Tipu-Tipu Oknum DLH Banjarmasin, Sekantoran Diutangi Ratusan Juta Tipu Belasan Penyapu Jalan, Oknum ASN di Banjarmasin Akhirnya Mengaku! Berstatus Waspada, PVMBG Sebut Aktivitas Gunung Semeru Masih Fluktuatif Kejari Banjarbaru Musnahkan Ratusan Gram Narkotika dan Barbuk Tindak Pidana Tetap Lainnya Ultah Ke-4, Kelompok Garis Keras Bartman Ultras 1988 Menolak Perbedaan

Rahmadi Laporkan Ben Brahim-Ujang ke Bawaslu Kalteng

- Apahabar.com Kamis, 19 November 2020 - 00:38 WIB

Rahmadi Laporkan Ben Brahim-Ujang ke Bawaslu Kalteng

Rahmadi G Lentham, tim kuasa hukum pemenangan nomor urut 02, H Sugianto Sabran-H Edy Pratowo. Foto: Istimewa

apahabar.com, PALANGKA RAYA — Rahmadi G Lentham, tim kuasa hukum pemenangan H Sugianto Sabran-H Edy Pratowo, melaporkan paslon nomor urut 01 Ben Brahim-H Ujang Iskandar, ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalteng, Rabu (18/11).

Sebab diduga telah melanggar Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) nomor 9/2020 tentang tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan terstruktur, sistematis, masif (TSN).

“Kami tegaskan, Perbawaslu ini khusus memeriksa atau mengadili perbuatan paslon, yang memberikan atau menjanjikan uang kepada pemilih dan nilainya konkret. Itu yang kita laporkan,” kata Rahmadi.

Janji pemberian uang oleh rival kliennya itu, tersebar di media sosial facebook atau media kampanye nomor 01 di baliho-baliho di seluruh kabupaten/kota hingga ke desa-desa.

Uang yang dijanjikan sebesar Rp 2 juta per keluarga, insentif bagi Kapolsek, Danramil, Bhabinkamtibmas dan Bhabinsa.

Padahal mereka yang akan diberikan uang tersebut, bagian dari TNI/Polri merupakan ujung tombak pengamanan Pilkada yang harus netral.

Tak hanya itu saja, menurut Rahmadi, kepala desa, juga dijanjikan insentif operasional sebesar Rp 12 juta.

“Ini semacam gerakan yang terstruktur, masif untuk mempengaruhi pemilih dengan janji uang. Tentunya orang akan memilih. Ini efek psikologis,” ujarnya.

Oleh sebab itu, pihaknya telah menyampaikan bukti pelanggaran yang dilakukan paslon nomor urut 01, seperti spanduk, baliho, foto postingan di medsos.

“Kalau ternyata itu nanti boleh-boleh saja, maka jangan salahkan jika paslon nomor 02 mengatakan misalnya 10 ribu sapi bantuan ke desa, 10 juta per keluarga,” pungkas Rahmadi.

Rahmadi menjelaskan tujuan keberadaan Perbawaslu tersebut untuk memberangus praktek politik uang.

Apabila terbukti, maka sanksi yang akan dijatuhkan kepada paslon tersebut adalah pembatalan pencalonan sebagai kepala daerah ataupun diskualifikasi jika nantinya terpilih.

Editor: Aprianoor - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalteng

Edarkan Sabu di Barito Timur, 3 Warga Banjarmasin Ditangkap Polisi
apahaba5r

Kalteng

Tekan Karhutla, Empat MPA Desa Kecamatan Teweh Selatan Dibentuk
apahabar.com

Kalteng

Ops Antik Intan 2020 Polres Banjarbaru, Satu Tersangka Jaringan Narkoba di Lapas?
apahabar.com

Kalteng

Doni Monardo Minta di Kalteng Tak Terjadi Lagi Karhutla
Apahabar.com

Kalteng

Piket SPKT Polres Kapuas Perketat Cek Rutan
apahabar.com

Kalteng

Maha Besar Allah, Alquran Masih Utuh Saat Api Melahap 2 Rumah
apahabar.com

Kalteng

25 Anggota Baru DPRD Barito Utara Dilantik  
apahabar.com

Kalteng

Rapat Tiga Kali Diskors, Plt Bupati Kapuas Tak Kunjung Hadir di Rapat Pansus Hak Interplasi DPRD Kapuas
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com