Catat! 3 Lokasi Pos Jaga PPKM Level IV di Banjarmasin PPKM Level IV, Banjarmasin Dirundung Sederet Masalah Resmi Direvisi! PPKM Level 4 Banjarmasin Hanya Berlaku Hingga 2 Agustus Dear Warga Banjarmasin! Siapkan Kartu Vaksinasi Sebelum Ditanya Petugas PPKM Level 4 Perjuangan Penyintas di Banjarmasin, Jadi Pendonor untuk Selamatkan Pasien Covid-19

BREAKING NEWS: Jokowi Teken UU Ciptaker 1.187 Halaman, Nomor 11 Tahun 2020

- Apahabar.com     Selasa, 3 November 2020 - 01:31 WITA

BREAKING NEWS: Jokowi Teken UU Ciptaker 1.187 Halaman, Nomor 11 Tahun 2020

Presiden Jokowi. Foto-Istimewa

apahabar.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo resmi meneken omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja, Senin (2/11). Undang-undang Cipta Kerja diundangkan dalam nomor 11 tahun 2020.

Salinan Undang-undang Cipta Kerja itu telah resmi diunggah oleh pemerintah dalam situs Setneg.go.id. Dalam situs itu, UU Cipta Kerja memuat 1.187 halaman.

Staf Khusus Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bidang komunikasi strategis, Yustinus Prastowo juga membagikan salinan Undang-Undang Cipta Kerja kepada media. Yustinus pun membenarkan bahwa UU tersebut sudah diteken Jokowi.

“Resmi. Sudah tanda tangan,” kata Yustinus melalui pesan singkat seperti dikutip dari CNNIndonesia.com.

 

Penomoran Undang-undang Cipta Kerja ini sebelumnya ditunggu oleh sejumlah kalangan masyarakat, termasuk buruh yang berencana menggugat aturan tersebut.

Hingga Senin (2/11) siang, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea masih menunggu draft UU Cipta Kerja tersebut.

KSPSI menyatakan akan langsung menggugat jika UU tersebut diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Dalam 1×24 jam jika UU Cipta Kerja ditandatangani Presiden Jokowi, besoknya buruh pasti akan langsung menyampaikan gugatan ke MK,” kata Andi dalam keterangannya, Senin (12/10/2020).

MK bisa menguji UU baik secara formil maupun materiil. Hal itu sebagaimana ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK.

Lewat uji formil, MK bisa memutuskan suatu undang-undang dibatalkan secara keseluruhan karena prosesnya melanggar prinsip-prinsip pembentukan peraturan.

DPR dan pemerintah telah menyetujui UU Omnibus Law Cipta Kerja per tanggal 5 Oktober lalu. Menurut peraturan, Presiden Joko Widodo harus segera mengesahkan UU tersebut dalam jangka waktu 30 hari. Batas akhir 30 hari, tepat jatuh pada 4 November 2020.

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia menyatakan jika Presiden tidak meneken UU itu di 30 hari, maka RUU Cipta Kerja tetap sah. Pemerintah juga mewajibkan UU itu untuk diundangkan.

Editor: Puja Mandela - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Berkas Dilimpahkan ke JPU Kejari Jakpus, Jaksa Pinangki Segera Jalani Persidangan
Papua

Nasional

Tepis Pemberitaan Dirinya Diserang, Kapolda Papua: Itu Budaya
apahabar.com

Nasional

Heboh Awan Tsunami di Langit Aceh
gempa

Nasional

Gempa M 5,5 Guncang Maluku Tenggara
apahabar.com

Nasional

KPK Periksa 8 Orang Terkait OTT Komisioner KPU
apahabar.com

Nasional

Survey Alvara Research Jokowi – Ma’ruf Kalahkan Lagi Prabowo – Sandi

Nasional

Inilah Desain Baru Meterai Rp10.000
apahabar.com

Nasional

Kompak Kenakan Kemeja Putih, Wishnutama dan Erick Thohir Tiba di Istana Merdeka
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com