Kesbangpol dan KPU Jamin Hak 8.620 Pemilih Difabel di Kalsel Terpenuhi Tabir Kematian 2 Bocah di Benawa HST, Korban Dipocong Hidup-Hidup oleh Ibu Kandung INNALILLAHI, Anggota TNI AL Ditemukan Membusuk di Indekos Banjarmasin Pembunuhan Wakar di Kelayan B Sudah Direncanakan, Pelaku Khilaf karena Luka Lama Debat Ke-2 Pilbup Tanbu: “Wakil Komitmen” HM Rusli Bikin Bingung Alpiya, Mila Karmila Speechless

Kontrak Arutmin Resmi Diperpanjang: Jatam Kehabisan Kata, Walhi Ikut Menyayangkan

- Apahabar.com Selasa, 3 November 2020 - 13:31 WIB

Kontrak Arutmin Resmi Diperpanjang: Jatam Kehabisan Kata, Walhi Ikut Menyayangkan

luas wilayah tambang PT Arutmin menyusut 22.900 hektare atau 40,1% setelah PKP2B beralih ke IUPK. Foto ilustrasi: Istimewa

apahabar.com, BANJARMASIN – Presiden Joko Widodo akhirnya merestui perpanjangan kontrak tambang batu bara PT Arutmin Indonesia.

Perpanjangan kontrak, dari perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) berlaku hingga 20 tahun ke depan. Sejatinya kontrak Arutmin berakhir 1 November kemarin.

Diprotes Walhi-Jatam, Arutmin Akhirnya Buka Suara soal IUPK Baru

Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin, seperti dilansir Kontan, mengatakan bahwa surat keputusan (SK) perpanjangan izin dan peralihan izin Arutmin dari PKP2B menjadi IUPK diterbitkan pemerintah pada Senin (2/11) kemarin.

“SK sudah dikeluarkan, 2 November 2020. Betul (memberi perpanjangan Arutmin menjadi IUPK),” kata Ridwan, Selasa (3/11).

Jangka waktu beroperasi 20 tahun dengan berbagai pertimbangan upaya peningkatan penerimaan negara.

Merujuk pada Pasal 169 A Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020, Arutmin mendapatkan dua kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 tahun.

Sejatinya kontrak perusahaan tambang raksasa milik Grup Bakrie di bawah naungan PT Bumi Resouces (BUMI) ini berakhir 1 November kemarin.

Arutmin telah mengajukan perpanjangan operasional sesuai Surat Presiden Direktur PT Arutmin Indonesia Nomor 1036/AI/X/2019 pada 24 Oktober 2019.

Luas tambang Arutmin mencapai 57.107 hektare. Luasan itu mencakup tiga kabupaten di Kalsel, yakni Tapin, Tanah Laut, hingga Tanah Bumbu.

Sejumlah organisasi lingkungan hidup menolak rencana pembaharuan kontrak PT Arutmin Indonesia karena dinilai merugikan kelestarian alam, dan hak masyarakat lingkar tambang yang masih dipertanyakan.

“Seharunya kembali ke negara, dievaluasi atau audit, kalau layak diperpanjang baru dilelang,” ujar Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, Kisworo Dwi Cahyo kepada apahabar.com, Selasa (3/11) siang.

“Material sumber daya alam ada di daerah. Daerah juga harus dilibatkan,” ujarnya lagi.

Kisworo juga mempertanyakan verifikasi Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang dilakukan September lalu.

“Ini juga tidak ada kabarnya,” ujarnya.

Senada, Kepala Kampanye Nasional dari Jaringan Advokasi Pertambangan (Jatam) Melky Nahar mengatakan pihaknya sudah kehabisan kata-kata.

“Sebab, berbagai kritikan dan penolakan yang dilancarkan selama ini tak digubris oleh Presiden Jokowi,” ujarnya dihubungi terpisah.

Alasan penolakan

Editor: Tim Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

Kalsel

Dukung Ketahanan Pangan, Kapolda Kalsel Tebar Ribuan Bibit Ikan
apahabar.com

Kalsel

Jaga Kenyamanan Lingkungan, Polresta Banjarmasin Gelar Curve Pagi Hari
apahabar.com

Kalsel

Masih Zona Merah, DPRD Banjarmasin Minta Warga Tahan Diri Untuk Berwisata

Kalsel

Di Indonesia Jumlah Masjid Capai 800.000
apahabar.com

Kalsel

Hadiri Pelatihan dasar CPNS, Wagub Kalsel Sampaikan Kiat Sukses Jadi ASN
apahabar.com

Kalsel

Beri Keringanan Tagihan Listrik, PLN Kalselteng Terapkan Skema Cicilan
apahabar.com

Kalsel

Ditinggal ke Pasar, Rumah Pensiunan PNS Ludes di Banjarbaru
apahabar.com

Kalsel

Prediksi Penularan Covid-19 hingga Akhir Agustus di Kalsel
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com