Memanas! Aksi #SAVEKPK di Banjarmasin Diwarnai Saling Dorong BREAKING! Banjiri Kamboja Banjarmasin, Massa #SAVEKPK Long March ke DPRD Kalsel Duduk Perkara Heboh Piton Patuk Majikan di Q-Mall Banjarbaru Gugatan Jilid II H2D ke MK Siang Ini, Denny Gandeng Lawyer “Level Dewa” Somasi Tim BirinMu ke Uhaib, Komnas HAM hingga H2D Pasang Badan

Penjelasan Lengkap Jaksa Soal Vonis 1 Tahun 2 Bulan Jerinx SID

- Apahabar.com Jumat, 20 November 2020 - 00:02 WIB

Penjelasan Lengkap Jaksa Soal Vonis 1 Tahun 2 Bulan Jerinx SID

JRX saat pelimpahan tahap 2 dari penyidik Polda Bali kepada Penuntut dari Kejari Denpasar dan Kejati Bali. Foto: Radar Bali

apahabar.com, JAKARTA – I Gede Ari Astina alias Jerinx (Jrx) SID telah divonis 1 tahun 2 bulan oleh majelis hakim.

Jerinx menjalani sidang agenda pembacaan putusan atau vonis kasus ‘IDI kacung WHO’ hari ini, Kamis (19/11/2020) di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar.

Lantas, apa alasan jaksa menuntut Jerinx 1 tahun 2 bulan?

Jaksa penuntut umum melalui juru bicaranya yaitu Kasi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Bali, A. Luga Harlianto memberikan tanggapan.

Menurutnya, putusan tersebut telah melalui proses yang sesuai sehingga dapat memutuskan kebenaran materiil.

“Kami mengapresiasi majelis hakim yang telah memutuskan berdasarkan kebenaran materiil dari alat-alat bukti di persidangan pidana ini dan tidak mendasarkan pada asumsi-asumsi yang ada,” kata Luga saat dikonfirmasi di Denpasar, Kamis malam (11/9) dilansir Antara.

Luga bilang putusan pemidanaan penjara selama satu tahun dan dua bulan terhadap terdakwa I Gede Aryastina als Jrx, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan sikap pikir-pikir dalam persidangan.

Hal ini dimaksudkan bahwa dalam tujuh hari ke depan, akan ada sikap Jaksa Penuntut Umum, apakah menerima atau menolak putusan.

“Kalau dari putusan ini terdakwa mengajukan banding itu kan dia menggunakan haknya terhadap tidak puasnya akan putusan tersebut. Tentunya kami diberikan hak nanti untuk menjawab dalam kontra memori banding. Jadi nanti sebagai tindak lanjut pernyataan bandingnya tersebut, bahwa terdakwa diwajibkan membuat memori,”jelasnya.

Dikatakannya, sikap jaksa penuntut umum nantinya dalam kontra memori banding akan menjawab apa yang dipersoalkan dalam memori banding tersebut.

“Bahwa majelis hakim telah menemukan dan memutuskan kebenaran materiil apa di persidangan karena inti persidangan pidana itu kan mencari kebenaran materiil. Kemudian banyaknya opini-opini selama ini, ya inilah yang kami apresiasi, dan hakim memutus berdasarkan alat bukti bukan asumsi belaka,” ucap Luga.

Sementara itu, pengacara terdakwa Jrx, Sugeng Teguh Santoso usai persidangan mengatakan bahwa ekspresi Jrx cukup kecewa dengan putusan majelis hakim.

“Ekspresi Jrx cukup kecewa dengan putusan ini, itu sudah jelas. Jadi kita akan meresponsnya dengan cermat, dan Jrx menyatakan akan menggunakan waktu berpikir selama tujuh hari begitu juga sama seperti jaksa tujuh hari,” kata Sugeng.

Menurutnya, hal-hal yang diajukan oleh saksi ahli bahasa yang menjadi kunci dari kasus ini yaitu Drs Jiwa Atmaja sama sekali tidak dipertimbangkan, karena perkara ini berlandaskan pada pertimbangan ahli.

“Penjelasan Ahli bahasa Jiwa Atmaja tidak dipertimbangkan banyak. Keterangan dari Jiwa Atmaja ini yang bisa membuat putusan lebih baik untuk Jrx,” ucapnya.

Sebelumnya, majelis hakim yang diketuai oleh Ida Ayu Adnya Dewi menjatuhkan vonis terhadap terdakwa Jerinx dengan pidana penjara selama satu tahun dan dua bulan dan pidana denda sejumlah Rp10 juta.

Itu dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan.

Dalam amar putusannya, majelis hakim mengatakan bahwa terdakwa I Gede Ary Astina terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan kelompok masyarakat tertentu, berdasarkan asas antargolongan.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45A ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Editor: Fariz Fadhillah - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

KPK

Nasional

Heboh Sprindik Erick Thohir ke Novel, KPK Buru Pelaku

Nasional

Anggota Komisi I DPR Ingatkan Prabowo Berhati-hati Beli Pesawat Tempur F-35
apahabar.com

Nasional

Mappilu PWI Desak Aparat Tindak Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan di Pilkada Serentak 2020
apahabar.com

Nasional

Tak Semua Ikut Swab Massal di Tanbu, Cuncung: Petugas Harus Proaktif
apahabar.com

Nasional

Kemenkue Kaji Kenaikan Cukai Rokok 2021
apahabar.com

Nasional

Selasa Pagi, Ibu Kota Negara Peringkat Kedua Udara Terkotor Dunia
apahabar.com

Nasional

MUI dan FKUB Blitar Sepakat Larang Pemaksaan Atribut Natal

Nasional

31 Mei 2021, Indonesia Kedatangan 8 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Sinovac
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com