3 Jam Hujan Deras, Ratusan Rumah Warga Desa Miawa Tapin Kebanjiran Kisah Pilu Istri Korban Disambar Buaya di Kotabaru, Harus Rawat 4 Anak, 1 di Antaranya Berusia 6 Bulan Suami Penanambaan, Ibu Terduga Pembunuh 2 Anak di Benawa HST Pernah Kuliah Produksi Migas Kalimantan-Sulawesi Lampaui Target, Kok Bisa? PLTS Tak Berfungsi, Kades Panaan Mengadu ke Dinas ESDM Kalsel

Didakwa Hapus Red Notice Djoko Tjandra, Irjen Napoleon Bonaparte Merasa Dizalimi

- Apahabar.com Senin, 9 November 2020 - 15:00 WIB

Didakwa Hapus Red Notice Djoko Tjandra, Irjen Napoleon Bonaparte Merasa Dizalimi

Terdakwa kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra, Irjen Pol Napoleon Bonaparte menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (2/11/2020). Foto-Antara/Sigid Kurniawan/wsj

apahabar.com, JAKARTA – Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte merasa dizalimi terkait tuduhan penghapusan red notice Djoko Tjandra.

“Dari bulan Juli sampai hari ini, saya merasa dizalimi melalui teks oleh pemberitaan pemberitaan statement pejabat negara yang salah tentang tuduhan menghapus red notice,” kata Irjen Napoleon dalam sidang dengan agenda pembacaan nota keberatan atau eksepsi di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (9/11) dilansir Antara.

Dalam perkara ini Napoleon didakwa menerima suap 200 ribu dolar Singapura dan 270 ribu dolar AS (sekitar Rp 6,1 miliar) agar menghapus nama Djoko Soegiarto Tjandra dari Daftar Pencarian Orang (DPO) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Imigrasi.

“Kesempatan hari ini sudah lama saya tunggu-tunggu Yang Mulia karena sebagai Kadivhubinter Polri yang dulu juga mantan Sekretaris NCB (National Central Bureau) Interpol Indonesia. Kami yang paling tahu kerja Interpol,” ungkap Napoleon.

Napoleon merasa tuduhan tersebut membuatnya tidak mungkin menyampaikan jawaban karena hanya akan dianggap pembenaran diri.

“Kesempatan ini kami tunggu untuk menyampaikan apa yang dieksepsi, tuduhan penerimaan uang saya siap untuk dibuktikan didasari rencana untuk menzalimi kami sebagai pejabat negara,” ujar Napoleon.

Dalam nota pembelaannya, pengacara Napoleon mengatakan tidak ada keterangan saksi yang termuat di dalam keseluruhan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Djoko Tjandra yang menerangkan keterlibatan langsung maupun tidak langsung dari Napoleon.

“Terhadap penyerahan dan penerimaan uang sebagaimana kuitansi kuitansi tanda terima uang tanggal 27 April 2020, 28 April 2020, 29 April 2020, 4 Mei 2020, 12 Mei 2020 dan 22 Mei 2020,” kata pengacara Napoleon, Sastrawan.

Menurut Sastrawan Interpol Red Notice atas Djoko Soegiarto Tjandra Control Nomor: A-1897/7-2009 telah terhapus dari System Basis Data Interpol sejak 2014 karena tidak ada Perpanjangan dari Kejaksaan RI sebagai Lembaga Peminta.

Menurut Sastrawan, red notice dan Daftar Pencarian Orang (DPO) pada SIMKIM Imigrasi adalah 2 hal yang berbeda sehingga hapus-nya nama Djoko Tjandra dari SPO SIMKIM Imigrasi bukanlah kewenangan dari Napoleon Bonaparto dan bukan pula implikasi dari surat No. B/1036/V/2020/NCB – Div HI tertanggal 5 Mei 2020 karena substansi isi surat tersebut hanya bersifat pemberitahuan.

Dalam dakwaan Napoleon disebut mendapat uang secara bertahap yaitu pada 28 April 2020 sebesar 200 ribu dolar Singapura, pada 29 April 2020 sebesar 100 ribu dolar AS, pada 4 Mei 2020 sebesar 150 ribu dolar AS dan pada 5 Mei 2020 sebesar 20 ribu dolar AS.

Editor: Aprianoor - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Setelah PHK Massal, Pengusaha Bawa Kabur Rp90 Miliar

Nasional

Jepang Kirim Obat Covid-19 ke Indonesia Bulan ini
apahabar.com

Nasional

Indonesia Penyebab Asap di Malaysia?
apahabar.com

Nasional

Terkendala Proses di BPOM, Vaksinasi Covid-19 Terancam Molor
apahabar.com

Nasional

Pesawat C-130 Hercules Jatuh di Papua, Cek Faktanya
apahabar.com

Nasional

Studi Sosial: 98,2 Persen Responden Setuju Karantina Wilayah
apahabar.com

Nasional

Jalur ‘Kejam’ Lamandau, Trek Menantang Tim Touring Kemerdekaan
apahabar.com

Nasional

Mendag Setujui Ekspor Masker dan APD Kembali Dibuka
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com