Alhamdulillah, Ribuan Pengungsi di Liang Anggang Mulai Kembali ke Rumah Target Sore Ini, Jembatan Mataraman Kalsel Kembali Bisa Dilewati Banjar Kebanjiran, Duh Buaya Sungai Tabuk Ditinggal Pemilik Viral Korban Banjir Kalsel Lahiran di Jukung, Nama Anaknya Unik Malam Ini, Mata Najwa Kupas Biang Kerok Banjir Kalsel

Cair! Bantuan Subsidi Upah Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non-PNS Mulai Disalurkan

- Apahabar.com Selasa, 24 November 2020 - 07:28 WIB

Cair! Bantuan Subsidi Upah Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non-PNS Mulai Disalurkan

Ilustrasi. Okezone.com

apahabar.com, JAKARTA – Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) nonPNS mulai disalurkan.

“Bantuan ini sudah mulai disalurkan kepada PTK nonPNS baik di sekolah swasta maupun sekolah negeri. Bantuan ini diberikan secara bertahap hingga akhir November dengan anggaran lebih dari Rp3,6 triliun,” ujar Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Abdul Kahar, Selasa (24/11).

Dia menjelaskan BSU tersebut diberikan kepada PTK baik di jenjang pendidikan dasar dan menengah maupun di perguruan tinggi. Kahar menyebut dampak pandemi Covid-19 tidak hanya dirasakan pelaku usaha maupun pekerja, tetapi juga guru honorer.

Besaran BSU tersebut yakni Rp1.800.000 yang diberikan sebanyak satu kali.

Sasaran yang mendapatkan bantuan subsidi upah tersebut berstatus nonPNS meliputi dosen, guru, guru yang bertugas sebagai kepala sekolah, pendidik PAUD, pendidik kesetaraan, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi.

Total sasaran sebanyak 2.034.732 orang yang terdiri dari 162.277 dosen pada PTN dan PTS. Kemudian 1.634.832 guru dan pendidik pada satuan pendidikan negeri dan swasta, serta 237.623 tenaga perpustakaan, tenaga umum, dan tenaga administrasi.

“Total anggaran untuk BSU Kemendikbud ini yakni sebanyak Rp3,66 triliun,” terangnya seperti dikutip dari Antara.

Persyaratan bagi PTK untuk menerima BSU Kemendikbud yakni WNI, berstatus sebagai PNS, memiliki penghasilan Rp5.000.000 per bulan, tidak menerima bantuan subsidi upah atau gaji dari Kementerian Ketenagakerjaan hingga tanggal 1 Oktober 2020, dan tidak menerima kartu prakerja sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020.

Kahar menjelaskan untuk mencairkan BSU tersebut, PTK hanya menyiapkan dokumen pendukung yakni KTP, NPWP, surat keputusan penerima BSU yang dapat diunduh dari info GTK dan PDDIkti, dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) yang dapat diunduh dari info GTK dan PDDikti yang diberi materai dan ditandatangani.

PTK hanya mendatangi bank penyalur untuk melakukan aktivasi rekening dan menerima BSU. PTK diberikan waktu untuk mengaktifkan rekening hingga tanggal 30 Juni 2021.

Editor: Puja Mandela - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Dandim Kendari yang Baru Sudah Ingatkan Istri Soal Aktivitas di Medsos
apahabar.com

Nasional

Skema Pembiayaan Ibu Kota Akan Dirombak
apahabar.com

Nasional

Di Natal Nasional 2019, Jokowi: Jamin Kebebasan Beragama
apahabar.com

Nasional

Ormas FPI Ajukan Perpanjangan Izin, Kemendagri: Ada Prosesnya
apahabar.com

Nasional

Update Covid-19 di Indonesia: Pasien Sembuh Jadi 1.107 dari 8.882 Kasus Positif
apahabar.com

Nasional

Jokowi Minta Penyaluran BLT Desa dan Bansos Tunai Disederhanakan
apahabar.com

Nasional

Cegah Wabah Korupsi, Kaltim dan Kaltara Sepakat Dukung Stranas
apahabar.com

Nasional

Dipecat dari TNI, Pelaku Pencabulan Anak Diserahkan ke Polisi
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com