Kabar Baik! Banjarmasin Rencanakan Gelar Pekan Gebyar Vaksinasi Massal Ramuan Herbal Daun Sungkai Digunakan Warga Bantu Pengobatan Pasien Covid-19 di Banjar BREAKING! Ambulans Mendiang Istri Abah Guru Sekumpul Tiba di Ar-Raudhah Cuaca Kalsel Hari Ini: Sebagian Wilayah Cerah Berawan, BMKG Minta Waspada Karhutla! BREAKING! Kabar Duka, Istri Pertama Abah Guru Sekumpul Meninggal Dunia

Cium Indikasi Money Politics di Pilwali Banjarmasin, HMI Ancam Lapor ke Bawaslu

- Apahabar.com     Senin, 23 November 2020 - 20:00 WITA

Cium Indikasi Money Politics di Pilwali Banjarmasin, HMI Ancam Lapor ke Bawaslu

HMI Banjarmasin secara masif mengkampanyekan Gerakan Milineal Tolak Politik Uang pada Pilwali Banjarmasin 2020. Foto-Istimewa

apahabar.com, BANJARMASIN – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Banjarmasin tegas menolak money politics di Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Pilwali Banjarmasin 2020.

Jika salah satu pasangan calon yang bertarung di Pilwali Banjarmasin nanti terindikasi money politics, mereka tak pandang bulu untuk melaporkannya ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu.

Sejauh ini HMI secara masif mengkampanyekan Gerakan Milineal Tolak Politik Uang pada Pilwali Banjarmasin 2020.

“Akhir-akhir ini kami sering melaksanakan perkaderan dan dalam setiap sambutan pada basic training, saya selalu sampaikan kepada peserta bahwa mendekati Pilkada Banjarmasin kita harus semakin waspada dengan praktek politik uang,” ucap Ketua HMI Banjarmasin, Muhammad Faisal Akbar melalui siaran pers yang diterima apahabar.com, Senin (23/11) malam.

Terlebih, kata dia, dalam kondisi Pandemi Covid-19 ini. Di mana masyarakat mengalami krisis ekonomi sehingga praktik politik uang sangat rentan terjadi.

“Maka kita sebagai mahasiswa yang merupakan kaum intelektual dan kaum milenial harus aktif mengkampanyekan Gerakan Milenial Tolak Politik Uang serta siap melaporkan jika ada paslon yang melakukan politik uang,” katanya.

Gerakan Milenial Tolak Politik uang ini, sambung dia, menjadi satu keharusan agar iklim demokrasi di Banjarmasin semakin sehat.

Banjarmasin yang identik dengan tingkat religius yang tinggi jangan sampai dicederai oleh paslon dengan praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai religius tersebut.

Menurutnya, berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 pasal 187 A ayat 1 dan 2 Tentang Pilkada, ditegaskan pemberi maupun penerima ‘uang politik’ bisa dijerat pidana berupa hukuman penjara, artinya Pilkada Banjarmasin ini merupakan tanggung jawab bersama.

Masyarakat tidak sekadar objek demokrasi tapi juga sebagai subjek demokrasi harus berperan aktif dalam pengawalan Pilkada Banjarmasin.

“Dalam demokrasi keberpihakan itu wajar, namun praktik yang mencederai demokrasi seperti mendulang suara lewat politik uang tidak bisa dimaklumi. Sesuai dengan khittah perjuangannya HMI akan melaporkan jika ada indikasi politik uang dari paslon, ini merupakan ikhtiar HMI untuk mewujudkan demokrasi yang sehat di Banjarmasin.”

“Saya yakin Bawaslu melewati setiap pengawas yang ada pada setiap kecamatan juga sangat terbuka dengan laporan temuan jika ada, bahkan dengan tegas Komisioner Bawaslu kota mengatakan akan merahasiakan identitas pelapor saat deklarasi Cipayung Plus kemarin” pungkasnya.

Editor: Ahmad Zainal Muttaqin - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Pilkada

Politik

Syafruddin H Maming-M Alpiya Rakhman Ingatkan Warga Tanbu Jaga Kerukunan di Tengah Pilkada
apahabar.com

Politik

Berkas Diterima, Ananda-Mushaffa Paslon Ketiga Pilwali Banjarmasin Daftar ke KPU
HWK

Politik

HWK: Perempuan Golkar Harus Dukung Hj Ananda di Pilkada Banjarmasin
apahabar.com

Politik

Bersilaturahmi ke Rumah Guru Daudi, Saidi Mansyur Diminta Baca Al-Qur’an Besar Tulisan Datu Kelampayan
apahabar.com

Politik

Sejumlah APK Caleg Rusak
apahabar.com

Politik

Jokowi: Kita Mulai Bangun Jalur Kereta Api Makassar ke Parepare
apahabar.com

Politik

Pertemuan Trump dan Kim Dimulai dengan Jabat Tangan

Politik

Pesan Syafruddin H Maming: Anak Muda Jangan Alergi Politik
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com