Tipu-Tipu Oknum DLH Banjarmasin, Sekantoran Diutangi Ratusan Juta Tipu Belasan Penyapu Jalan, Oknum ASN di Banjarmasin Akhirnya Mengaku! Berstatus Waspada, PVMBG Sebut Aktivitas Gunung Semeru Masih Fluktuatif Kejari Banjarbaru Musnahkan Ratusan Gram Narkotika dan Barbuk Tindak Pidana Tetap Lainnya Ultah Ke-4, Kelompok Garis Keras Bartman Ultras 1988 Menolak Perbedaan

BirinMu Jangan Tenang Dulu, Masih Ada 4 Laporan Denny Indrayana!

- Apahabar.com Selasa, 10 November 2020 - 23:06 WIB

BirinMu Jangan Tenang Dulu, Masih Ada 4 Laporan Denny Indrayana!

Denny Indrayana menunjukkan barang bukti dugaan pelanggaran yang dilakukan Sahbirin Noor. Foto: apahabar.com/Robby

apahabar.com, BANJARMASIN – Sudah tiga kali Denny Indrayana menuding Sahbirin Noor melakukan dugaan pelanggaran pemilu. Namun tiga-tiganya nyaris rontok.

Termasuk laporan terbaru terkait dugaan pelanggaran administratif pemilu bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

Sore tadi, Selasa (10/11), Bawaslu Kalsel menggugurkan laporan ketiga Denny. Lewat putusan sidang pendahuluan. Bukti dugaan pelanggaran TSM itu dianggap tak cukup memadai.

Namun begitu Paman Birin atau Sahbirin Noor tampaknya masih belum bisa bernapas lega.

Pasalnya masih empat ada laporan Denny Indrayana yang tersisa. Yakni laporan dugaan pelanggaran administratif.

Semuanya tetap mengarah ke pelanggaran pemilu yang diduga dilakukan petahana Sahbirin Noor.

“Ada empat laporan yang telah teregister dan akan dilakukan kajian,” ucap Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kalsel, Azhar Ridhanie kepada awak media.

Penanganan dugaan pelanggaran administratif ini, kata dia, tertuang dalam Pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Sedangkan pelanggaran administratif TSM termaktub dalam Pasal 73 UU Pilkada. Kemudian dengan hukum acaranya di dalam Perbawaslu 9 Tahun 2020.

“Kalau Pasal 71 ayat 3 itu hukum acaranya berpatok pada Perbawaslu 8 Tahun 2020. Jadi payung hukumnya berbeda,” jelas Aldo, begitu kerap disapa.

Perbawaslu ini, sambung dia, merupakan hukum acara dalam menangani pelanggaran administratif.

Berdasarkan Pasal 71 ayat 3 UU Pilkada, dugaan pelanggaran dilihat dalam kurun waktu enam bulan ke belakang sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon.

“Kami akan melakukan kajian dan insyaallah rampung besok. Kami akan melakukan pleno terhadap laporan tersebut,” bebernya.

Lantas apa sanksinya? Aldo bilang bila terbukti sanksinya adalah diskualifikasi.

Hal itu sesuai dengan Pasal 71 ayat 3 junto Pasal 71 ayat 5 UU Pilkada.

Denny Sindir Bawaslu

Polling Pilkada 2020
Editor: Fariz Fadhillah - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Politik

Cara Hj Ananda Agar Kaum Ibu dan Millenial Banjarmasin Tertarik Berbelanja ke Pasar Tradisional
apahabar.com

Politik

Pembelotan PAN Kalsel, Pengamat: Pragmatis Bukan Ideologis
apahabar.com

Politik

Kampanyekan Paslon RF, Rahmat Saleh Turun ke Desa Mengedukasi Warga
apahabar.com

Politik

Edy Suryadi Ngotot Tantang Paman Birin
apahabar.com

Politik

Paman Birin Masih Perkasa, Menanti Kejutan Denny Indrayana
apahabar.com

Politik

Pilwali Banjarmasin: Dugaan ‘Curi Start’ Kader PDIP, Hermansyah Tak Ambil Pusing
apahabar.com

Politik

Pendukung Jokowi – Maruf Putihkan GBK
apahabar.com

Politik

Duh, Kotabaru Daerah Paling Rawan Pemilu di Kalsel
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com