Cuaca Kalsel Hari Ini, Waspada Potensi Hujan Petir di Sejumlah Wilayah Demi Top Up Game Online, Pria di Balikpapan Tipu Puluhan Orang Persiapan PON Papua, Balikpapan Sumbang 61 Atlet untuk Perkuat Kaltim Rekap PSU Sejumlah Kecamatan Selesai, KPU Banjar Gelar Penghitungan Lusa Gol Tunggal Raheem Sterling Bawa Inggris Tekuk Kroasia

Jokowi Janjikan Aturan Pelaksana Omnibus Law UU Cipta Kerja Akan Diselesaikan Secepatnya

- Apahabar.com Kamis, 19 November 2020 - 17:54 WIB

Jokowi Janjikan Aturan Pelaksana Omnibus Law UU Cipta Kerja Akan Diselesaikan Secepatnya

Presiden Joko Widodo. Foto-BPMI Setpres/Kris via Antara

apahabar.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjanjikan peraturan pelaksanaan Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja akan diselesaikan secepat-cepatnya.

Janji diselesaikannya peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja dikatakan Presiden Jokowi di dalam forum bisnis Asia Pasifik. Hal itu, menurutnya sehingga manfaat dari perbaikan regulasi dapat segera dirasakan oleh dunia usaha.

“Saat ini pemerintah tengah menyelesaikan peraturan pelaksanaan dari Omnibus Law. Kita akan selesaikan aturan pelaksanaan itu secepat-cepatnya,” kata Presiden Jokowi secara virtual dalam APEC CEO Dialogues 2020 yang disaksikan di Jakarta, dilansir Antara, Kamis (19/11).

Dengan reformasi regulasi dan birokrasi itu, kata Jokowi, maka akan timbul daya ungkit bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

OIeh karena itu pula, Jokowi mengundang para pengusaha dan pimpinan perusahaan di kawasan Asia Pasifik untuk memanfaatkan peluang usaha berkat adanya UU Cipta Kerja di Indonesia.

“Saya mengundang para CEO dan pengusaha di kawasan Asia Pasifik untuk memanfaatkan peluang dari UU Omnibus Law yang baru saja disahkan ini,” ujar Jokowi.

Sebelumnya di tempat terpisah Sekretaris Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan program sosialisasi dan konsultasi publik atas semua peraturan turunan UU Cipta Kerja, berbentuk rancangan peraturan pemerintah dan rancangan peraturan presiden.

Susiwijono mengatakan pemerintah juga memberikan ruang bagi masyarakat agar dapat lebih aktif memberikan masukan.

Hal itu karena aturan tingkat PP dan Perpres akan mengatur lebih lanjut berbagai norma aturan yang sudah ditetapkan di dalam UU Cipta Kerja.

Aturan turunan UU Cipta Kerja ini juga akan menguraikan lebih detail dan lebih lengkap untuk menjadi dasar dalam pelaksanaan operasional seluruh ketentuan yang diatur di dalam UU Cipta Kerja.

“Pemerintah menyiapkan program sosialisasi dan konsultasi publik atas semua rancangan PP dan rancangan Perpres turunan UU Cipta Kerja, guna memberikan pemahaman yang jelas dan lengkap kepada masyarakat, supaya masyarakat yang akan memberikan masukan sudah memahami terlebih dahulu substansinya, sehingga masukan yang diberikan bisa lebih fokus dan substantif,” kata Susiwijono dalam keterangan resminya.

Presiden Jokowi resmi menandatangani Undang-Undang (UU) Cipta Kerja pada 2 November 2020, yang sebelumnya telah disetujui dalam rapat paripurna DPR pada 5 Oktober 2020.

Editor: Aprianoor - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Ekbis

Pengemudi Ojek Daring Keluhkan Sulit Tarik Dana yang Jadi Haknya
apahabar.com

Ekbis

Kemenhub Hapus Aturan Pembatasan Penumpang 50 Persen
apahabar.com

Ekbis

Dampak Covid-19, Pilot Batik Air Ditawarkan Cuti di Luar Tanggungan
apahabar.com

Ekbis

Manjakan Pelanggan Setia di Banjarmasin, Gino Mariani Berikan Voucher Belanja
apahabar.com

Ekbis

Baru Dioperasikan, Penumpang Syamsudin Noor Melonjak Drastis
apahabar.com

Ekbis

Efek Virus Corona, Bank Dunia Tolak Beri Pinjaman ke China
apahabar.com

Ekbis

Sentuh Rp 630, Harga Saham Garuda Tertinggi dalam 6 Tahun
apahabar.com

Ekbis

Berikan Penawaran Khusus, Gerai Berlian Frank & co Langsung Diserbu Emak-emak
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com