3 Jam Hujan Deras, Ratusan Rumah Warga Desa Miawa Tapin Kebanjiran Kisah Pilu Istri Korban Disambar Buaya di Kotabaru, Harus Rawat 4 Anak, 1 di Antaranya Berusia 6 Bulan Suami Penanambaan, Ibu Terduga Pembunuh 2 Anak di Benawa HST Pernah Kuliah Produksi Migas Kalimantan-Sulawesi Lampaui Target, Kok Bisa? PLTS Tak Berfungsi, Kades Panaan Mengadu ke Dinas ESDM Kalsel

BREAKING NEWS: Jokowi Teken UU Ciptaker 1.187 Halaman, Nomor 11 Tahun 2020

- Apahabar.com Selasa, 3 November 2020 - 01:31 WIB

BREAKING NEWS: Jokowi Teken UU Ciptaker 1.187 Halaman, Nomor 11 Tahun 2020

Presiden Jokowi. Foto-Istimewa

apahabar.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo resmi meneken omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja, Senin (2/11). Undang-undang Cipta Kerja diundangkan dalam nomor 11 tahun 2020.

Salinan Undang-undang Cipta Kerja itu telah resmi diunggah oleh pemerintah dalam situs Setneg.go.id. Dalam situs itu, UU Cipta Kerja memuat 1.187 halaman.

Staf Khusus Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bidang komunikasi strategis, Yustinus Prastowo juga membagikan salinan Undang-Undang Cipta Kerja kepada media. Yustinus pun membenarkan bahwa UU tersebut sudah diteken Jokowi.

“Resmi. Sudah tanda tangan,” kata Yustinus melalui pesan singkat seperti dikutip dari CNNIndonesia.com.

 

Penomoran Undang-undang Cipta Kerja ini sebelumnya ditunggu oleh sejumlah kalangan masyarakat, termasuk buruh yang berencana menggugat aturan tersebut.

Hingga Senin (2/11) siang, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea masih menunggu draft UU Cipta Kerja tersebut.

KSPSI menyatakan akan langsung menggugat jika UU tersebut diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Dalam 1×24 jam jika UU Cipta Kerja ditandatangani Presiden Jokowi, besoknya buruh pasti akan langsung menyampaikan gugatan ke MK,” kata Andi dalam keterangannya, Senin (12/10/2020).

MK bisa menguji UU baik secara formil maupun materiil. Hal itu sebagaimana ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK.

Lewat uji formil, MK bisa memutuskan suatu undang-undang dibatalkan secara keseluruhan karena prosesnya melanggar prinsip-prinsip pembentukan peraturan.

DPR dan pemerintah telah menyetujui UU Omnibus Law Cipta Kerja per tanggal 5 Oktober lalu. Menurut peraturan, Presiden Joko Widodo harus segera mengesahkan UU tersebut dalam jangka waktu 30 hari. Batas akhir 30 hari, tepat jatuh pada 4 November 2020.

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia menyatakan jika Presiden tidak meneken UU itu di 30 hari, maka RUU Cipta Kerja tetap sah. Pemerintah juga mewajibkan UU itu untuk diundangkan.

Editor: Puja Mandela - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

Ventilator Portabel Karya Anak Bangsa Diuji Kemenkes

Nasional

Ventilator Portabel Karya Anak Bangsa Diuji Kemenkes
apahabar.com

Nasional

Kabar Baik! Puluhan Ribu Lowongan Kerja BUMN Masih Terbuka
apahabar.com

Nasional

Polda Lampung Periksa Kejiwaan dan Motif Pelaku Penusukan Syekh Ali Jaber
apahabar.com

Nasional

Setahun Jokowi-Ma’ruf, Sigap Antisipasi Covid-19
apahabar.com

Nasional

Dapat Grasi, WNA Pencabul Siswa JIS Bebas!
apahabar.com

Nasional

Wapres: Tidak Ada Perbedaan Pernyataan BMKG dan BNPB
apahabar.com

Nasional

Kewenangan Fatwa Halal oleh Banyak Lembaga akan Rancu
apahabar.com

Nasional

Wali Kota Duga Ada Kesalahan Input Data Anggaran Lem Aibon Rp82,8 Miliar
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com