata Puar melanjutkan, yang dilakukan paslon nomor urut 2, Denny Indrayana yang berpasangan dengan Difriadi Darjat, sudah 2 kali melakukan gugatan untuk paslon nomor urut 1, Sahbirin-Muhidin.

Puar menyebut, dalam gugatan pertama terasa janggal, karena yang dipermasalahkan adalah keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN). “Menurut saya yang dilakukan Bawaslu Kalsel itu sudah benar yaitu membatalkan gugatan tersebut, karena bukan ranah sengketa Pilkada,” ujarnya.

Sebab, katanya menambahkan, menyangkut keterlibatan ASN dalam Pilkada ataupun kegiatan politik lainnya, salurannya adalah ke Inspektorat, dan Bawaslu bisa saja melaporkannya.

“Atau laporan itu bisa saja datang dari Satpol PP yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan terhadap perilaku dan tindakan ASN yang melanggar disiplin kerja, seperti berkeliaran pada jam kerja. “Mudah-mudahan Satpol PP di Kabupaten/kota di Kalsel juga melakukan pengawasan terhadap keikutsertaan ASN dalam kegiatan Pilkada Serentak 2020,” harapnya.

Sedangkan gugatan kedua, menyangkut slogan “Bergerak”, yang sudah merupakan kebiasaan dari petahana yaitu paslon nomor urut 1, melalui ucapan-ucapannya untuk memberikan motivasi, semangat, mengingat pemerintah daerah dalam melakukan tugas-tugas keseharian mengharapkan partisipasi dari masyarakat.

Sehingga dalam orasinya selalu mengajak untuk “Bergerak” jangan bermalas-malasan, dan ajakan ‘bergerak’ ini sudah diketahui oleh sebagian besar masyarakat di Kalsel.

Puar menyebut paslon nomor urut 2, Profesor Deny Indrayana sebagai pendatang dengan jargonnya ‘Hijrah Membangun Banua’, dinilai tak tahu persis dengan kondisi Banua.

Padahal, Undang-undang 23 dengan perubahan UU Nomor 9 tahun 2015, mengamanatkan bahwa memberikan kesempatan kepada putra daerah untuk memimpin daerahnya sendiri. “Kalau pendatang yang ingin mengkoreksi kondisi di daerahnya, lalu instan ingin mendapatkan jabatan, itu terasa aneh juga,” sebutnya..

“Saya tidak pernah tahu track record seorang Profesor Deny Indrayana di Kalsel dan hanya membaca dari baliho-baliho bahwa jargonnya Hijrah Membangun Banua. Karena ingin tahu saya cari tahu informasinya,” ungkap Puar.

Ternyata, ujar Puar kembali, Deny Indrayana sebagai orang pusat pernah tersangkut kasus dugaan korupsi “Payment Gateway’ yang telah dilakukan penyidikan oleh Bareskrim Mabes Polri. Bahkan Denny ditetapkan sebagai tersangka.”Sayang kemudian tidak terdengar lagi tindaklanjutnya,” sesal Puar.

Perlu dicatat, ungkap Puar, Kalsel sejak kepemimpinan Paman Birin, sapaan khas Sahbirin Noor selalu mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam penyelenggaraan keuangan di daerah.

“Kita ingin, seperti yang disampaikan tim hukum Paslon Nomor Urut 1, yaitu berkompetisi secara sehat, dan tidak menciptakan konflik, sehingga tercipta suasana yang damai dan harmonis, melalui kemampuan masing-masing paslon,” ujarnya.

“Sedangkan yang saya lihat saat ini, ada keinginan dari paslon, tidak hanya di Kalsel tetapi hampir di seluruh Indonesia yang menggelar Pilkada, muncul persoalan-persoalan hukum, terutama karena ada calon yang tidak memiliki kemampuan berkompetisi dengan petahana dan ingin mendapatkan penilaian yang instan dari masyarakat,” katanya.

Oleh sebab itu, Puar mengaku sangat tertarik minta penjelasan dari Deny Indrayana terkait dugaan korupsi Payment Gateway. “Ini bisa menjadi bahan masukan saya untuk mempertanyakan ke Bareskrim Mabes Polri terkait tindak lanjut kasus ini,” pungkas Puar Junaidi.

 

Editor: M Syarif - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

3 Maret, Penumpang Dilarang di Atas Kelotok
apahabar.com

Kalsel

TP PKK di Kalsel Diminta Aktif Sosialisasikan Penggunaan Masker
apahabar.com

Kalsel

BMKG Prakirakan Kalsel Pagi Berawan, Siang Hujan
apahabar.com

Kalsel

Ribuan Jemaah Haul Ke-14 Abah Guru Sekumpul Lantunkan Dzikir
apahabar.com

Kalsel

Kloter ‘Lansia’ Debarkasi Banjarmasin Tiba, Hanya Tersisa 294 jemaah
apahabar.com

Kalsel

Kodim 1002 Beri Wawasan Kebangsaan pada Siswa SMKN Barabai
apahabar.com

Kalsel

Geger!!! Buruh Pembuat Bata Tewas Mengapung
apahabar.com

Kalsel

Bawaslu Sosialisasikan Penyelesaian Sengketa Pemilu, Ini Tujuannya
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com