Digeledah KPK, Rumah Bupati HSU Abdul Wahid Jadi Tontonan Warga BREAKING! KPK Geledah Rumah Bupati HSU, Spanduk Panjang Membentang Rumahnya Digeledah KPK, Bupati HSU Abdul Wahid Menghilang Jumlah Kesembuhan Covid-19 di Tanbu Capai 5.593 Pasien KPK Obok-Obok Rumah Bupati HSU, Kapolres Angkat Suara

Denny Minta Hasil Kajian Dugaan Pelanggaran, Bawaslu Tantang Lewat Peradilan!

- Apahabar.com     Sabtu, 14 November 2020 - 13:30 WITA

Denny Minta Hasil Kajian Dugaan Pelanggaran, Bawaslu Tantang Lewat Peradilan!

Denny Indrayana saat mendatangi Bawaslu beserta barang bukti dugaan pelanggaran Sahbirin Noor. Foto-Dok

apahabar.com, BANJARMASIN – Badan Pengawas Pemilu Kalimantan Selatan telah menghentikan sejumlah laporan dugaan pelanggaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalsel nomor urut 1, Sahbirin – Muhidin.

Laporan tersebut dilayangkan pasangan calon nomor urut 2, Denny Indrayana.

Sedikitnya terdapat 7 laporan Denny Indrayana bersama tim rontok di Bawaslu Kalsel. Terkait keputusan itu, Denny Indrayana merasa kecewa

“Ini mengecewakan. Ini menguji lagi kesabaran pencarian keadilan,” ucap Denny Indrayana melalui video yang diterima apahabar.com, belum lama tadi.

Denny meminta hasil kajian atau penyelidikan sejumlah kasus dugaan pelanggaran pemilu itu ke Bawaslu Kalsel.

Namun, Bawaslu Kalsel enggan memberikan hasil kajian atau penyelidikan tersebut.

“Kami sudah meminta hasil kajian itu agar diserahkan kepada kami sebagai pelapor. Namun jawaban Bawaslu tidak bisa memberikan karena rahasia. Padahal kami perlu mengetahui lebih detail, untuk kemudian mengajukan keberatan ke Bawaslu RI atau forum lain,” katanya.

Dikonfirmasi terpisah, Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kalsel, Azhar Ridhanie mengaku sudah menyampaikan kepada pelapor bahwa sesuai aturan itu adalah dokumen yang dikecualikan.

“Kami sudah sampaikan kepada pelapor bahwa sesuai dengan aturan itu adalah dokumen yang dikecualikan,” jelasnya.

Aldo, begitu kerap disapa, mengatakan dapat memberikan hasil kajian tersebut jika ada upaya hukum dari pelapor.

“Yakni upaya hukum ke peradilan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Bawaslu Kalsel menghentikan laporan dugaan pelanggaran administrasi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalsel nomor urut 1, Sahbirin – Muhidin (BirinMu).

Sedikitnya terdapat 4 laporan dugaan pelanggaran administrasi paslon BirinMu yang dihentikan oleh Bawaslu Kalsel.

Di mana laporan sendiri dilayangkan oleh sang penantang Denny Indrayana.

“Semuanya dihentikan, karena pleno menyatakan peristiwa yang dilaporkan tidak cukup bukti untuk memenuhi unsur sebagaimana Pasal 71 ayat 3 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada,” ucap Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kalsel, Azhar Ridhanie kepada apahabar.com, Kamis (12/11) lalu.

Berdasarkan dokumen resmi Bawaslu Kalsel yang diperoleh apahabar.com, terdapat 4 laporan dugaan pelanggaran administrasi yang dihentikan.

Pertama dengan nomor laporan 03/REG/LP/PG/Prov/22.00/XI/2020, laporan kedua 04/REG/LP/PG/Prov/22.00/XI/2020.

Kemudian ketiga dengan nomor laporan 05/REG/LP/PG/Prov/22.00/XI/2020, dan terakhir 06/REG/LP/PG/Prov/22.00/XI/2020.

Dengan keterangan, terhadap pelanggaran administrasi pemilihan, alasan tidak ditindaklanjuti karena laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan.

Surat pemberitahuan tentang status laporan itu sendiri ditandatangani langsung oleh Ketua Bawaslu Kalsel, Erna Kasypiah.

Kemudian, Bawaslu Kalsel juga telah menggugurkan laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM), Selasa (10/11) kemarin.

Keputusan tersebut diambil melalui sidang pendahuluan.

Terdapat sejumlah alasan Bawaslu Kalsel menolak laporan dugaan pelanggaran administratif bersifat TSM yang dilayangkan sang penantang Denny Indrayana.

Pertama dari bukti-bukti yang disampaikan pelapor, kata dia, pelapor mendalilkan bahwa 107 bukti itu rentan waktu peristiwanya sebelum penetapan pasangan calon.

Sedangkan proses atau mekanisme penanganan pelanggaran administratif itu waktunya dimulai dari pendaftaran pasangan calon sampai dengan pemungutan dan penghitungan suara.

“Oleh karena itu, laporan yang disampaikan tidak terpenuhi syarat materilnya,” kata Aldo.

Memang, sambung dia, pelapor menyatakan bukti-bukti itu disesuaikan dengan pasal yang disangkakan, yakni Pasal 71 ayat 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Menurut Aldo, memang Pasal 71 ayat 3 belied tersebut beririsan dengan penanganan pelanggaran administratif secara TSM.

“Namun Pasal 71 ayat 3 ini kalau melihat trase-nya, rentan waktunya 6 bulan sebelum penetapan sampai ditetapkan calon terpilih,” jelasnya.

Untuk pelanggaran administratif TSM, tambah dia, dimulai pada pendaftaran pasangan calon ke KPU Kalsel sampai pada pemungutan dan penghitungan suara.

“Jadi ini yang menjadi pertimbangan bahwa secara materil tidak terpenuhi. Dan tak bisa melanjutkan laporan ini pada tahap persidangan pemeriksaan,” pungkasnya.

Editor: Puja Mandela - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Politik

Ribuan Warga Pendatang di Tanbu Diduga Cetak e-KTP Baru, Terkait Pilkada?
Bantu Pemerintah, Golkar Sebar Ribuan Masker di Balangan

Politik

Bantu Pemerintah, Golkar Sebar Ribuan Masker di Balangan
H2D

Politik

UPDATE Pilgub Kalsel: BirinMU Unggul Lagi, H2D Meradang Kotak Suara Dibuka
Foto Selfie Hasnur-Pangeran Khairul Saleh Beredar, Isyarat Maju Pilgub Kalsel?

Politik

Foto Selfie Hasnur-Pangeran Khairul Saleh Beredar, Isyarat Maju Pilgub Kalsel?
apahabar.com

Politik

Berkas Lengkap, Ibnu-Ariffin Selangkah Maju di Pilwali Banjarmasin 2020
apahabar.com

Politik

Debat Kedua Pilgub Kalsel Digelar Besok Malam, dari Tema Ekonomi hingga Sosial Budaya
apahabar.com

Politik

PDIP Kalsel Mantap Menangkan 8 Calon Kepala Daerah di Kalsel
BirinMu

Politik

Hadapi H2D, KPU Kalsel Gandeng Lawyer Baru, BirinMu Ajukan Diri
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com