Respons BirinMu, Eks KPK dan HW Cs Jadi Panglima Gugatan II H2D di MK Duduk Perkara Heboh Piton Patuk Majikan di Q-Mall Banjarbaru Drama #SAVEKPK di Banjarmasin, Supian HK Dicari-cari Mahasiswa Kalsel Kalah Jumlah, Polisi Pastikan Aksi #SaveKPK di Banjarmasin Kondusif Skenario Kelolosan di Grup B dan C: Harapan Terakhir Denmark, Ukraina Cari Imbang

Pilkada Kalsel: Jangan Mengulang Perpecahan Cebong dan Kampret di Pilpres 2019

- Apahabar.com Rabu, 11 November 2020 - 17:30 WIB

Pilkada Kalsel: Jangan Mengulang Perpecahan Cebong dan Kampret di Pilpres 2019

Presidium Relawan KulaKita Laily. Foto-apahabar.com/M Robby

apahabar.com, BANJARMASIN – Puncak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Kalimantan Selatan (Kalsel) 2020 digelar 9 Desember.

Hiruk-pikuk dan aroma pertarungan terasa sangat jelas di berbagai daerah yang melakukan perhelatan Pilkada 2020.

Tidak terkecuali di Kalsel, Khususnya pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang beberapa hari terakhir menunjukan tensi yang memanas.

Terutama, terkait pemberitaan laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang ditujukan kepada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel nomor urut 1, Sahbirin – Muhidin (BirinMu).

Meskipun, Bawaslu Kalsel beberapa kali telah mengugurkan sejumlah laporan dugaan pelanggaran pemilu tersebut.

Mengenai memanasnya tensi politik ini, Presidium Relawan KulaKita Laily mengatakan terdapat kekhawatiran akan terjadinya gesekan dan perpecahan antarpendukung apabila masyarakat terus dipertontonkan dengan pemberitaan lapor melapor kepada pihak yang berwenang.

“Terdapat satu kekhawatiran jika terus dipertontonkan dengan lapor melapor seperti ini,” ucap Laily kepada apahabar.com di Banjarmasin, Rabu (11/11) siang.

Di satu sisi, pendukung nomor urut 1 BirinMu merasa tim paslon nomor urut 2 H2D sedang berusaha menjegal keikutsertaan cagub dan cawagub dukungannya.

Sebaliknya, pendukung paslon nomor urut 2 merasa paslon nomor urut 1 benar-benar melakukan kesalahan.

“Dan, yang lebih parah adalah menganggap ketidaknetralan penyelenggara Pemilu. Sehingga bisa jadi ketidakpercayaan ini nantinya akan menanamkan kebencian satu sama lain termasuk kepada penyelenggara pemilu,” katanya.

Berkaca dari Pilpres 2019 kemarin, sambung dia, di mana perpecahan masih melekat di sebagian kalangan masyarakat.

“Meskipun melaporkan dugaan pelanggaran pemilu sebagai kontestan merupakan hak konstitusional warga negara,” jelasnya.

Walaupun di kalangan elite sudah berjalan bersama saat Prabowo Subianto masuk Kabinet Presiden Joko Widodo.

Namun yang harus diingat, tambah dia, perpecahan antara cebong dan kampret harus diakui masih ada sampai sekarang.

Ia mengingatkan, jangan sampai perpecahan Pilpres 2019 terulang kembali di Pilgub Kalsel 2020.

“Di saat sesaat elite mempertontonkan pertunjukan yang jauh dari kearifan lokal masyarakat Banua yang bersatu dan menjunjung persaudaraan ini. Hingga akhirnya hal – hal seperti ini akan merusak tatanan kerukunan masyarakat di Banua,” pungkasnya.

Editor: Ahmad Zainal Muttaqin - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Politik

Pilbup Balangan, PDIP Beber Sosok Pendamping Syaifullah
apahabar.com

Politik

Lihat Cuncung dan Istri Makan di Pasar Pagatan, Warga Ramai-Ramai Ajak Selfie Bareng
Istri Ketua MK

Politik

Sedang Berlangsung, Sidang Lanjutan Sengketa Hasil Pilbup Kotabaru
apahabar.com

Politik

H Rusli-Guru Fadhlan; Optimis Raih Dukungan Paman Birin
Ibnu Sina

Politik

Nyoblos Bareng Ayah, Putra Ibnu Sina Pertama Kali Gunakan Hak Pilih
apahabar.com

Politik

Kampanye Melanggar Prokes Covid-19 di Pilkada Banjar 2020, Siap-siap Dibubarkan
apahabar.com

Politik

Meski Membelot, Jabatan Muhidin Tak Dicopot
apahabar.com

Politik

Diusung Koalisi Gerindra-Demokrat di Pilgub Kalsel, Ini Janji Denny Indrayana
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com