Update Covid-19 Tanbu: Sembuh 10 Orang, Positif 8 H2D Sidang Perdana di MK, Bawaslu RI ‘Turun Gunung’ ke Kalsel Polda Kaltim Gagalkan Peredaran Sabu 6 Kg di Samarinda dan Balikpapan Banjarmasin Resmi Perpanjang Tanggap Darurat Banjir, Kecamatan Timur Terparah! Resmi! Banjarmasin Berlakukan Pembatasan Transisi Mulai Hari Ini

Potensi Politik Uang Pilkada di Tengah Pandemi Diprediksi Meningkat

- Apahabar.com Selasa, 24 November 2020 - 11:21 WIB

Potensi Politik Uang Pilkada di Tengah Pandemi Diprediksi Meningkat

Ilustrasi politik uang. Foto-Istimewa

apahabar.com, PONTIANAK – Potensi politik uang di Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19 diprediksi bisa meningkat.

“Situasi dan kondisi saat ini sulit dampak pandemi Covid-19 yang menjadikan kegiatan masyarakat terhambat untuk beraktivitas . Aktivitas terhambat berdampak terhadap ekonomi. Itu dikaitkan dengan Pilkada saat ini menjadi potensi oleh pihak berkepentingan melalui politik uang untuk mendapatkan akses kekuasaan,” ujar Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Univesitas Tanjungpura (Untan) Pontianak, Dr Netty Herawati, Selasa (24/11).

Ia menambahkan bahwa saat normal tanpa pandemi saja politik uang selalu hadir dalam pesta demokrasi. Hal itu sangat merusak demokrasi dan harus menjadi perhatian bersama sehingga praktek curang bisa ditekan dan bahwa ditiadakan.

“Kembali, di tengah pandemi ini bisa saja dimanfaatkan oleh pasangan calon atau tim untuk memperoleh suara agar akses kekuasaan bisa dicapai,” katanya seperti dikutip dari Antara.

Peran dan tanggungjawab para pihak adalah kunci untuk memutus rantai demokrasi yang tidak sehat tersebut. Ia mendorong Bawaslu lebih masif melakukan pengawasan dengan melibatkan elemen masyarakat itu sendiri.

“Fenomena politik uang di tengah masyarakat adanya transaksi tersebut biasanya ada faktor unsur suka sama suka. Nah, ini yang menjadi perhatian dan kesadaran masyarakat jangan sampai karena sesaat pilihan bisa berupah karena amplop yang diberikan,” kata Netty.

Ia bahkan pernah melakukan wawancara hingga ke tingkat bawah memang masyarakat sebagian masih ada prakmatis dan memilih karena diberi uang tanpa harus memikirkan ke depannya seperti apa.

“Kembali, masyarakat tidak mungkin melaporkan karena faktor suka sama suka. Kondisi ini membuat kita riskan sekali karena mendapatkan pemimpin tidak berkualitas dampak politik uang,” katanya.

Secara umum ia menilai Indonesia secara umum belum begitu siap berdemokrasi karena unsur- unsur penting sebagian masih belum terpenuhi yakni kesejahteraan masyarakat, pendidikan politik dan aspek moral.

“Mari bersama kita mulai sadar dan memikirkan agar demokrasi ini tidak dikotori oleh politik uang,” kata Netty.

Pada tahun ini ada tujuh kabupaten di Kalbar melaksanakan pilkada di antaranya, Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sintang, Ketapang, Melawi, Sekadau dan Kapuas Hulu.

Editor: Puja Mandela - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

DITJENPAS: Napi Kabur Menjelang Salat Magrib
apahabar.com

Nasional

Kapok Lantaran Pernah Tak Hadir di HPN, Jokowi: Saya Pergi yang Ngejar Pers
apahabar.com

Nasional

Mahalnya Tiket Pesawat Hambat Pertumbuhan Ekonomi
Kotak Hitam

Nasional

Basarnas Sebut Lokasi Kotak Hitam Sriwijaya SJ-182 Sudah Didapatkan
apahabar.com

Nasional

Pengumuman Hasil Seleksi SNMPTN Dipercepat, Cek Linknya Hari Ini di snmptn.ac.id
apahabar.com

Nasional

Kisah Napi Asimilasi Bertaubat, Kini Jualan Kue Lebaran
apahabar.com

Nasional

The NextDev Ajak Milenial Kembangkan Bisnis Berdampak Sosial Positif
apahabar.com

Nasional

Warga Nikmati Libur Lebaran di Pantai Tanah Kuning Kalimantan Utara
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com