Suami Penanambaan, Ibu Terduga Pembunuh 2 Anak di Benawa HST Pernah Kuliah Cerita Sukses Trader Forex Banjarmasin, Modal Rp 15 Juta Berangkatkan Umrah Keluarga 3 Jam Hujan Deras, Ratusan Rumah Warga Desa Miawa Tapin Kebanjiran Kisah Pilu Istri Korban Disambar Buaya di Kotabaru, Harus Rawat 4 Anak, 1 di Antaranya Berusia 6 Bulan Produksi Migas Kalimantan-Sulawesi Lampaui Target, Kok Bisa?

Ketua DPRD Tabalong Ajak Perwakilan Buruh Berdialog

- Apahabar.com Senin, 9 November 2020 - 13:29 WIB

Ketua DPRD Tabalong Ajak Perwakilan Buruh Berdialog

Perwakilan buruh melakukan rapat dengar pendapat dengan DPRD Tabalong dan lainnya. Foto - apahabar.com/Amin

apahabar.com, TANJUNG – Delapan orang perwakilan buruh dipimpin Ketua DPC FSP – KEP Tabalong, Sahrul, diterima Ketua DPRD Tabalong.

Tampak hadir Dandim 1008 Tanjung Letkol Inf Ras Lambang Yudha, Kapolres Tabalong AKBP M Muchdori, Kepala Dinas Tenaga Kerja Tabalong, H Syaiful Ikhwan, dan sejumlah Kepala SKPD Tabalong.

Dalam pertemuan itu, Sahrul, meminta supaya DPRD Tabalong menyampaikan surat ke pusat untuk menolak Undang-Undang Omnibus Law khususnya bidang ketenagakerjaan.

Selain itu, meminta kepada DPRD Tabalong untuk menekan Dewan Pengupahan agar tetap menaikkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2021.

“Surat edaran Menteri Ketenagakerjaan itu hanyalah imbauan, bukan suatu aturan. Jadi pemerintah bisa mengabaikan surat edaran tersebut,” kata Sahrul.

Sahrul menambahkan, alasan kami menolak surat edaran Menaker RI karena kebutuhan hidup layak itu tidak ada turun, pasti naik.

Saat ini UMK Tabalong sebesar Rp 2.972.633.

“Paling tidak, ada kenaikan 3 persen dari UMK saat ini. Ini menurut perhitungan kami. Bila upah minimum ini tidak naik kami akan turun lagi dengan massa yang lebih banyak lagi,” tegas Sahrul.

Sementara itu, Ketua DPRD Tabalong H Mustafa, menyambut baik apa yang disampaikan jajaran DPC FSP – KEP Tabalong.

“Kami akan menindaklanjuti sebagai kapasitas kita di DPRD kabupaten,” ujarnya.

Tentang pengupahan ranahnya di Disnaker Tabalong, tentu kami tidak bisa mencampurinya. Namun, perwakilan buruh ada di dalamnya. Jadi silakan saja nanti disampaikan.

Terkait tuntutan Undang-Undang Omnibus Law, pembahasannya di DPR RI.

” Ini akan kami sampaikan unjuk rasa ini kepada DPR RI termasuk apa yang dituntut para buruh di Tabalong, ” pungkasnya.

Pertemuan ini dimulai pukul 11.30 WITA dan berakhir pukul 12.00 WITA. Masa buruhpun langsung membubarkan diri setelah pertemuan tersebut.

Editor: Muhammad Bulkini - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Tabalong

BPBD dan Dinsos Tabalong Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran
apahabar.com

Tabalong

Dandim 1008 Tanjung Ajak Prajurit Hormati Pahlawan
apahabar.com

Tabalong

Sebelum Belajar di Rumah, Siswa Baru SMPN 2 Tanjung Diperkenalkan Lingkungan Sekolah
apahabar.com

Tabalong

Terkesan Ceramah Guru Jaro, Kapolda Kalsel akan Sampaikan Kejajarannya
apahabar.com

Tabalong

Hingga Oktober 2020, 141 Titik Hotspot Terdeteksi di Tabalong
apahabar.com

Tabalong

Kenang Jasa Pahlawan, Dandim 1008 Ziarah Ke TMP Tanjung Kencana
apahabar.com

Tabalong

Tak Bisa Belajar Daring, Guru di Tabalong Rela Kunjungi Siswa yang Tak Punya Ponsel
apahabar.com

Tabalong

Kebakaran di Tabalong, Dinsos Setempat Langsung Berikan Bantuan
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com