Cuaca Kalsel Hari Ini, Waspada Potensi Hujan Petir di Sejumlah Wilayah Demi Top Up Game Online, Pria di Balikpapan Tipu Puluhan Orang Persiapan PON Papua, Balikpapan Sumbang 61 Atlet untuk Perkuat Kaltim Rekap PSU Sejumlah Kecamatan Selesai, KPU Banjar Gelar Penghitungan Lusa Gol Tunggal Raheem Sterling Bawa Inggris Tekuk Kroasia

Laporan Gagal Lagi, Denny Indrayana: Itu Pelanggaran Administratif, Bukan Pidana Pemilu

- Apahabar.com Kamis, 5 November 2020 - 15:56 WIB

Laporan Gagal Lagi, Denny Indrayana: Itu Pelanggaran Administratif, Bukan Pidana Pemilu

Quick Count Charta Politika di Pilkada Kalsel: Denny Indrayana Unggul 52 Persen

apahabar.com, BANJARMASIN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Selatan akhirnya menghentikan laporan dugaan pelanggaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalsel nomor urut 1, Sahbirin – Muhidin (BirinMu).

Keputusan itu diperoleh setelah Bawaslu Kalsel menggelar rapat pleno, belum lama tadi.

Menanggapi hal itu, calon gubernur Kalsel Denny Indrayana menyayangkan putusan tersebut.

Kendati demikian, putusan tersebut tidak menyurutkan langkah eks Wamenkum HAM era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu berjuang menegakkan Pilkada yang jujur, adil, dan tanpa politik uang.

Denny mengatakan terdapat perbedaan persepsi dalam putusan Bawaslu Kalsel tersebut.

Tidak diterimanya gugatan dengan alasan tidak sesuai bukti yang disangkakan karena Bawaslu menggunakan perspektif pidana Pilkada.

“Padahal yang kami laporkan bukan tindak pidana pemilu. Tapi pelanggaran administrasi. Jadi kalau diperiksa secara pidana, tentu bukti-bukti menjadi tidak cocok. Jadinya adalah salah kamar,” ucap Denny Indrayana melalui siaran pers tertulis yang diterima apahabar.com, Kamis (5/11) siang.

Ia menegaskan, kasus yang dilaporkan adalah pelanggaran administratif, namun yang diperiksa soal pidana pemilu.

“Ini sebagaimana terjadi saat Pilpres sebelumnya. Di mana data terkait adanya pelibatan institusi, dana negara dan lain lain, tapi putusan MK menyatakan tak terbukti. Tidak jarang putusan pengadilan itu tidak bisa memotret adanya peristiwa kecurangan yang terjadi di lapangan, itu sering terjadi. Bagaimana hukum berjarak dengan rasa keadilan, ” katanya.

Meskipun demikian, kata paslon nomor urut 2 ini, masyarakat melihat, merasakan, dan mengalami. Itu juga yang terjadi di Kalsel.

Menurutnya, Bawaslu sudah melakukan proses pemeriksaan dan sampai pada hasilnya. Tapi mengkritisi apa yang dihasilkan itu masih berjarak dari rasa keadilan adalah sah sebagai bagian demokrasi.

“Saya akan terus memperjuangkan pemilu yang jujur dan adil di Kalsel dan tetap akan maju terus. Kita perjuangkan Pilkada agar menghasilkan pemimpin yang amanah tanpa politik uang, ” pungkasnya.

Sebelumnya, Bawaslu Kalsel akhirnya menghentikan laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalsel nomor urut 1, Sahbirin – Muhidin (BirinMu).

“Iya hasilnya sudah ada, yakni dihentikan,” ucap Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kalsel, Azhar Ridhanie kepada apahabar.com, Rabu (4/11) pagi.

Kesimpulan tersebut diambil, kata dia, setelah Bawaslu menggelar rapat pleno sampai dengan pukul 23.00 Wita, tadi malam.

“Ini melalui rapat pleno sampai pukul 23.00 Wita,” kata Aldo, begitu kerap disapa.

Aldo menegaskan, laporkan tersebut tidak cukup bukti untuk memenuhi unsur – unsur sebagaimana pasal yang disangkakan yaitu Pasal 188 juncto 71 ayat 3 UU No 6 Tahun 2020 tentang Pilkada.

“Tidak cukup bukti untuk memenuhi pasal yang disangkakan,” pungkasnya.

Sekedar diketahui, Bawaslu Kalsel secara resmi menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalsel, Sahbirin Noor – Muhidin.

Pelapor atas bernama Jurkani. Ia sebagai tim divisi hukum pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalsel nomor urut 2, Haji Denny – Haji Difri (H2D).

Ia melaporkan dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada yang mengatur larangan gubernur menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Yang tidak kalah penting dari pelanggaran tersebut adalah sanksi diskualifikasi atau pembatalan petahana dalam kontestasi Pilkada sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (5) UU a quo.

Editor: Muhammad Bulkini - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Denny Birin

Politik

Masih Berlangsung, Berikut 3 Hakim MK Tangani Sidang Pembuktian Pilgub Kalsel
apahabar.com

Politik

Kenang Program Berobat Gratis di Era Mardani, Warga Tanbu Siap Coblos SHM-MAR!
apahabar.com

Politik

Ikut Sidak RSUD Tanbu, Mardani: Yang Merasa Bayar Berobat Bisa Tagih Uangnya Kembali ke Rumah Sakit
apahabar.com

Politik

Maju Mundur Guru Khalil di Pilkada Banjar 2020
Debat

Politik

Debat Kedua Pilbup Tanbu: SHM – MAR Komitmen Majukan Pelaku UMKM di Bumi Bersujud
apahabar.com

Politik

Saban Effendi-Habib Didil Mantap Menuju Pilkada HST
Spanduk

Politik

Spanduk Mandat Ulama Anti Politik Uang Ditertibkan, P3HI Datangi Bawaslu Banjar
apahabar.com

Politik

Pilwali Banjarmasin 2020, Berkas Penuhi Syarat KPU Hj Ananda-H Musaffa Zakir Jalani Tes Kesehatan di RSUD Ulin
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com