BREAKING NEWS Legenda Barito Putera Yusuf Luluporo Meninggal Dunia di Usia 47 Tahun Geledah Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, KPK Amankan Uang dan Dokumen Waspada Penularan Covid-19 di Libur Panjang, Disdik Banjarmasin Imbau Pelajari Patuhi Prokes Bikin Haru, Simak Curahan Mama Lita MasterChef Indonesia Pasca-ditinggal Suami Suami Penanambaan, Ibu Terduga Pembunuh 2 Anak di Benawa HST Pernah Kuliah

Denny Minta Hasil Kajian Dugaan Pelanggaran, Bawaslu Tantang Lewat Peradilan!

- Apahabar.com Sabtu, 14 November 2020 - 13:30 WIB

Denny Minta Hasil Kajian Dugaan Pelanggaran, Bawaslu Tantang Lewat Peradilan!

Denny Indrayana saat mendatangi Bawaslu beserta barang bukti dugaan pelanggaran Sahbirin Noor. Foto-Dok

apahabar.com, BANJARMASIN – Badan Pengawas Pemilu Kalimantan Selatan telah menghentikan sejumlah laporan dugaan pelanggaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalsel nomor urut 1, Sahbirin – Muhidin.

Laporan tersebut dilayangkan pasangan calon nomor urut 2, Denny Indrayana.

Sedikitnya terdapat 7 laporan Denny Indrayana bersama tim rontok di Bawaslu Kalsel. Terkait keputusan itu, Denny Indrayana merasa kecewa

“Ini mengecewakan. Ini menguji lagi kesabaran pencarian keadilan,” ucap Denny Indrayana melalui video yang diterima apahabar.com, belum lama tadi.

Denny meminta hasil kajian atau penyelidikan sejumlah kasus dugaan pelanggaran pemilu itu ke Bawaslu Kalsel.

Namun, Bawaslu Kalsel enggan memberikan hasil kajian atau penyelidikan tersebut.

“Kami sudah meminta hasil kajian itu agar diserahkan kepada kami sebagai pelapor. Namun jawaban Bawaslu tidak bisa memberikan karena rahasia. Padahal kami perlu mengetahui lebih detail, untuk kemudian mengajukan keberatan ke Bawaslu RI atau forum lain,” katanya.

Dikonfirmasi terpisah, Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kalsel, Azhar Ridhanie mengaku sudah menyampaikan kepada pelapor bahwa sesuai aturan itu adalah dokumen yang dikecualikan.

“Kami sudah sampaikan kepada pelapor bahwa sesuai dengan aturan itu adalah dokumen yang dikecualikan,” jelasnya.

Aldo, begitu kerap disapa, mengatakan dapat memberikan hasil kajian tersebut jika ada upaya hukum dari pelapor.

“Yakni upaya hukum ke peradilan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Bawaslu Kalsel menghentikan laporan dugaan pelanggaran administrasi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalsel nomor urut 1, Sahbirin – Muhidin (BirinMu).

Sedikitnya terdapat 4 laporan dugaan pelanggaran administrasi paslon BirinMu yang dihentikan oleh Bawaslu Kalsel.

Di mana laporan sendiri dilayangkan oleh sang penantang Denny Indrayana.

“Semuanya dihentikan, karena pleno menyatakan peristiwa yang dilaporkan tidak cukup bukti untuk memenuhi unsur sebagaimana Pasal 71 ayat 3 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada,” ucap Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kalsel, Azhar Ridhanie kepada apahabar.com, Kamis (12/11) lalu.

Berdasarkan dokumen resmi Bawaslu Kalsel yang diperoleh apahabar.com, terdapat 4 laporan dugaan pelanggaran administrasi yang dihentikan.

Pertama dengan nomor laporan 03/REG/LP/PG/Prov/22.00/XI/2020, laporan kedua 04/REG/LP/PG/Prov/22.00/XI/2020.

Kemudian ketiga dengan nomor laporan 05/REG/LP/PG/Prov/22.00/XI/2020, dan terakhir 06/REG/LP/PG/Prov/22.00/XI/2020.

Dengan keterangan, terhadap pelanggaran administrasi pemilihan, alasan tidak ditindaklanjuti karena laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan.

Surat pemberitahuan tentang status laporan itu sendiri ditandatangani langsung oleh Ketua Bawaslu Kalsel, Erna Kasypiah.

Kemudian, Bawaslu Kalsel juga telah menggugurkan laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM), Selasa (10/11) kemarin.

Keputusan tersebut diambil melalui sidang pendahuluan.

Terdapat sejumlah alasan Bawaslu Kalsel menolak laporan dugaan pelanggaran administratif bersifat TSM yang dilayangkan sang penantang Denny Indrayana.

Pertama dari bukti-bukti yang disampaikan pelapor, kata dia, pelapor mendalilkan bahwa 107 bukti itu rentan waktu peristiwanya sebelum penetapan pasangan calon.

Sedangkan proses atau mekanisme penanganan pelanggaran administratif itu waktunya dimulai dari pendaftaran pasangan calon sampai dengan pemungutan dan penghitungan suara.

“Oleh karena itu, laporan yang disampaikan tidak terpenuhi syarat materilnya,” kata Aldo.

Memang, sambung dia, pelapor menyatakan bukti-bukti itu disesuaikan dengan pasal yang disangkakan, yakni Pasal 71 ayat 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Menurut Aldo, memang Pasal 71 ayat 3 belied tersebut beririsan dengan penanganan pelanggaran administratif secara TSM.

“Namun Pasal 71 ayat 3 ini kalau melihat trase-nya, rentan waktunya 6 bulan sebelum penetapan sampai ditetapkan calon terpilih,” jelasnya.

Untuk pelanggaran administratif TSM, tambah dia, dimulai pada pendaftaran pasangan calon ke KPU Kalsel sampai pada pemungutan dan penghitungan suara.

“Jadi ini yang menjadi pertimbangan bahwa secara materil tidak terpenuhi. Dan tak bisa melanjutkan laporan ini pada tahap persidangan pemeriksaan,” pungkasnya.

Editor: Puja Mandela - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Politik

Bangga Didatangi Habib Idrus Al Habsy, Ini Kata Warga Sungai Jati Mataraman
apahabar.com

Politik

Kesan Mendalam Warga Pulau Burung ke Cuncung H Maming: Relakan Gaji untuk Membuka Isolasi
apahabar.com

Politik

Jelang Pilwali Banjarbaru 2020, Dokter Halim Mulai Goyah

Politik

Blusukan Terus Berlanjut, Kali Ini Haji Martinus-Jaya Serap Aspirasi Pedagang di Lapangan Murjani Banjarbaru
apahabar.com

Politik

Konsolidasi Lintas Parpol Kian Intens, Tim AnandaMU Makin Solid Menangkan Pilwali Banjarmasin

Politik

Diduga Langgar Netralitas, Camat Aluh Aluh Hadiri Kampanye Tanpa Diundang
apahbar.com

Politik

Diisukan Berduet Martinus di Pilgub, Denny Indrayana: Hormati Proses Politik!
apahabar.com

Politik

Andai Ditolak Golkar, PAN Siapkan Muhidin atau Khairul Saleh Tantang Paman Birin
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com