Kesbangpol dan KPU Jamin Hak 8.620 Pemilih Difabel di Kalsel Terpenuhi Tabir Kematian 2 Bocah di Benawa HST, Korban Dipocong Hidup-Hidup oleh Ibu Kandung INNALILLAHI, Anggota TNI AL Ditemukan Membusuk di Indekos Banjarmasin Pembunuhan Wakar di Kelayan B Sudah Direncanakan, Pelaku Khilaf karena Luka Lama Debat Ke-2 Pilbup Tanbu: “Wakil Komitmen” HM Rusli Bikin Bingung Alpiya, Mila Karmila Speechless

Pelibatan TNI dalam Terorisme Jangan Gunakan Pendekatan Perang

- Apahabar.com Minggu, 22 November 2020 - 12:34 WIB

Pelibatan TNI dalam Terorisme Jangan Gunakan Pendekatan Perang

Aparat TNI yang tergabung dalam Satgas Tinombala saat mengamankan Basri alias Bagong, salah satu jaringan Santoso di Pegunungan Biru, Poso 2016 silam. Foto: Kompas.com

apahabar.com, BANJARMASIN – Rancangan Peraturan Presiden (Rperpes) tentang Pelibatan TNI semestinya tunduk pada Undang-Undang yang lebih tinggi.

Menurut Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan, Rperpres yang diusulkan untuk dibahas di DPR menggunakan pendekatan perang, bukan pendekatan penegakan hukum pidana.

“Pendekatan perang dalam menghadapi terorisme telah ditinggalkan banyak negara karena mengandung banyak kelemahan, di antaranya mengandung ancaman terhadap prinsip demokrasi dan HAM,” ujarnya dalam Webinar Nasional dengan tema “Mengatasi Terorisme: Mestikah TNI Terlibat?”, yang diselengarakan Academics TV bekerja sama dengan Fakultas Syariah IAIN Samarinda, Kalimantan Timur.

Selanjutnya Damanik menyatakan bahwa Komnas HAM telah menyampaikan pokok-pokok pikiran kepada Presiden dan DPR yang menegaskan tindak pidana terorisme sebagai kejahatan serius yang diatasi dengan penerapan criminal justice system.

Ini jauh berbeda dengan pendekatan perang yang diusulkan dalam Rperpres.

Dalam pendekatan penegakan hukum, TNI dapat terlibat ketika eskalasi ancaman yang dihadapi meningkat dan tidak mampu diatasi oleh aparat penegak hukum.

Sebagai bentuk perbantuan, bersifat sementara, berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara dan menggunakan anggaran APBN spenuhnya.

Damanik mengingatkan bahwa tumpang tindih kewenangan dan tata kelola antara TNI dengan instansi lain patut dicermati sebagai akibat perpres.

“Karena ini akan mengancam prinsip negara hukum dimana semua tindakan aparat harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Sementara Rperpres tidak mengatur pertanggungjawaban hukum TNI,” pungkasnya.

Zuly Qodir, pengajar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mengatakan, penanganan terorisme harus melalui pendekatan multi track (berbagai jalur) yaitu masyarakat sipil, Negara/pemerintah dan aparat keamanan.

Tanpa pendekatan multitrack maka ancaman terorisme akan sulit diatasi.

Namun untuk penggunaan TNI tidak bisa dalam semua aspek. Penggunaan TNI dilakukan untuk menghadapi ancaman terorisme bersenjata dan untuk mencegah penyebaran kelompok teroris.

Artinya peran militer dalam mengatasi aksi terorisme hanya pada konteks penindakan, bukan penangkalan dan pemulihan.

“Contoh pelibatan militer saat peperangan seperti yang terjadi di Philipina. Dalam situasi damai militer tidak perlu dilibatkan,” ucapnya.

Muzzayin Ahyar, pembicara dari IAIN Samarinda mengkritisi Rperpres yang menyebutkan fungsi TNI dalam penangkalan, penindakan, dan pemulihan.

Menurutnya, peran TNI hanya dimungkinkan pada penindakan, yaitu menghadapi aksi terrorisme yang telah mengancam keamanan Negara dan keselamatan warga Negara seperti yang terjadi di wilayah hutan dan sulit diatasi kepolisian seperti di Poso.

“Itu membahayakan kepala Negara, berupa penculikan/penyanderaan warga Negara di wilayah internasional atau serangan terhadap kapal berbendara Indonesia,” tuturnya.

Editor: Fariz Fadhillah - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Erdogan Cabut Jam Malam Parsial di Turki
apahabar.com

Nasional

Penggerebekan Terduga Teroris Bikin Geger Warga Palangkaraya
apahabar.com

Nasional

Mahfud MD: Kejiwaan Penusuk Syekh Ali Jaber Ditentukan di Pengadilan
apahabar.com

Nasional

Novel Baswedan Berharap Keberanian Kabareskim Baru Ungkap Tuntas Kasusnya
apahabar.com

Nasional

Pengungsi Tsunami di Pandeglang 3.050 Orang
apahabar.com

Nasional

Gelombang 10 Mungkin Penutup Program Kartu Prakerja
apahabar.com

Nasional

Kampanye Hitam di Karawang Bisa Pecah Belah Masyarakat
apahabar.com

Nasional

Ada Pakaian Adat China di Uang Baru Rp 75.000, Simak Faktanya
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com