Kronologi Lengkap 2 Bocah asal Benawa HST Tewas Diduga Dibunuh Ibu Depresi Belum Tentu Dibekap Sang Ibu, Biang Kematian 2 Bocah Benawa HST Jadi Misteri 16 Hari Anti-Kekerasan, Aktivis Perempuan Kampanyekan Kesetaraan Gender di Banjarmasin Suhu Tubuh Tinggi, Wali Kota Samarinda Positif Covid-19 Inalillahi, 2 Bocah di Batu Benawa HST Tewas Diduga Dibunuh Ibu Depresi

Laporan Gagal Lagi, Denny Indrayana: Itu Pelanggaran Administratif, Bukan Pidana Pemilu

- Apahabar.com Kamis, 5 November 2020 - 15:56 WIB

Laporan Gagal Lagi, Denny Indrayana: Itu Pelanggaran Administratif, Bukan Pidana Pemilu

Calon gubernur Kalsel Denny Indrayana. Sumber: istimewa

apahabar.com, BANJARMASIN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Selatan akhirnya menghentikan laporan dugaan pelanggaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalsel nomor urut 1, Sahbirin – Muhidin (BirinMu).

Keputusan itu diperoleh setelah Bawaslu Kalsel menggelar rapat pleno, belum lama tadi.

Menanggapi hal itu, calon gubernur Kalsel Denny Indrayana menyayangkan putusan tersebut.

Kendati demikian, putusan tersebut tidak menyurutkan langkah eks Wamenkum HAM era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu berjuang menegakkan Pilkada yang jujur, adil, dan tanpa politik uang.

Denny mengatakan terdapat perbedaan persepsi dalam putusan Bawaslu Kalsel tersebut.

Tidak diterimanya gugatan dengan alasan tidak sesuai bukti yang disangkakan karena Bawaslu menggunakan perspektif pidana Pilkada.

“Padahal yang kami laporkan bukan tindak pidana pemilu. Tapi pelanggaran administrasi. Jadi kalau diperiksa secara pidana, tentu bukti-bukti menjadi tidak cocok. Jadinya adalah salah kamar,” ucap Denny Indrayana melalui siaran pers tertulis yang diterima apahabar.com, Kamis (5/11) siang.

Ia menegaskan, kasus yang dilaporkan adalah pelanggaran administratif, namun yang diperiksa soal pidana pemilu.

“Ini sebagaimana terjadi saat Pilpres sebelumnya. Di mana data terkait adanya pelibatan institusi, dana negara dan lain lain, tapi putusan MK menyatakan tak terbukti. Tidak jarang putusan pengadilan itu tidak bisa memotret adanya peristiwa kecurangan yang terjadi di lapangan, itu sering terjadi. Bagaimana hukum berjarak dengan rasa keadilan, ” katanya.

Meskipun demikian, kata paslon nomor urut 2 ini, masyarakat melihat, merasakan, dan mengalami. Itu juga yang terjadi di Kalsel.

Menurutnya, Bawaslu sudah melakukan proses pemeriksaan dan sampai pada hasilnya. Tapi mengkritisi apa yang dihasilkan itu masih berjarak dari rasa keadilan adalah sah sebagai bagian demokrasi.

“Saya akan terus memperjuangkan pemilu yang jujur dan adil di Kalsel dan tetap akan maju terus. Kita perjuangkan Pilkada agar menghasilkan pemimpin yang amanah tanpa politik uang, ” pungkasnya.

Sebelumnya, Bawaslu Kalsel akhirnya menghentikan laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalsel nomor urut 1, Sahbirin – Muhidin (BirinMu).

“Iya hasilnya sudah ada, yakni dihentikan,” ucap Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kalsel, Azhar Ridhanie kepada apahabar.com, Rabu (4/11) pagi.

Kesimpulan tersebut diambil, kata dia, setelah Bawaslu menggelar rapat pleno sampai dengan pukul 23.00 Wita, tadi malam.

“Ini melalui rapat pleno sampai pukul 23.00 Wita,” kata Aldo, begitu kerap disapa.

Aldo menegaskan, laporkan tersebut tidak cukup bukti untuk memenuhi unsur – unsur sebagaimana pasal yang disangkakan yaitu Pasal 188 juncto 71 ayat 3 UU No 6 Tahun 2020 tentang Pilkada.

“Tidak cukup bukti untuk memenuhi pasal yang disangkakan,” pungkasnya.

Sekedar diketahui, Bawaslu Kalsel secara resmi menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalsel, Sahbirin Noor – Muhidin.

Pelapor atas bernama Jurkani. Ia sebagai tim divisi hukum pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalsel nomor urut 2, Haji Denny – Haji Difri (H2D).

Ia melaporkan dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada yang mengatur larangan gubernur menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Yang tidak kalah penting dari pelanggaran tersebut adalah sanksi diskualifikasi atau pembatalan petahana dalam kontestasi Pilkada sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (5) UU a quo.

Polling Pilkada 2020
Editor: Muhammad Bulkini - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Politik

Pilpres 2019: Floating Voters Kalsel Dominan Milenial
apahabar.com

Politik

Orasi Denny Indrayana: Hijrah Lebih Baik daripada Bergerak
apahabar.com

Politik

Cara Ustad Mushaffa Zakir Membentuk Karakter Anak Tanpa Televisi
apahabar.com

Politik

Pengamat: Soal Lingkungan, Kedua Capres Punya Kelebihan
apahabar.com

Politik

Pilkada Serentak, Putera Bos Minyak di Kotabaru Siap Dampingi Zairullah Azhar
apahabar.com

Politik

Pilkada Banjar, Duo Birokrat Ini Klaim Maju Atas Perintah Ulama
apahabar.com

Politik

Airlangga Yakin Bamsoet Mendukung
apahabar.com

Politik

Pemerataan Pembangunan, H Rusli-Guru Fadhlan Komitmen Membangun Desa, Menata Kota
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com