Perhatian! PT KPP Rantau Ngutang Pajak Alat Berat Rp 1,8 M Warung Jablay di HSS Meresahkan, MUI Ngadu ke DPRD Jelang Pencoblosan, Warga Kalsel Diimbau Jangan Telan Mentah-Mentah Berita Medsos Disbudpar Banjarmasin Rilis Dua Wisata Baru, Cek Lokasinya Otsus Jilid Dua, Semangat Baru Pembangunan Papua

‘Pengobatan Gratis’ Sudian Noor yang Politis Disorot Pengamat

- Apahabar.com Kamis, 12 November 2020 - 11:23 WIB

‘Pengobatan Gratis’ Sudian Noor yang Politis Disorot Pengamat

Bupati Tanbu, Sudian Noor. Foto-Istimewa

apahabar.com, BANJARMASIN – Kebijakan layanan ‘kesehatan gratis’ dadakan yang digagas Bupati Tanah Bumbu, Sudian Noor, menuai sorotan publik.

Sebab dalam realisasinya, tidak semua masyarakat dapat menikmati program berobat gratis itu. Kebijakan Sudian Noor tersebut tertuang dalam surat edaran Bupati per 05 Oktober lalu. Disahkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Tanbu, surat itu ditujukan kepada seluruh Puskesmas di Tanah Bumbu.

Di dalam surat itu disebutkan masyarakat dapat berobat tanpa dipungut biaya dengan persyaratan hanya membawa kartu identitas diri.

Pengamat politik pemerintahan, Samahuddin Muharram, mengatakan Sudian Noor harusnya tidak mengeluarkan kebijakan yang kontra produktif.

Alasannya, program berobat gratis dengan syarat KTP sempat terhenti selama dua tahun masa jabatan politisi PAN itu. Dia menilai langkah yang dilakukan Sudian merupakan sebuah kekeliruan.

“Yang menjadi pertanyaan, kenapa program itu berhenti. Dan alokasi yang seharusnya diperuntukkan ke program itu dialihkan ke mana?” kata Samahuddin saat dihubungi apahabar.com, Rabu (11/11) sore.

Sebagai konsistensi dari kebijakan yang sudah sah dikeluarkan pada publik, Sudian Noor bisa saja mendapat sanksi moral oleh masyarakat. Seharusnya, kata dia, Sudian melanjutkan program yang diiniasi oleh bupati sebelumnya.

“Program tentu saja ada anggarannya. Walau Pak Mardani tidak menjabat lagi, seharusnya kegiatan ini jalan terus,” lanjutnya.

Terlepas mengandung unsur politik atau tidak, mantan ketua KPU Kalsel ini menegaskan kebijakan pengobatan gratis harus berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Hal senada juga disampaikan Direktur Pascasarjana UIN Antasari, Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda. Kata dia, kebijakan yang menyangkut publik haruslah berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

“Saya kira kalau kebijakannya seperti itu dan dituangkan dalam sebuah program dengan anggaran yang jelas. Maka harus direalisasikan dan wajib disalurkan,” katanya dihubungi terpisah melalui sambungan telepon.

Akan menjadi persoalan apabila kebijakan tersebut tidak dideskripsikan secara proporsional melalui alokasi anggaran.

“Harus dilihat dan diverifikasi dulu. Bisa saja sebenarnya ada tetapi tidak bisa mengcover semua karena keterbatasan,” lanjutnya.

Dalam kontes pemilihan kepala daerah (Pilkada), dia memandang lumrah jika terjadi kalkulasi politik oleh pejabat tertentu, sepanjang kebijakan yang dikeluarkan memberikan keuntungan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

“Kondisi perpolitikan sekarang juga tidak menutup mata bahwa banyak janji-janji ketika pemilihan, tetapi saat jadi malah tidak sesuai janji,” pungkasnya.

Editor: Puja Mandela - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Politik

Gusti Iskandar Kembalikan Berkas Pencalonan Wakil Gubernur ke Golkar Kalsel
apahabar.com

Politik

Pengundian Nomor Urut Paslon Pilgub Kalsel, Denny-Difri Tiba Lebih Dulu, Disusul Sahbirin-Muhidin di KPU
apahabar.com

Politik

Setelah 17 Agustus, Tunggu Rekomendasi Demokrat di Pilgub Kalteng
apahabar.com

Politik

Mahfud Tuding Ada Produsen Hoaks Ingin Merusak Pemilu 2019
apahabar.com

Politik

Masuk E-Lapor Terbaik Indonesia Hingga Diundang AS, Begini Cara Petahana Ibnu Sina Layani Aduan Masyarakat
apahabar.com

Politik

Pilwali Banjarmasin: Melamar ke Golkar, Ibnu Sina Lirik Ananda
apahabar.com

Politik

Pemilu 2019, Puluhan Ribu Buku Saku untuk Saksi Siap Dibagikan
apahabar.com

Politik

Kampanye di Desa Manurung Kusan Hilir, Cuncung Diteriaki Warga ‘Kosong Satu Menang’
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com