Misteri 2 Bocah Dibunuh Ibu Depresi di Benawa HST, Saksi Kunci Buka Suara! Oknum Simpatisan Terjerat Sabu di Kotabaru, FPI Bantah Anggotanya Cabuli Murid, Oknum Guru Olahraga di SD Banjarbaru Langsung Dipecat! Ketuanya Buron, Joko Pitoyo Ambil Alih Nasdem Tanah Laut Laporan Denny Rontok di Bawaslu Pusat, Tim BirinMu Endus Motif Lain

Istana Akui Ada Kekeliruan, Pengamat: Sudah Diteken Presiden Jokowi, UU Cipta Kerja Tak Bisa Diperbaiki

- Apahabar.com Selasa, 3 November 2020 - 17:51 WIB

Istana Akui Ada Kekeliruan, Pengamat: Sudah Diteken Presiden Jokowi, UU Cipta Kerja Tak Bisa Diperbaiki

Elemen mahasiswa Kalimantan Selatan akan kembali menggelar aksi demonstrasi menolak UU Cipta Kerja atau Omnibus Law di Banjarmasin, besok. Foto: apahabar.com/Bahaudin Qusairi

apahabar.com, JAKARTA – UU Cipta Kerja atau UU No 11 Tahun 2020 yang telah diteken Presiden Joko Widodo, Senin (2/11/2020) ternyata masih ada sejumlah kesalahan.

Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti mengatakan, jika ada masih adanya kesalahan redaksional dalam UU Cipta Kerja, membuat pasal tersebut tak berlaku.

Menurut dia, perbaikan pun tak bisa kembali dilakukan, karena presiden juga telah menekennya menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

“Dalam hukum, tidak boleh suatu pasal dijalankan sesuai dengan imajinasi penerapan pasal saja. Harus persis seperti yang tertulis,” ujar Bivitri.

BACA JUGA : Mensesneg Akui Kekeliruan UU Ciptaker yang Diteken Presiden Jokowi

Sebelumnya Pasal 6 UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mendapat sorotan publik di media sosial karena merujuk Pasal 5 ayat (1) a, padahal Pasal 5 tak memiliki ayat satu pun.

Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengakui terdapat kesalahan teknis dalam penulisan Undang-undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Mensesneg pun mengatakan kekeliruan tersebut tidak berpengaruh terhadap implementasi UU Cipta Kerja.

“Hari ini kita menemukan kekeliruan teknis penulisan dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun kekeliruan tersebut bersifat teknis administratif sehingga tidak berpengaruh terhadap implementasi UU Cipta Kerja,” kata Pratikno dalam pesan singkat, Selasa (3/11/2020).

Berdasarkan dokumen salinan UU Nomor 11 tahun 2020 yang diunduh dari laman jdih.setneg.go.id, Pasal 6 Bab III itu berbunyi:

“Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi…..”

Bunyi pasal 6 tersebut merujuk pada Pasal 5 ayat (1) huruf a. Padahal, dalam dokumen UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu, dalam Pasal 5, tidak terdapat huruf a maupun ayat 1. Pasal 5 UU 11/2020 hanya berbunyi:

“Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi bidang hukum yang diatur dalam undang-undang terkait.” demikian bunyi pasal tersebut tanpa adanya angka dan huruf di bawahnya.

Editor: elpian ahmad - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Haji 2019; Ini Tips Agar Jemaah Tidak Kehilangan Sandal
apahabar.com

Nasional

Kasus Corona di Qatar Bertambah Jadi 12 Orang
apahabar.com

Nasional

Jokowi Tegaskan Belum Ada Pelonggaran PSBB
apahabar.com

Nasional

Saksikan Aksi ‘Jackie Chan’ Barabai di Hitam Putih
apahabar.com

Nasional

Presiden Jokowi Sambut Siti Aisyah di Istana Merdeka
apahabar.com

Nasional

Gempa Sumbar Tak Berpotensi Tsunami
apahabar.com

Nasional

KPK Terima Banyak Laporan Dugaan Korupsi Pemilihan Rektor
apahabar.com

Nasional

Pemerintah Ingatkan Anak Muda Bisa Tulari Corona ke Manula
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com