Ribuan Warga Terdampak Banjir Mengungsi di Masjid Al-Karomah Martapura Bantu Evakuasi Korban Banjir, Pemprov Kalteng Kirim Relawan ke Kalsel Legislator Kalsel: Banjir Dahsyat dan Longsor Akibat Alih Fungsi Hutan Meski Cedera, Messi Tetap Ingin Main di Final Piala Super Spanyol Bantu Korban Banjir Kalsel, Yayasan H Maming Kirim Bantuan

Menakar Nasib Kelestarian Ekologi di Tapin

- Apahabar.com Senin, 30 November 2020 - 00:25 WIB

Menakar Nasib Kelestarian Ekologi di Tapin

Staf Advokasi dan Kampanye Walhi Kalsel, M Jefry Raharja. Foto-Istimewa

Oleh: M. Jefry Raharja

MENUJU perayaan 55 Tahun hari jadi Kabupaten Tapin pada tanggal 30 November 2020 nantinya, sudah semestinya menjadi refleksi bersama bagi masyarakat sipil maupun pejabat daerah melihat kondisi lingkungan hidup di Tapin.

Nasib ekologis di Kabupaten Tapin sepertinya semakin hari kian terpuruk.

Bencana ekologis yang terjadi beberapa tahun belakangan menjadi indikator sederhana bahwa perubahan tutupan lahan dan alih fungsi lahan adalah salah satu pemicu terjadinya bencana alam atau yang sekarang sering terjadi yaitu bencana hidrometeorologi.

Perubahan iklim yang juga semakin nyata kita rasakan sebagian besar disebabkan oleh terlepasnya banyak karbon ke udara.

Hal ini bisa terjadi karena masifnya kebakaran hutan dan lahan gambut, deforestasi, dan aktivitas industri ektraktif lainnya. Dalam buku berjudul “Ecocide” yang diterbitkan oleh WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) di Tahun 2019 lalu ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa aktivitas eksploitasi manusia terhadap bumi memicu perubahan iklim.

Laporan IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) Tahun 2018 lalu menyatakan bahwa aktivitas manusia telah mengakibatkan kenaikan suhu bumi rata-rata sebesar 1,0 derajat celcius. Pelepasan gas rumah kaca menyebabkan naiknya suhu 0,2 celcius setiap dekade.

Laporan IPCC ini telah disusun oleh 91 ahli dari 40 negara1 . Terlepas dari itu, sepanjang Tahun 2020 ini Kalsel mempunyai catatan penting terkait dampak eksploitasi sumber daya alam dan alih fungsi lahan secara tidak langsung.

Pada awal Januari hingga Februari Tahun 2020 lalu setidaknya ada 7 Kabupaten Kota yaitu Kabupaten Tabalong, Balangan, Hulu Sungai Utara, Tapin, Banjar, Tanah Bumbu, dan Kota Banjarbaru terdampak bencana hidrometeorologi.

Kabupaten Tapin merupakan langganan banjir akibat dari luapan air sungai yang tidak terbendung lagi. Hampir setiap tahunnya banjir selalu datang ke wilayah bantaran sungai salah satunya Kecamatan Tapin Utara.

Salah satu yang masih segar di ingatan adalah di Kecamatan Lokpaikat yang juga menuai banyak kontroversi pertanyaan di benak masyarakat.

Selain bukan daerah bantaran sungai besar, banjir ini juga berdampak pada jalan lintas Provinsi. Akibat banjir yang terjadi sabtu (31/10) malam itu, di desa 1 Buku WALHI 2019. ECOCIDE Bataratat ada sekitar 50 kepala keluarga terdiri dari 145 jiwa terdampak, di Desa Binderang ada 6 kepala keluarga 18 jiwa, di Desa Lokpaikat ada 10 kepala keluarga dari 23 jiwa.

Beban perizinan jamak diketahui bahwa anggapan ekonomi penopang unggulan di Kalsel masih bertahan pada sektor industri ekstraktif tambang batu bara. Hal ini seiring dengan berkurangnya tutupan lahan dan meningkatnya alih fungsi lahan.

Belum puas dengan industri logging, Kalsel terus-menerus menyandarkan ekonomi pada industri ekstraktif.

Dilansir dari data Walhi Kalsel, beban perizinan industri ekstraktif dan perizinan lainnya sudah menyandera lebih dari 50 persen total wilayah Kalsel dengan luas 3,7 juta hektar.

