Viral Aksi Brutal ABG Dianiaya di Hotel Banjarmasin, Pacar Pelaku Ternyata Salah Kamar Pascabanjir Kalsel, Wamen LHK Siapkan 5 Aspek Pemulihan Lingkungan Update Covid-19 Tanbu: Sembuh 1 Orang, Positif Nihil 6 Preman Kampung Pemeras Warga di Jalan Nasional Kalsel-Kaltim Disikat Polisi Pasangannya Meninggal, Rahmad Masud: Saya Masih Nggak Nyangka, Ini Seperti Mimpi

DPRD Palangka Raya Terima Kunjungan Wakil Rakyat Kotabaru

- Apahabar.com Jumat, 20 November 2020 - 08:35 WIB

DPRD Palangka Raya Terima Kunjungan Wakil Rakyat Kotabaru

DPRD Palangka Raya kembali menerima kunjungan kerja (kunker) dari wakil rakyat daerah tetangga. Kali ini DPRD Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan yang datang bertandang, Rabu (20/11). Foto: Istimewa

apahabar.com, PALANGKA RAYA – DPRD Palangka Raya kembali menerima kunjungan kerja (kunker) dari wakil rakyat daerah tetangga. Kali ini DPRD Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan yang datang bertandang, Rabu (20/11).

Kunker DPRD Kotabaru ini guna studi banding terkait bagaimana metode pencabuan Peraturan Daerah (Perda) Izin Usaha Perkebunan (IUP) di Kota Palangka Raya.

Rombongan diterima anggota DPRD Palangka Raya Reja Framika, didampingi jajaran Sekwan DPRD Palangka Raya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu satu Pintu Kota Palangka Raya, Rawang, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Hary Maihadi serta jajaran dari Bagian Hukum Setda Kota Palangka Raya.

Usai memimpin pertemuan dari kegiatan kunker tersebut, Reja Framika mengatakan kunjungan kerja para anggota DPRD Kotabaru adalah untuk mempelajari seputar Perda IUP Kota Palangka Raya.

“Kedatangan mereka ke sini adalah untuk membahas bagaimana pencabutan perda yang menyangkut usaha izin perkebunan,” ucapnya usai pertemuan di ruang rapat DPRD Palangka Raya.

Berdasarkan hasil pertemuan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian serta jajaran dari Bagian Hukum Setda Kota Palangka Raya telah menjelaskan bagaimana implementasi dari perda IUP di Kota Palangka Raya.

“Tadi disarankan bahwa untuk mencabut suatu perda, maka perlu ada dibuat sebuah perda inisiatif yang nantinya akan mencabut perda yang lama,”jelas Reja.

Perda tentang IUP untuk Palangka Raya selama ini memang belum ada. Mengingat Kota Palangka Raya tidak sepenuhnya fokus pada pembangunan perkebunan.

Namun begitu untuk kewenangan IUP sendiri dalam pengendaliannya di Kabupaten/kota menjadi ranah pemerintah provinsi sesuai dengan aturan yang baru.

“Jadi dari pertemuan tadi saya bisa tarik kesimpulan bahwa untuk mencabut suatu perda IUP maka harus dibikin perda yang baru,” tegas Reja.

Sementara itu Tajuedinnor anggota DPRD Kabupaten Kotabaru dari komisi II mengatakan dari hasil pertemuan tersebut, pihaknya telah mendapatkan pengetahuan yang menjadi acuan dalam penyusunan perda yang dimaksud.

“Kami telah mendapat pengetahuan dari kunjungan tadi. Pada saatnya akan menjadi bahan kami untuk melakukan koordinasi khususnya dengan Pemerintah Kabupaten Kotabaru,” tandasnya.

Editor: Fariz Fadhillah - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalteng

Perjuangan Aji dan Elna Menikah Saat Banjir Melanda Kabupaten Barut
Gugus Tugas Covid-19 Kalteng Tak Lagi Rilis Data Tiap Hari, Ini Alasannya

Kalteng

Gugus Tugas Covid-19 Kalteng Tak Lagi Rilis Data Tiap Hari, Ini Alasannya
apahabar.com

Kalteng

Pulang dari Singapura, Pasien di Palangka Raya Terindikasi Corona
apahabar.com

Kalteng

Viral Pemakaman Pasien Covid-19 di Kalteng, Cek Faktanya
Sugianto-Edy

Kalteng

Update Pilgub Kalteng, 4 Wilayah Rampung, Sugianto-Edy Masih Tak Terkejar
apahabar.com

Kalteng

Dinas Perdagangan dan Perindustrian akan Sosialisasikan HET Gas Melon
apahabar.com

Kalteng

Kapolres Kobar Gagas Olahraga Malam
apahabar.com

Kalteng

Rutan Kelas IIB Kapuas Kalteng Segera Gelar Bazar Hasil Produksi Warga Binaan
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com