Debat Ke-2 Pilbup Tanbu: “Wakil Komitmen” HM Rusli Bikin Bingung Alpiya, Mila Karmila Speechless PN Martapura Putuskan Camat Aluh-Aluh Melanggar Netralitas ASN Kembali, Duta Zona Selatan Batola Memenangi Atak Diang Kawal Pilkada Serentak, Polda Kalsel Komitmen Tegakkan Netralitas Tapin Berpotensi Tinggi di Sektor Energi Terbarukan, Pertanian, dan Parawisata

PAN Bicara Pemilu 2024, Ambang Batas Parlemen 4 Persen Efektif

- Apahabar.com Sabtu, 14 November 2020 - 00:35 WIB

PAN Bicara Pemilu 2024, Ambang Batas Parlemen 4 Persen Efektif

PAN bicara Pemilu 2024, ambang batas Parlemen 4 persen dinilai efektif, foto sebagai ilustrasi. Foto-net

apahabar.com, JAKARTA – Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi menilai ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) sebesar 4 persen efektif untuk diterapkan di Pemilu 2024.

“Ada tiga alasan. Pertama, parliamentary threshold 4 persen baru satu kali diterapkan di pemilu, nanti bisa dievaluasi secara bertahap atas kebijakan tersebut,” kata Viva Yoga dikutip dari Antara, Jumat (13/11).

Kedua menurut dia, sirkulasi dan regenerasi berdemokrasi harus dibuka untuk menghasilkan sistem pemilu yang kuat dan berkualitas.

Ketiga, aspek proposionalitas sebagai syarat pemilu yang baik dan demokratis harus dijaga, tidak hanya sekedar pertimbangan karena kepentingan politik yang menutup udara bagi tumbuhnya partai politik baru.

Parliamentary threshold adalah perolehan suara minimal partai politik dalam pemilihan umum untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi di parlemen.

Dia menegaskan, berapapun ambang batas parlemen (PT) yang ditetapkan, PAN tidak khawatir, tidak merasa takut, dan PAN siap menghadapi Pemilu 2024.

“PAN hanya ingin mengajak kepada seluruh komponen bangsa untuk berpolitik secara akal sehat. Berpolitik yang memakai rasionalitas dengan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi melalui keputusan politik,” ujarnya.

Selain itu dia menilai, pengurangan atau membatasi jumlah partai politik melalui penerapan PT harus berdasarkan kaidah ilmiah yang diterima secara obyektif dan dapat diuji secara akademis.

Hal itu menurut dia tidak hanya dalam perspektif pendekatan politik tetapi melalui jalan politik akal sehat, politik yang rasional.

“Sejarah penerapan PT di Jerman, menurut Reynold (2005), The International IDEA, adalah untuk menghambat kaum ekstrimis terpilih dan menghilangkan partai kecil mendapatkan kursi di parlemen,” katanya.

Viva Yoga menilai, di tiap-tiap negara berbeda dalam penerapan PT, misalnya Argentina, Brasil, Ukraina menerapkan PT 3 persen, Bulgaria dan Italia 4 persen, dan Kroasia serta Polandia 5 persen.

“Jadi, penerapan PT di Undang-undang pemilu adalah keputusan politik. Berapapun PT diberlakukan, meski dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK), dipastikan akan ditolak MK dengan alasan persoalan PT adalah open legal policy dari pembuat Undang-undang. MK sudah melakukan hal itu,” tandasnya.

Editor: Zainal Muttaqin - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Politik

Ketua ICMI : 1-2 Juta Peserta Reuni 212 Hadir Bukan Jaminan Menang Pilpres
apahabar.com

Politik

PILGUB KALSEL: Di Tapin, Muhidin Pede Sapu Bersih Suara Lagi
apahabar.com

Politik

KPU Ingatkan Yusril Bisa Langgar UU Pemilu
apahabar.com

Politik

Kunjungi Guru Zuhdi, Denny Indrayana Tepis Muatan Politis
apahabar.com

Politik

Pilwali Banjarmasin: Ibnu Sina Maksimalkan Momen Sumpah Pemuda
apahabar.com

Politik

Dandim 1007/Banjarmasin Berkunjung ke KPUD Kota Banjarmasin
SHM-MAR

Politik

Sambut Kedatangan Calon Kuat Bupati Tanah Bumbu, Dua Pria Bali Rela Cukur Rambut Motif SHM-MAR
apahabar.com

Politik

Pangeran Khairul Saleh Siap Bawa Gerbong PAN Menangkan H Rusli-Guru Fadhlan di Pilbup Banjar 2020
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com