Siap-Siap, Ditlantas Polda Kalsel Bakal Uji Coba Tilang Elektronik Usai Banjir Siapkan Hunian Layak, Polda Kalteng Bangun Rusun Bagi Anggota BPPTKG: Volume Kubah Lava Merapi Masih Tergolong Kecil Sedikit Surut, Puluhan Rumah di Martapura Masih Terendam Banjir Tahap 3, Belasan Koli Vaksin Covid-19 Tiba di Kalsel

Keberatan Ditolak, Tim Hukum Haji Denny: Penegakan Keadilan Pemilu Masih Jauh dari Harapan

- Apahabar.com Kamis, 26 November 2020 - 21:22 WIB

Keberatan Ditolak, Tim Hukum Haji Denny: Penegakan Keadilan Pemilu Masih Jauh dari Harapan

Calon Gubernur Kalsel, H. Denny Indrayana. Foto-istimewa

apahabar.com, BANJARBARU – Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) akhirnya mengambil keputusan yang menguntungkan kubu petahana, Sahbirin – Muhidin (BirinMu).

Di mana keberatan atas laporan pelanggaran pemilu terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang diputuskan Bawaslu Kalsel, semakin dikuatkan Bawaslu RI.

Alasannya, peristiwa yang dilaporkan bukan termasuk objek pelanggaran TSM.

Anggota tim advokasi hukum Denny Indrayana – Difriadi Darjat (H2D), Zamrony menjelaskan, sebelumnya ada dua jenis laporan yang mereka sampaikan.

Pertama, pelanggaran administratif berupa penyalahgunaan wewenang berdasarkan Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada.

Kedua, pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) berdasarkan Pasal 135A UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Putusan Bawaslu RI yang baru saja diterbitkan adalah penolakan terhadap laporan yang kedua, terkait pelanggaran TSM.

Bawaslu RI berpendapat bahwa peristiwa yang dilaporkan bukan objek pelanggaran TSM.

Dengan alasan karena mayoritas dilakukan oleh petahana sebelum ditetapkan sebagai calon gubernur, sehingga tidak memenuhi syarat 50+1% sebaran wilayah kejadian.

Tim Hukum H2D mengaku sudah menduga Bawaslu RI cenderung akan menolak keberatan yang diajukan.

Meskipun tetap menaruh harapan agar Bawaslu RI bertindak secara progresif, tidak kaku dan menjadikan keadilan sebagai tujuan utama.

Kendati demikian, Zamrony mengatakan permasalahan utama sebenarnya adalah laporan yang pertama.

Berdasarkan pada Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada, apabila Petahana dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan menjadi pasangan calon sampai pemilihan selesai, menggunakan wewenang, program, dan atau kegiatan yang menguntungkan dirinya, maka yang bersangkutan harus didiskualifikasi.

“Kami telah mengajukan banyak sekali bukti, video, foto, saksi dan dokumen lain. Warga Banua juga dapat melihat langsung bagaimana bantuan sembako dengan beraneka ragam bakul muncul menjelang Pilkada. Ada bakul Paman Birin, bakul dinas sosial, bakul Bergerak, bakul Covid-19 yang di dalamnya terdapat sekarung beras bergambar petahana dan tagline Banua Bergerak. Kita juga bisa temukan di mana-mana slogan “Bergerak” dalam berbagai program, spanduk, mobil dinas, dan fasilitas Pemprov lainnya. Ada juga program bedah rumah Paman Birin Peduli, acara RT dan RW di Kiram yang diarahkan mendukung gubernur petahana,” ucap Zamrony melalui siaran pers yang diterima apahabar.com, Kamis (26/11) malam.

“Peristiwa-peristiwa tadi nyata-nyata penyalahgunaan wewenang, program, kegiatan yang menguntungkan petahana, dan merugikan calon lainnya, yaitu pasangan H2D. Petahana menyalahgunakan bansos dan program lain untuk kegiatan yang menguntungkan diri sendiri,” sambungnya.

Tim Hukum H2D menyesalkan keputusan Bawaslu Kalsel yang menolak laporan tesebut begitu saja.

Terlebih, hasil kajian penolakan tersebut tidak dapat diakses karena diklaim sebagai dokumen rahasia.

Apalagi, terhadap laporan penyalahgunaan wewenang demikian diargumentasikan tidak dapat diajukan banding ke Bawaslu RI. Kerahasiaan hasil kajian dan tidak adanya upaya hukum demikian adalah ketidakadilan yang nyata.

“Praktik penegakan keadilan pemilu masih jauh dari harapan, meski begitu, tidak menyurutkan niat kami untuk semakin berjuang menyelamatkan Banua,” pungkas Zamrony.

Editor: Muhammad Bulkini - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Politik

Liputan Kampanye Wajib Berimbang
apahabar.com

Politik

Tanggapi Ajakan Rekonsiliasi Pasca Pilpres, BPN: Kita Tidak Sedang Perang
apahabar.com

Politik

Bupati Kotabaru Ungkap Sosok Pendampingnya di Pilbup 2020
apahabar.com

Politik

Gandeng Martinus, Suksesor Nadjmi Beber Sederet Alasan
apahabar.com

Politik

Dukungan PKS Muluskan Fauzi-Eva di Pilkada Sumenep
Pilkada

Politik

Jelang Masa Tenang Pilkada Tanah Bumbu, Simak Pesan Jurkam SHM-MAR
apahabar.com

Politik

Dekati Sejumlah Parpol, Pengusaha Wanita Asal Satui Ini Serius Maju di Pilkada Tanbu
apahabar.com

Politik

Dulu Antipolitik, Ini Alasan Gibran Maju Pilwali Solo
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com