Eks Bos Berulah, Kepala Penjual Pentol Rantau Nyaris Terbelah Hendak Benarkan Tas, Pemotor Tabrak Truk di Angsau Tanah Laut Negosiasi Rampung: Bagus Lega, Hasnur Rela, Nitizen Bahagia, Bagaimana FC Utrecht? Jelang Masa Tenang, Bawaslu Kalsel Minta Paslon Copot APK Longsor Tergerus Banjir, Oprit Jembatan di Tabalong Diperbaiki

Paslon Mangkir Debat Publik Pilgub Kalsel 2020, KPU Siapkan Sederet Sanksi!

- Apahabar.com Selasa, 3 November 2020 - 18:44 WIB

Paslon Mangkir Debat Publik Pilgub Kalsel 2020, KPU Siapkan Sederet Sanksi!

Denny Indrayana-Difriadi Darjat dan paslon Sahbirin Noor-Muhidin. Foto-dok/apahabar.com

apahabar.com, BANJARMASIN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) akan menggelar debat publik pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada besok, Rabu (4/11).

Debat publik perdana kali ini akan diikuti masing-masing calon gubernur dan wakil gubernur dari kedua kontestan di Pilgub Kalsel 2020.

Di antaranya paslon nomor urut 1 Sahbirin Noor-Muhidin dan paslon nomor urut 2 Denny Indrayana-Difriadi Darjat.

Komisioner Koordinator Divisi Pendidikan Pemilih, Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Kalsel, Edy Ariansyah mengatakan debat publik ini wajib diikuti kedua paslon gubernur dan wakil gubernur sesuai Peraturan KPU (PKPU) Nomor 11 Tahun 2020 dan PKPU Nomor 13 Tahun 2020.

“Jika paslon mangkir, maka akan mendapatkan sanksi dari KPU Kalsel,” ucap Eddy Ariansyah.

Sanksi pertama, kata dia, KPU Kalsel akan mengumumkan paslon bersangkutan menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka.

Kedua, KPU tidak akan menayangkan sisa iklan kampanye yang telah difasilitasi.

“Terhitung sejak paslon tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka yang difasilitasi KPU Kalsel,” katanya.

Paslon hanya bisa dikecualikan dari sanksi tersebut jika sedang mengikuti ibadah atau alasan kesehatan.

Kendati, paslon yang tidak mengikuti debat publik lantaran melaksanakan ibadah pun harus dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga yang berwenang.

Begitu pula jika tidak mengikuti debat karena alasan kesehatan harus dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter.

“Pasangan calon menyampaikan surat keterangan dimaksud kepada KPU Kalsel paling lambat 3 hari sebelum penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka,” pungkasnya.

Editor: M Syarif - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Basarnas Banjarmasin Asah Kemampuan

Kalsel

Suami di Banjarmasin Tewas Tergantung di Pohon Nangka
apahabar.com

Kalsel

Bangun Kepribadian dan Mental Anggota, Polres Banjar Adakan Binroh Mingguan
apahabar.com

Kalsel

Bupati Kotabaru Sanksi Kepala BKPPD Jika Terbukti Salah
apahabar.com

Kalsel

Setiap Dua Jam, Ruang Pelayanan di Polsek Kintap Disemprot Disinfektan
apahabar.com

Kalsel

Kreatifitas Putri Kesultanan Banjar Bantu Tanggulangi Covid-19
apahabar.com

Kalsel

Tiga Titik Api di Kalsel Berhasil Dipadamkan
apahabar.com

Kalsel

Kisruh PT RTP dan Karyawannya, Mediasi Disnaker Tabalong Belum Ada Titik Temu
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com