Kebakaran Gang Nuri, Asrama Anak Yatim Ikut Ludes Terbakar BREAKING! Api Kembali Berkobar di Gang Nuri Banjarmasin Fakta Sejarah Jembatan Barito: Sempat Ingin Diberi Nama Soeharto hingga Terpanjang di Asia Tenggara Menang Dua Game, Ganda Putra Indonesia Marcus/Kevin Gilas Pasangan Inggris Raya JANGAN PANIK! Banjarbaru Resmi Terapkan PPKM Level IV 26 Juli

Ketua DPRD Tabalong Ajak Perwakilan Buruh Berdialog

- Apahabar.com     Senin, 9 November 2020 - 13:29 WITA

Ketua DPRD Tabalong Ajak Perwakilan Buruh Berdialog

Perwakilan buruh melakukan rapat dengar pendapat dengan DPRD Tabalong dan lainnya. Foto - apahabar.com/Amin

apahabar.com, TANJUNG – Delapan orang perwakilan buruh dipimpin Ketua DPC FSP – KEP Tabalong, Sahrul, diterima Ketua DPRD Tabalong.

Tampak hadir Dandim 1008 Tanjung Letkol Inf Ras Lambang Yudha, Kapolres Tabalong AKBP M Muchdori, Kepala Dinas Tenaga Kerja Tabalong, H Syaiful Ikhwan, dan sejumlah Kepala SKPD Tabalong.

Dalam pertemuan itu, Sahrul, meminta supaya DPRD Tabalong menyampaikan surat ke pusat untuk menolak Undang-Undang Omnibus Law khususnya bidang ketenagakerjaan.

Selain itu, meminta kepada DPRD Tabalong untuk menekan Dewan Pengupahan agar tetap menaikkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2021.

“Surat edaran Menteri Ketenagakerjaan itu hanyalah imbauan, bukan suatu aturan. Jadi pemerintah bisa mengabaikan surat edaran tersebut,” kata Sahrul.

Sahrul menambahkan, alasan kami menolak surat edaran Menaker RI karena kebutuhan hidup layak itu tidak ada turun, pasti naik.

Saat ini UMK Tabalong sebesar Rp 2.972.633.

“Paling tidak, ada kenaikan 3 persen dari UMK saat ini. Ini menurut perhitungan kami. Bila upah minimum ini tidak naik kami akan turun lagi dengan massa yang lebih banyak lagi,” tegas Sahrul.

Sementara itu, Ketua DPRD Tabalong H Mustafa, menyambut baik apa yang disampaikan jajaran DPC FSP – KEP Tabalong.

“Kami akan menindaklanjuti sebagai kapasitas kita di DPRD kabupaten,” ujarnya.

Tentang pengupahan ranahnya di Disnaker Tabalong, tentu kami tidak bisa mencampurinya. Namun, perwakilan buruh ada di dalamnya. Jadi silakan saja nanti disampaikan.

Terkait tuntutan Undang-Undang Omnibus Law, pembahasannya di DPR RI.

” Ini akan kami sampaikan unjuk rasa ini kepada DPR RI termasuk apa yang dituntut para buruh di Tabalong, ” pungkasnya.

Pertemuan ini dimulai pukul 11.30 WITA dan berakhir pukul 12.00 WITA. Masa buruhpun langsung membubarkan diri setelah pertemuan tersebut.

Editor: Muhammad Bulkini - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

kebakaran padang panjang

Kalsel

Kebakaran di Padang Panjang Tabalong, 2 Warung Kopi Ludes
apahabar.com

Tabalong

BPBD dan Dinsos Tabalong Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran
tabrakan

Tabalong

Dua Mobil Bertabrakan di Tabalong, 4 Korban Luka-luka
apahabar.com

Tabalong

12 Desa di Kecamatan Tanta Gratiskan Internet Bagi Pelajar dan Mahasiswa
apahabar.com

Tabalong

Dengar Info Objek Wisata Baru, Disporapar Tabalong Langsung Tinjau Lokasi

Tabalong

Gelar Pernikahan Putrinya, Bupati Tabalong Akan Terapkan Prokes Super Ketat
Camat Haruai, Handi Yanuardi, didampingi unsur Muspika, Kades Suput, menyerahkan bibit durian musang king kepada warga saat mencanangkan Desa Suput sebagai kampung durian. Foto-Istimewa.

Tabalong

Upayakan Peningkatan Ekonomi Desa, BUMDes Suput Kembangkan Kebun Durian

Kalsel

Operasi Yustisi di Tabalong Kian Gencar, 6 Warga Langgar Prokes
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com