Adapun beban perizinan tersebut diantaranya 1,17 juta hektar atau 31,20 persen mineral dan batu bara, 207.477 hektar atau 5,55 persen konsesi perkebunan (sawit), 754.702 hektar atau 20,19 persen Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).

Di Kabupaten Tapin yang umumnya mempunyai potensi berbagai sektor, juga menyandarkan ekonomi utama pada industri tambang dan perkebunan monokultur skala besar. Hampir setengah wilayah Tapin juga dibebani perizinan industri ekstraktif dan izin lainnya.

Walhi Kalsel mencatat dari total luas wilayah Kabupaten Tapin sekitar 219 ribu hektar ada sekitar 34.405 hektar atau 16 persen dibebani perizinan mineral dan batu bara, 67.920 hektar atau 31 persen izin konsesi perkebunan (sawit), dan 4.934 hektar atau 2 persen IUPHHK3.

Ironi Pertanian Kondisi pertanian di Kalsel juga cenderung memprihatinkan, berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) Kalsel produksi padi dari tahun ke tahun terus menurun.

Barangkali ini sejalan dengan meningkatnya alih fungsi lahan yang berubah menjadi bangunan perumahan atau perkebunan monokultur terutama sawit skala besar.

Berdasarkan data BPS angka produksi di Tahun 2019 terhitung luas panen yaitu 356.246 hektar dan produksi padi 1.342.862 ton. Sedangkan angka sementara di Tahun 2020 luas panen 292.027 hektar dan produksi padi 1.134.450 ton.

Data tersebut menunjukkan penurunan luas panen sekitar 18,03 persen dan produksi padi 15,52 persen antara Tahun 2019 hingga 2020. Angka ini cukup besar, walaupun antara Tahun 2018 hingga 2019 sempat naik luas panen sebanyak 10,26 persen dan produksi padi 1,16 persen.

Begitu juga di Kabupaten Tapin, data BPS terkait pertanian di Tahun 2019 mencatat angka luas panen 81.200 hektar dan produksi padi 420.439 ton, sedangkan di Tahun 2020 luas panen menjadi 78.506 hektar dan produksi padi 403.458 ton.

Di Tahun 2020, Kabupaten Tapin menjadi salah satu sasaran program SERASI (Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani) melalui Kementerian Pertanian (Kementan). Target luas lahan garapan ini di Kalsel yaitu 250 ribu Hektar dan Tapin mendapatkan jatah 35 ribu hektar untuk digarap.

Adapa pun anggaran yang dikucurkan Kementan untuk Kalsel senilai Rp 600 milliar yang setiap hektarnya dianggarkan senilai Rp 4,3 juta.

Setidaknya senilai Rp 150 milliar dana yang akan dikucurkan ke Kabupaten Tapin. Bagaimana nantinya sebuah program akan selaras dengan keberlanjutan ekologi di Tapin menjadi perhatian bersama. Jika program tidak didukung dengan regulasi perlindungan ekosistem yang ada, maka kemungkinan akan menimbulkan tumpang tindih serta tabrakan antar kebijakan maupun program antar sektor.

Fakta penguasaan lahan di Tapin menjadi catatan penting dalam upaya pembangunan yang diperuntukkan untuk kepentingan rakyat, tentunya dengan kesadaran fundamental tentang eco populism atau pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan.

Jika kerusakan lingkungan menjadi harga yang harus dibayar untuk naiknya angka statistik pertumbuhan ekonomi, ini tidak sebanding dengan bencana dan kerugian lingkungan yang akan ditanggung generasi mendatang dan tentunya sangat tidak berkeadilan lintas generasi.

Editor: M Syarif - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Opini

China Harus Disadarkan, Ini Bukan Zaman Kublai Khan
apahabar.com

Opini

Hadapi Covid-19: Langkah Social Distancing dan Lockdown dalam Perspektif Hukum
apahabar.com

Opini

Menyiapkan Calon Wartawan Profetik di “Journalist Boarding School”
apahabar.com

Opini

April yang Sunyi
apahabar.com

Opini

PSBB Bukan Sekadar Bantuan Sosial
apahabar.com

Opini

Wafatnya Guru Zuhdi, Sayap Aswaja Terasa Timpang
apahabar.com

Opini

Membully Manusia, Mengejek Tuhan
apahabar.com

Opini

Tetty Paruntu: Pak Pratikno yang WA Saya Minta Menghadap Presiden
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com