Kronologi Lengkap 2 Bocah asal Benawa HST Tewas Diduga Dibunuh Ibu Depresi Belum Tentu Dibekap Sang Ibu, Biang Kematian 2 Bocah Benawa HST Jadi Misteri 16 Hari Anti-Kekerasan, Aktivis Perempuan Kampanyekan Kesetaraan Gender di Banjarmasin Suhu Tubuh Tinggi, Wali Kota Samarinda Positif Covid-19 Inalillahi, 2 Bocah di Batu Benawa HST Tewas Diduga Dibunuh Ibu Depresi

Kelebihan UU Ciptaker di Mata Pengamat, Ciptakan Pasar Tenaga Kerja Fleksibel

- Apahabar.com Minggu, 15 November 2020 - 09:14 WIB

Kelebihan UU Ciptaker di Mata Pengamat, Ciptakan Pasar Tenaga Kerja Fleksibel

Ribuan buruh rokok sedang menyelesaikan pekerjaannya, foto sebagai ilustrasi. Foto-Antara

apahabar.com, JAKARTA – Di tengah penolakan sejumlah pihak, Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) setidaknya masih memiliki kelebihan.

Menurut Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) Adinda Tenriangke Muchtar, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menciptakan pasar tenaga kerja yang fleksibel di Indonesia.

“UU ini mencoba menciptakan pasar tenaga kerja yang fleksibel di Indonesia. Regulasi yang kaku, gemuk, dan rentan korupsi jelas akan menghambat kesempatan orang untuk bekerja,” ujar Adinda dikutip dari Antara, Minggu (15/11).

Menurut dia, kesempatan kerja akan terbuka lebih luas jika kebebasan berusaha juga dipermudah, hal ini yang dicoba didorong oleh UU Ciptaker.

Tidak hanya itu, UU Ciptaker ini juga tetap mempertimbangkan hak pekerja termasuk merujuk ke UU Ketenagakerjaan yang ada.

“Tentu saja, dalam hal yang tidak termaktub dalam UU ini, bukan berarti mengabaikan hak-hak pekerja dan tanggung jawab pemberi kerja,” kata pengamat ekonomi tersebut.

Pada prinsipnya, kebebasan ekonomi tetap didasarkan pada kesepakatan para pihak dan bukan pemaksaan, apalagi kekerasan.

Disinilah seharusnya peran pemerintah ditegaskan dan negara hadir, lewat penegakan hukum.

Permasalahan terhadap pertumbuhan dan kebebasan ekonomi, termasuk kebebasan berusaha, tidak lepas dari permasalahan regulasi yang gemuk dan tumpang tindih, serta terbukti rentan akan korupsi dan biaya usaha yang tinggi.

“UU Cipta Kerja ditujukan untuk mendorong efisiensi regulasi, termasuk untuk meningkatkan investasi,” kata Adinda.

UU Cipta Kerja juga berpotensi untuk membantu sektor industri manufaktur di Indonesia, mengingat sektor ini saja bisa membutuhkan perizinan konstruksi sampai 200 hari. Belum lagi biaya transaksi lainnya yang harus dihadapi di daerah.

“Dengan adanya efisiensi regulasi dan kemudahan berusaha, yang tentunya harus diikuti komitmen dan penegakan hukum yang jelas, akan memberikan kepastian hukum kepada para pengusaha maupun investor untuk membangun lebih banyak industri manufaktur di Indonesia dan sektor lainnya,” ujar pengamat tersebut.

Editor: Zainal Muttaqin - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Haji 2019; Kemenkes Berangkatkan Tim Advance Kesehatan
apahabar.com

Nasional

OSO Kandidat Kuat Ketum Hanura
apahabar.com

Nasional

Anak Krakatau Menyusut, Nelayan Sempat Lihat Gunung Terbelah
apahabar.com

Nasional

Densus 88 Ledakkan Bahan Peledak Milik Terduga Teroris
apahabar.com

Nasional

Haul Guru Sekumpul, Ibu Melahirkan Dirujuk dengan Speed Boat
apahabar.com

Nasional

Presiden Jokowi Tanggapi KPK Menetapkan Sofyan Basir Tersangka
apahabar.com

Nasional

Youtube Indonesia Buat Youtube Rewind Versi Indonesia
apahabar.com

Nasional

Prabowo Minta Pendukungnya Tak Berbondong-bondong ke MK
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com