Ribuan Lahan Padi di Kalsel Terancam Kerdil dan Menguning, Dinas TPH: Jangan Panik Pukuli Korban Gegara Halangi Jalan, Supir Travel di Tanbu Ditangkap Aksi Skimming di Balikpapan: Klik Link WA, Saldo Belasan Juta Lenyap Serahkan Belasan Tuntutan, SP KEP Kawal DPRD Tabalong Sampai ke Jakarta Balita Mandi Air Comberan, PDAM Bandarmasih Dipanggil Dewan

Presiden Jokowi Bubarkan 10 Lembaga Negara Non-Kementerian, Berikut Daftarnya

- Apahabar.com     Minggu, 29 November 2020 - 15:14 WITA

Presiden Jokowi Bubarkan 10 Lembaga Negara Non-Kementerian, Berikut Daftarnya

Presiden Jokowi. Foto-Biro Pers Setpres via Antara

apahabar.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 12 tahun 2020 yang berisi pembubaran 10 lembaga negara non-kementerian.

Dilansir Antara, Kesepuluh lembaga tersebut antara lain, Dewan Riset Nasional, Dewan Ketahanan Pangan, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan.

Kemudian Komisi Pengawas Haji Indonesia, Komite Ekonomi dan Industri Nasional, Badan Pertimbangan Telekomunikasi, Komisi Nasional Lanjut Usia, Badan Olahraga Profesional Indonesia dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia.

Setelah dibubarkan, fungsi ke-10 lembaga tersebut dialihkan ke kementerian terkait.

Pertama, Dewan Riset Nasional yang dibentuk pada 2005 dialihkan ke Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Kedua, Dewan Ketahanan Pangan yang dibentuk pada 2006 dialihkan ke Kementerian Pertanian.

Ketiga, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura yang dibentuk pada 2008 dialihkan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Keempat, Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan yang dibentuk pada 2014 dialihkan ke Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Kelima, Komisi Pengawas Haji Indonesia yang dibentuk pada 2014 dialihkan ke Kementerian Agama.

Keenam, Komite Ekonomi dan Industri Nasional yang dibentuk pada 2016 dialihkan ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Ketujuh, Badan Pertimbangan Telekomunikasi yang dibentuk pada 1989 dialihkan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Kedelapan, Komisi Nasional Lanjut Usia yang dibentuk pada 2004 dialihkan ke Kementerian Sosial.

Kesembilan, Badan Olahraga Profesional Indonesia yang dibentuk pada 2015 dialihkan ke Kementerian Pemuda dan Olahraga

Kesepuluh, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia yang dibentuk pada 2018 dialihkan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika.

“Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan Peraturan Presiden ini,” demikian tertulis dalam pasal 4 ayat 2 Keppres tersebut.

Pengalihan fungsi tersebut juga nantinya akan dikoordinasikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan melibatkan unsur Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau kementerian/lembaga terkait.

Keppres tersebut ditetapkan Presiden Jokowi pada 26 November 2020 dan dinyatakan berlaku sejak ditetapkan.

============================
Ikuti berita-berita menarik seputar Kalimantan Selatan di situs apahabar.com. Bisa juga dengan mengetuk suka di halaman Facebook apahabar.com:https://www.facebook.com/apahabarcom

Editor: Aprianoor - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Nasional

Anggaran PEN 2021 Naik, Segini Besarannya
apahabar.com

Nasional

Kebakaran Lahan di Aceh Meluas Hingga 52 Hektare
apahabar.com

Nasional

Jelang Pengiriman Ibadah Umrah, Kemenag dan Kemenkes Bahas Persiapan
apahabar.com

Nasional

Rumor Kim Jong Un Meninggal Dunia Mengemuka
apahabar.com

Nasional

Setelah 1 Jam, Api di Masjid Agung Dilumpuhkan
apahabar.com

Nasional

Usai Dilantik, Mardani Ikut Kunjungan Presiden ke Labuan Bajo
apahabar.com

Nasional

Jebol Pintu untuk Evakuasi Wanita 350 Kg di Kalteng
Tusuk Anggota TNI

Nasional

Tusuk Anggota TNI hingga Tewas, Pelaku Kini Terancam Belasan Tahun Penjara
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com