Wow, Kalteng Targetkan Groundbreaking Kereta Api Tahun Ini Gugatan 2BHD Diterima, Ketua MK Pimpin Langsung Sengketa Pilbup Kotabaru Viral Jembatan Alalak II Patah Akibat Macet Parah, Cek Faktanya Banjir Belum Reda, Warga Desa Bincau Terancam Kekurangan Makanan Update Covid-19: Belasan Warga Kapuas Sembuh, 1 Positif

Kiara Sebut Izin Ekspor Benih Lobster Bermasalah Sejak Awal

- Apahabar.com Jumat, 27 November 2020 - 11:48 WIB

Kiara Sebut Izin Ekspor Benih Lobster Bermasalah Sejak Awal

Ilustrasi - Lobster. Foto: en.wikipedia.org

apahabar.com, JAKARTA – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menyebutkan izin terkait ekspor benih lobster telah bermasalah sejak awal.

Sehingga, Kiara berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga perlu mengusut perusahaan lain yang menjadi penerima izin ekspor benih lobster.

“Pemberian izin ekspor benih lobster sangat-sangat bermasalah sejak dari awal, khususnya ketiadaan transparansi dan akuntabilitas,” kata Sekjen Kiara, Susan Herawati dalam keterangan tertulis di Jakarta seperti dilansir Antara, Jumat (27/11).

Susan mengingatkan bahwa Ombudsman Republik Indonesia (ORI) pernah mengingatkan dalam kebijakan pemberian izin ekspor lobster ini terdapat banyak potensi kecurangan.

Bahkan, lanjut Susan, ORI menyebut bahwa izin ekspor benih lobster itu bertentangan dengan konstitusi Republik Indonesia. “Sayangnya, Edhy Prabowo tidak mendengarkan penilaian tersebut,” ungkapnya.

Susan mendesak KPK untuk melakukan penyelidikan dan pengusutan lebih dalam kepada sejumlah perusahaan yang telah melakukan ekspor benih lobster berdasarkan izin yang telah diberikan oleh Edhy Prabowo.

Hal tersebut, lanjutnya, karena setidaknya telah ada sembilan perusahaan yang melakukan ekspor benih lobster per Juli 2020.

Bagi Susan, mekanisme pemberian izin ekspor bagi 9 perusahaan ini, wajib diselidiki terus oleh KPK.

Sekjen Kiara mengapresiasi langkah-langkah cepat yang diambil oleh KPK dalam merespon kasus ini.

Sebelumnya, KPK resmi menetapkan Edhy Prabowo sebagai tersangka dugaan suap ekspor benih lobster pada Rabu (25/11) dini hari. Selain Edhy, ada enam orang lainnya yang turut ditetapkan sebagai tersangka, 1 di antaranya adalah pemberi suap.

KKP melalui Surat Edaran Nomor: B. 22891 IDJPT/Pl.130/Xl/2020 menyatakan menghentikan sementara penerbitan Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP) terkait ekspor benih bening lobster.

“Terhitung surat edaran ini ditetapkan, penerbitan SPWP dihentikan hingga batas waktu yang tidak ditentukan,” sebagaimana tercantum dalam SE yang ditandatangani oleh Plt Dirjen Perikanan Tangkap, Muhammad Zaini di Jakarta, 26 November 2020.

Dalam surat edaran tersebut disebutkan bahwa langkah kebijakan penghentian sementara itu adalah dalam rangka memperbaiki tata kelola pengelolaan benih bening lobster (BBL) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMENKP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Ponunus spp.) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia serta mempertimbangkan proses revisi Peraturan Pemerintah tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kemudian, disebutkan pula bahwa bagi perusahaan eksportir yang memiliki BBL dan masih tersimpan di packing house per tanggal surat edaran ini ditetapkan, diberikan kesempatan untuk mengeluarkan BBL dari Negara Republik Indonesia paling lambat satu hari setelah surat edaran ini ditetapkan.

Surat Edaran tersebut ditujukan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota; Ketua Kelompok Usaha Bersama Penangkap Benih Bening Lobster; serta Eksportir Benih Bening Lobster.

Tembusan dari surat tersebut adalah kepada Menteri Kelautan dan Perikanan RI Ad. Interim; Sekretaris Jenderal KKP; Inspektur Jenderal KKP; Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.

Editor: Aprianoor - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Malam Hari, Sebaiknya Matikan Komputer atau Tidak?
apahabar.com

Nasional

Survei: 70 Persen Publik Yakin Vaksin Merah Putih Musnahkan Pandemi
apahabar.com

Nasional

53 Tokoh Dianugrahi Tanda Jasa dan Kehormatan dari Presiden, Siapa Saja?
apahabar.com

Nasional

MUI Jateng: People Power Hanya Pernyataan Emosi Sesaat
apahabar.com

Nasional

Mendagri: Pemerintah Sedang Menyiapkan 2 Opsi Perppu Pilkada Baru
apahabar.com

Nasional

Hari Ini Jokowi Resmikan Jalan Tol Layang Japek
apahabar.com

Nasional

Ridho Rhoma Kembali ke Penjara, MA Perberat Hukumannya
Nekat Mudik, Denda Rp 100 Juta Menanti

Nasional

Nekat Mudik, Denda Rp 100 Juta Menanti
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com