Kronologi Lengkap 2 Bocah asal Benawa HST Tewas Diduga Dibunuh Ibu Depresi Belum Tentu Dibekap Sang Ibu, Biang Kematian 2 Bocah Benawa HST Jadi Misteri 16 Hari Anti-Kekerasan, Aktivis Perempuan Kampanyekan Kesetaraan Gender di Banjarmasin Suhu Tubuh Tinggi, Wali Kota Samarinda Positif Covid-19 Inalillahi, 2 Bocah di Batu Benawa HST Tewas Diduga Dibunuh Ibu Depresi

Jokowi Janjikan Aturan Pelaksana Omnibus Law UU Cipta Kerja Akan Diselesaikan Secepatnya

- Apahabar.com Kamis, 19 November 2020 - 17:54 WIB

Jokowi Janjikan Aturan Pelaksana Omnibus Law UU Cipta Kerja Akan Diselesaikan Secepatnya

Presiden Joko Widodo. Foto-BPMI Setpres/Kris via Antara

apahabar.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjanjikan peraturan pelaksanaan Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja akan diselesaikan secepat-cepatnya.

Janji diselesaikannya peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja dikatakan Presiden Jokowi di dalam forum bisnis Asia Pasifik. Hal itu, menurutnya sehingga manfaat dari perbaikan regulasi dapat segera dirasakan oleh dunia usaha.

“Saat ini pemerintah tengah menyelesaikan peraturan pelaksanaan dari Omnibus Law. Kita akan selesaikan aturan pelaksanaan itu secepat-cepatnya,” kata Presiden Jokowi secara virtual dalam APEC CEO Dialogues 2020 yang disaksikan di Jakarta, dilansir Antara, Kamis (19/11).

Dengan reformasi regulasi dan birokrasi itu, kata Jokowi, maka akan timbul daya ungkit bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

OIeh karena itu pula, Jokowi mengundang para pengusaha dan pimpinan perusahaan di kawasan Asia Pasifik untuk memanfaatkan peluang usaha berkat adanya UU Cipta Kerja di Indonesia.

“Saya mengundang para CEO dan pengusaha di kawasan Asia Pasifik untuk memanfaatkan peluang dari UU Omnibus Law yang baru saja disahkan ini,” ujar Jokowi.

Sebelumnya di tempat terpisah Sekretaris Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan program sosialisasi dan konsultasi publik atas semua peraturan turunan UU Cipta Kerja, berbentuk rancangan peraturan pemerintah dan rancangan peraturan presiden.

Susiwijono mengatakan pemerintah juga memberikan ruang bagi masyarakat agar dapat lebih aktif memberikan masukan.

Hal itu karena aturan tingkat PP dan Perpres akan mengatur lebih lanjut berbagai norma aturan yang sudah ditetapkan di dalam UU Cipta Kerja.

Aturan turunan UU Cipta Kerja ini juga akan menguraikan lebih detail dan lebih lengkap untuk menjadi dasar dalam pelaksanaan operasional seluruh ketentuan yang diatur di dalam UU Cipta Kerja.

“Pemerintah menyiapkan program sosialisasi dan konsultasi publik atas semua rancangan PP dan rancangan Perpres turunan UU Cipta Kerja, guna memberikan pemahaman yang jelas dan lengkap kepada masyarakat, supaya masyarakat yang akan memberikan masukan sudah memahami terlebih dahulu substansinya, sehingga masukan yang diberikan bisa lebih fokus dan substantif,” kata Susiwijono dalam keterangan resminya.

Presiden Jokowi resmi menandatangani Undang-Undang (UU) Cipta Kerja pada 2 November 2020, yang sebelumnya telah disetujui dalam rapat paripurna DPR pada 5 Oktober 2020.

Editor: Aprianoor - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

Ekbis

Pandemi Covid-19, Penjualan Avtur Pertamina Ambyar
apahabar.com

Ekbis

Astra dan Gojek Bentuk Perusahaan Patungan serta Tambah Investasi US$ 100 Juta
apahabar.com

Ekbis

Terpapar Kasus Baru Covid-19, Rupiah Kembali Melemah
apahabar.com

Ekbis

Raker Perdana dengan Komisi VI, Erick Thohir Didampingi 5 Dirut BUMN
apahabar.com

Ekbis

Awal Pekan, Rupiah Menguat Seiring Kembalinya Aktivitas Ekonomi
apahabar.com

Ekbis

Juli, Kaltara Alami Deflasi -0,64 Persen, Intip Pemicunya
apahabar.com

Ekbis

Antispasi Green Product, Luhut: Indonesia Optimalkan SDA
apahabar.com

Ekbis

Belajar di Rumah, Pengguna Google Classroom Meningkat
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com