UPDATE 264 Rumah di HST Hilang Disapu Banjir, 9 Meninggal BANYU LALU HAJA Tim Paman Birin Mau Polisikan Warga, Peradi-Komnas HAM Pasang Badan Duuh, 8 Kecamatan di Tanah Laut Hilang Disapu Banjir Dear Korban Banjir Kalsel, Telkomsel Bebaskan Telepon-SMS Demi Aliran Sungai, Pos Polisi di Jalan Veteran Banjarmasin Dibongkar

Cium Indikasi Money Politics di Pilwali Banjarmasin, HMI Ancam Lapor ke Bawaslu

- Apahabar.com Senin, 23 November 2020 - 20:00 WIB

Cium Indikasi Money Politics di Pilwali Banjarmasin, HMI Ancam Lapor ke Bawaslu

HMI Banjarmasin secara masif mengkampanyekan Gerakan Milineal Tolak Politik Uang pada Pilwali Banjarmasin 2020. Foto-Istimewa

apahabar.com, BANJARMASIN – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Banjarmasin tegas menolak money politics di Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Pilwali Banjarmasin 2020.

Jika salah satu pasangan calon yang bertarung di Pilwali Banjarmasin nanti terindikasi money politics, mereka tak pandang bulu untuk melaporkannya ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu.

Sejauh ini HMI secara masif mengkampanyekan Gerakan Milineal Tolak Politik Uang pada Pilwali Banjarmasin 2020.

“Akhir-akhir ini kami sering melaksanakan perkaderan dan dalam setiap sambutan pada basic training, saya selalu sampaikan kepada peserta bahwa mendekati Pilkada Banjarmasin kita harus semakin waspada dengan praktek politik uang,” ucap Ketua HMI Banjarmasin, Muhammad Faisal Akbar melalui siaran pers yang diterima apahabar.com, Senin (23/11) malam.

Terlebih, kata dia, dalam kondisi Pandemi Covid-19 ini. Di mana masyarakat mengalami krisis ekonomi sehingga praktik politik uang sangat rentan terjadi.

“Maka kita sebagai mahasiswa yang merupakan kaum intelektual dan kaum milenial harus aktif mengkampanyekan Gerakan Milenial Tolak Politik Uang serta siap melaporkan jika ada paslon yang melakukan politik uang,” katanya.

Gerakan Milenial Tolak Politik uang ini, sambung dia, menjadi satu keharusan agar iklim demokrasi di Banjarmasin semakin sehat.

Banjarmasin yang identik dengan tingkat religius yang tinggi jangan sampai dicederai oleh paslon dengan praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai religius tersebut.

Menurutnya, berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 pasal 187 A ayat 1 dan 2 Tentang Pilkada, ditegaskan pemberi maupun penerima ‘uang politik’ bisa dijerat pidana berupa hukuman penjara, artinya Pilkada Banjarmasin ini merupakan tanggung jawab bersama.

Masyarakat tidak sekadar objek demokrasi tapi juga sebagai subjek demokrasi harus berperan aktif dalam pengawalan Pilkada Banjarmasin.

“Dalam demokrasi keberpihakan itu wajar, namun praktik yang mencederai demokrasi seperti mendulang suara lewat politik uang tidak bisa dimaklumi. Sesuai dengan khittah perjuangannya HMI akan melaporkan jika ada indikasi politik uang dari paslon, ini merupakan ikhtiar HMI untuk mewujudkan demokrasi yang sehat di Banjarmasin.”

“Saya yakin Bawaslu melewati setiap pengawas yang ada pada setiap kecamatan juga sangat terbuka dengan laporan temuan jika ada, bahkan dengan tegas Komisioner Bawaslu kota mengatakan akan merahasiakan identitas pelapor saat deklarasi Cipayung Plus kemarin” pungkasnya.

Editor: Ahmad Zainal Muttaqin - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

Politik

Jelang Pemungutan Suara, Tim Pemenangan HMJ Makin Solid
apahabar.com

Politik

Karier Mengilap Zulkifli AR, Jagoan PDIP di Pilkada Kotabaru
apahabar.com

Politik

Ditinggal PAN, Tak Goyang Posisi Prabowo-Sandi
apahabar.com

Politik

Koalisi Banteng-Garuda Kian Mesra di Pilbup Tanah Bumbu 2020
apahabar.com

Politik

Mendaftar ke KPU Kalsel, Denny – Difri Dikawal Emak-emak
apahabar.com

Politik

Calon Wali Kota Banjarmasin Ustadz Mushaffa Zakir Kunjungi Pemurus Baru, Warga Ngaku Kagum di Pertemuan Pertama
apahabar.com

Politik

Jokowi Sebut Elektabilitas Turun Terkait Harga Komoditas
apahabar.com

Politik

Habib Hussein Al Jufri Pimpin Doa Kemenangan Cuncung – Alpiya Rahman
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com