Belasan Terduga Pelaku Prostitusi Online Diamankan Polres Banjarbaru, 6 Masih di Bawah Umur Jelang Iduladha, Kalsel Siapkan Belasan Ribu Hewan Kurban MK Tunda Sidang, H2D Tetap Pede Diskualifikasi BirinMU Prostitusi Online di Banjarmasin Seret Anak-Anak, Sudah Puluhan Remaja Terjaring! 8 Tuntutan Mahasiswa Kalsel Saat Aksi #SaveKPK Sampai ke Sekretariat Presiden

Kelebihan UU Ciptaker di Mata Pengamat, Ciptakan Pasar Tenaga Kerja Fleksibel

- Apahabar.com Minggu, 15 November 2020 - 09:14 WIB

Kelebihan UU Ciptaker di Mata Pengamat, Ciptakan Pasar Tenaga Kerja Fleksibel

Ribuan buruh rokok sedang menyelesaikan pekerjaannya, foto sebagai ilustrasi. Foto-Antara

apahabar.com, JAKARTA – Di tengah penolakan sejumlah pihak, Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) setidaknya masih memiliki kelebihan.

Menurut Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) Adinda Tenriangke Muchtar, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menciptakan pasar tenaga kerja yang fleksibel di Indonesia.

“UU ini mencoba menciptakan pasar tenaga kerja yang fleksibel di Indonesia. Regulasi yang kaku, gemuk, dan rentan korupsi jelas akan menghambat kesempatan orang untuk bekerja,” ujar Adinda dikutip dari Antara, Minggu (15/11).

Menurut dia, kesempatan kerja akan terbuka lebih luas jika kebebasan berusaha juga dipermudah, hal ini yang dicoba didorong oleh UU Ciptaker.

Tidak hanya itu, UU Ciptaker ini juga tetap mempertimbangkan hak pekerja termasuk merujuk ke UU Ketenagakerjaan yang ada.

“Tentu saja, dalam hal yang tidak termaktub dalam UU ini, bukan berarti mengabaikan hak-hak pekerja dan tanggung jawab pemberi kerja,” kata pengamat ekonomi tersebut.

Pada prinsipnya, kebebasan ekonomi tetap didasarkan pada kesepakatan para pihak dan bukan pemaksaan, apalagi kekerasan.

Disinilah seharusnya peran pemerintah ditegaskan dan negara hadir, lewat penegakan hukum.

Permasalahan terhadap pertumbuhan dan kebebasan ekonomi, termasuk kebebasan berusaha, tidak lepas dari permasalahan regulasi yang gemuk dan tumpang tindih, serta terbukti rentan akan korupsi dan biaya usaha yang tinggi.

“UU Cipta Kerja ditujukan untuk mendorong efisiensi regulasi, termasuk untuk meningkatkan investasi,” kata Adinda.

UU Cipta Kerja juga berpotensi untuk membantu sektor industri manufaktur di Indonesia, mengingat sektor ini saja bisa membutuhkan perizinan konstruksi sampai 200 hari. Belum lagi biaya transaksi lainnya yang harus dihadapi di daerah.

“Dengan adanya efisiensi regulasi dan kemudahan berusaha, yang tentunya harus diikuti komitmen dan penegakan hukum yang jelas, akan memberikan kepastian hukum kepada para pengusaha maupun investor untuk membangun lebih banyak industri manufaktur di Indonesia dan sektor lainnya,” ujar pengamat tersebut.

Editor: Ahmad Zainal Muttaqin - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Ini Cara Mengukur Indeks Personal ASN
Gempa

Nasional

Gempa M 3,6 Terjadi di Waingapu Sumba Timur
apahabar.com

Nasional

Ratusan Warga Berduyun-duyun Siapkan Imlek di Kuta Bali
apahabar.com

Nasional

Relawan Capres-Cawapres 01 dan 02 Kompak Tasyakuran Pemilu Berlangsung Damai
Rachmad Gobel Serahkan Seluruh Gajinya Atasi Covid-19

Nasional

Rachmad Gobel Serahkan Seluruh Gajinya Atasi Covid-19
Harimau Lepas

Nasional

Asyik Gesek Kayu, Mardian Diterkam Harimau
Genangan di Rusia

Nasional

25 Tahun Tak Diperbaiki Pemerintah, Genangan di Rusia Ini Punya Akun Instagram Sendiri
Kejagung

Nasional

Dijamin Istri, Buruh Tersangka Kebakaran di Kejagung RI Tak Ditahan
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com