Mahasiswanya Positif Covid-19, Kampus FISIP ULM Banjarmasin Lockdown Selama Sepekan Larang Anggota Fraksi ke Luar Daerah, Golkar Targetkan Kemenangan BirinMu 70 Persen Sembuh dari Covid-19, Sugianto Hadir di Kampanye Penutup Jelang Pencoblosan, Ratusan Anggota Fraksi Golkar Se-Kalsel Siap Awasi Money Politics Aduuuuuuuuuh ai, Viral Bocah di Tapin Ngamuk-Buang Motor Saat Ditilang Polisi

Ketua DPRD Kalsel Enggan Temui Massa Tolak UU Cipta Kerja, Ini Alasannya

- Apahabar.com Kamis, 5 November 2020 - 16:27 WIB

Ketua DPRD Kalsel Enggan Temui Massa Tolak UU Cipta Kerja, Ini Alasannya

Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK. Sumber: istimewa

apahabar.com, BANJARMASIN – Suasana aksi unjuk rasa penolakan terhadap Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja di Gedung Kantor DPRD Provinsi Kalsel sempat tegang, Kamis (5/11).

Aksi saling dorong antara pengunjuk rasa yang mayoritas mahasiswa dengan aparat kepolisian tak terelakkan.

Di mana pengunjuk rasa mencoba menerobos barisan pengamanan petugas dan merangsek mendekati Gedung DPRD Kalsel.

Bukan tanpa alasan, karena tidak ada satupun unsur pimpinan maupun anggota DPRD Kalsel yang bersedia menemui massa.

Terkait hal itu, Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK menyatakan memang tak berniat menemui pengunjuk rasa pada aksi kali ini.

Pasalnya, kata Supian, setelah melihat surat pemberitahuan aksi, diketahui pengunjuk rasa menyuarakan penolakan atas Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Sedangkan, ia mengaku sudah melakukan upaya maksimal dalam menyampaikan aspirasi mahasiswa Kalsel ke Sekretariat Negara.

Untuk selanjutnya diserahkan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

“Tentang Omnibus Law aku kan sudah menyampaikan ke Presiden, terkecuali alamat Tuhan aja lagi yang ada. Jadi kalau tidak ada menuju alamat Tuhan, saya tidak menerima. Habis ke mana lagi,” kata H Supian.

Selain itu, ia mengingatkan, pada dasarnya DPRD Kalsel tidak mempunyai kewenangan apapun dalam hal penyusunan, pembahasan hingga pengesahan UU tersebut.

Apalagi, sambung dia, sejumlah massa aksi unjuk rasa itu sebelumnya juga menggaungkan mosi tidak percaya terhadap DPRD Kalsel.

“Apalagi mereka sudah menyatakan mosi tidak percaya kepada anggota dewan. Kalau sudah tidak percaya untuk apa lagi dia datang. Saya tidak menemui, kalau kawan-kawan dewan yang lain silakan,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Kalsel, Hasanuddin Murad mengingatkan, Omnibus Law UU Cipta Kerja sudah ditandatangi Presiden.

Artinya peluang terbitnya PERPPU untuk menghentikan Omnibus Law UU Cipta Kerja semakin kecil.

Oleh karena itu, menurutnya elemen masyarakat yang tidak sepakat dengan keberadaan Omnibus Law UU Cipta Kerja memanfaatkan jalur-jalur yang disediakan oleh UU.

“Artinya dalam kaitan UU yang sudah disahkan, maka salurannya melalui judicial review ke MK. Saluran ini sebaiknya harus dimanfaatkan semua elemen masyarakat, termasuk mahasiswa yang merasa keberatan dengan Undang-Undang ini,” pungkasnya.

Editor: Muhammad Bulkini - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

2 ABK Ditemukan Tewas di Sungai Margasari Tapin
Sudah Disemprot Disinfektan, Polres Batola Juga Imbau Warga Kurangi Nongkrong

Kalsel

Sudah Disemprot Disinfektan, Polres Batola Juga Imbau Warga Kurangi Nongkrong

Kalsel

VIDEO: Niat Balik, Jemaah Perempuan Haul Guru Sekumpul Patah Kaki
apahabar.com

Kalsel

Belum Sepekan, Sudah Ribuan Warga di Banjar Terjangkit ISPA!
apahabar.com

Kalsel

Pindah Memilih di Akhir Waktu, Berpotensi Kehilangan Hak Suara
apahabar.com

Kalsel

Kerugian Kebakaran di Belitung Darat Capai Ratusan Juta Rupiah
apahabar.com

Kalsel

Pemerintah Kalsel Ingin Stok Barang Kebutuhan Pokok Terjamin
apahabar.com

Kalsel

Hadiri Acara Partai, Bawaslu Selisik Dugaan Pelanggaran Haris Makkie
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com