Wow, Kalteng Targetkan Groundbreaking Kereta Api Tahun Ini Gugatan 2BHD Diterima, Ketua MK Pimpin Langsung Sengketa Pilbup Kotabaru Viral Jembatan Alalak II Patah Akibat Macet Parah, Cek Faktanya Banjir Belum Reda, Warga Desa Bincau Terancam Kekurangan Makanan Update Covid-19: Belasan Warga Kapuas Sembuh, 1 Positif

Mendikbud Nadiem: Pembelajaran Tatap Muka Januari 2021 Berdasarkan Persyaratan Ketat

- Apahabar.com Senin, 30 November 2020 - 17:32 WIB

Mendikbud Nadiem: Pembelajaran Tatap Muka Januari 2021 Berdasarkan Persyaratan Ketat

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim. Foto: Mojok.co

apahabar.com, JAKARTA – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim mengatakan rencana pembelajaran tatap muka (PTM) pada semester genap Tahun Ajaran 2020-2021 akan dilaksanakan berdasarkan persyaratan yang sangat ketat.

Hal ini demi melindungi kesehatan dan keselamatan anak di masa pandemi Covid-19.

“Bahwa pembelajaran tatap muka pada Januari 2021 bukan berarti tanpa prasyarat yang ketat,” kata Nadiem dalam Rapat Koordinasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tentang hasil pengawasan penyiapan pembelajaran tatap muka di masa pandemi, di Jakarta, seperti dilansir Antara, Senin (30/11).

Mendikbud Nadiem mengakui bahwa pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang telah berlangsung selama sembilan bulan terakhir bukan tanpa kendala.

Di satu sisi, PJJ merupakan upaya untuk mencegah penyebaran Covid-19 sembari tetap melanjutkan proses belajar. Namun, di sisi lain PJJ tersebut telah menimbulkan banyak sekali dampak negatif terhadap anak-anak.

“Berdasarkan fenomena yang terjadi di masyarakat dan di beberapa negara lain terdapat beberapa kecenderungan, misalnya semakin lama PTM tidak terjadi, semakin besar dampak yang terjadi kepada anak. Misalnya ancaman putus sekolah, risiko putus sekolah karena anak terpaksa bekerja untuk membantu keuangan keluarga,” katanya.

Kemudian, Nadiem juga menilai bahwa tumbuh kembang anak, baik secara kognitif maupun perkembangan karakternya juga akan semakin terkendala jika PTM tidak segera dilaksanakan.

Selain itu, tekanan psikososial dan aksi kekerasan terhadap anak juga banyak terjadi dan tidak terdeteksi oleh guru selama PJJ dilaksanakan.

“Memperhatikan dampak tersebut pemerintah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PJJ di satuan pendidikan dan mendengarkan masukan dari berbagai pihak. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar untuk menyesuaikan SKB 4 menteri di masa pandemi,” kata Nadiem.

Untuk itu, ia kembali menegaskan kepada semua pihak bahwa rencana PTM di Semester Genap Tahun Ajaran 2020-2021 akan dilaksanakan dengan persyaratan-persyaratan yang sangat ketat sehingga memungkinkan peserta didik untuk dapat melanjutkan belajar secara tatap muka, tetapi dengan protokol kesehatan yang ketat.

Menteri Nadiem menyebutkan beberapa prasyarat ketat itu, antara lain adalah bahwa penentuan pemberian izin PTM tidak lagi didasarkan pada peta zonasi risiko dari Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, tetapi oleh pemerintah daerah (pemda), kantor wilayah (kanwil) atau Kementerian Agama (Kemenag), dan tetap dilanjutkan dengan izin berjenjang dari satuan pendidikan dan orang tua.

“Tidak harus serentak se-kabupaten per kota, tapi bisa bertahap di tingkat kecamatan, kelurahan dan desa. Semuanya tergantung keputusan pemda tersebut,” katanya.

Kemudian, satuan pendidikan juga harus memenuhi daftar periksa, termasuk persetujuan dari komite sekolah dan perwakilan orang tua.

Orang tua, katanya, memiliki hak penuh untuk menentukan apakah anaknya boleh masuk sekolah atau tidak. Apabila izin tidak diberikan maupun daftar periksa dan persetujuan tidak dapat dipenuhi, maka peserta didik akan melanjutkan pembelajaran dari rumah secara penuh.

Tetapi apabila ketiga tahapan terpenuhi, maka peserta didik dapat memulai PTM di satuan pendidikam secara bertahap. Bagi orang tua yang tidak mengizinkan anaknya untuk melaksanakan PTM, maka sekolah tetap diwajibkan untuk memfasilitasi pembelajaran secara jarak jauh bagi peserta didik.

“Dari semua ini yang terpenting adalah pemda harus mempertimbangkan dengan matang pemberian izin PTM,” kata Menteri Nadiem.

Editor: Aprianoor - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

DPR Resmi Tunda Pengesahan RUU Pemasyarakatan Menjadi UU
apahabar.com

Nasional

Polisi Periksa Kejiwaan Si Pembanting Motor
Gisel

Nasional

Penuhi Panggilan, Gisel Datangi Polda Metro Jaya
apahabar.com

Nasional

Ribuan Kuota Disiapkan Kemenristekdikti untuk Dosen, Berminat?
apahabar.com

Nasional

Presiden Temui Korban Tsunami di Pandeglang
apahabar.com

Nasional

Mark Up Anggaran Rp2,4 M, Eks Komisioner KPU Banjar Dijadikan Tersangka
apahabar.com

Nasional

Dituding Dalang Kerusuhan ‘98, Wiranto Tantang Prabowo dan Kivlan Zen Sumpah Pocong
apahabar.com

Nasional

Kalsel Memilih, Uhaib: Bukan Semata “The Ulama Effect”
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com