Selamat! bank bjb Raih Penghargaan Prestisius di Indonesia Financial Top Leader Award 2021 “Ritual Panggil Datu”, Siswa Hilang di Sungai Martapura Disebut Terjebak Detik-Detik Pembunuhan Brutal di Gambah HST, Korban Asyik Cabut Uban Mapolsek BAS HST Gempar! ODGJ Bawa Balok Ngamuk-Kejar Petugas Siap-Siap! Hasnur Mau Lepas Saham Perusahaan Kapalnya ke Publik

Respons Bawaslu Kalsel Soal Karangan Bunga Belasungkawa dari Tim Denny Indrayana

- Apahabar.com     Jumat, 13 November 2020 - 19:09 WITA

Respons Bawaslu Kalsel Soal Karangan Bunga Belasungkawa dari Tim Denny Indrayana

Karang bunga Tim Denny Indrayana untuk Bawaslu Kalsel. Foto-Istimewa

apahabar.com, BANJARMASIN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Selatan merespons sikap tim divisi hukum pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalsel nomor urut 2 Denny Indrayana-Difriadi Darjat (H2D).

Di mana sebelumnya, tim divisi hukum H2D yang dikoordinatori oleh Jurkani mengirim sebuah karangan bunga ke Sekretariat Bawaslu Kalsel di Jalan RE Martadinata, Banjarmasin Tengah, Jumat (13/11) siang.

Karangan bunga tersebut merupakan respons atas rontoknya sejumlah laporan dugaan pelanggaran pemilu yang dilayangkan kepada petahana Sahbirin Noor.

“Silakan, itu bagian dari ekspresi,” ucap Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kalsel, Azhar Ridhanie kepada apahabar.com, Jumat (13/11) malam.

Ia mengaku sangat menghargai sikap dari tim divisi hukum H2D tersebut.

Bahkan, menurutnya, dalam sebuah keputusan merupakan hal yang wajar jika terdapat pihak menerima dan menolak.

“Kami sangat memahami, kadang di setiap keputusan ada yang menerima dan menolak,” pungkasnya.

Adapun karangan bunga tersebut bertuliskan ‘Turut Berduka Cita Atas Matinya Keadilan Pemilu di Kalsel’.

Karangan bunga tersebut diletakkan di depan Sentra Gakkumdu.

Sekadar diketahui, sedikitnya terdapat 4 laporan dugaan pelanggaran administrasi paslon BirinMu yang dihentikan Bawaslu Kalsel.

Di mana laporan sendiri dilayangkan oleh sang penantang Denny Indrayana.

“Semuanya dihentikan, karena pleno menyatakan peristiwa yang dilaporkan tidak cukup bukti untuk memenuhi unsur sebagaimana Pasal 71 ayat 3 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada,” ucap Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kalsel, Azhar Ridhanie kepada apahabar.com, Kamis (12/11) pagi.

Berdasarkan dokumen resmi Bawaslu Kalsel yang diperoleh apahabar.com, terdapat 4 laporan dugaan pelanggaran administrasi yang dihentikan.

Pertama dengan nomor laporan 03/REG/LP/PG/Prov/22.00/XI/2020, laporan kedua 04/REG/LP/PG/Prov/22.00/XI/2020.

Kemudian ketiga dengan nomor laporan 05/REG/LP/PG/Prov/22.00/XI/2020, dan terakhir 06/REG/LP/PG/Prov/22.00/XI/2020.

Dengan keterangan, terhadap pelanggaran administrasi pemilihan, alasan tidak ditindaklanjuti karena laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan.

Surat pemberitahuan tentang status laporan itu sendiri ditandatangani langsung oleh Ketua Bawaslu Kalsel, Erna Kasypiah.

Untuk diingat, Bawaslu Kalsel juga telah menggugurkan laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM), Selasa (10/11) kemarin.

“Keputusan tersebut diambil melalui sidang pendahuluan,” ucap Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kalsel, Azhar Ridhanie.

Terdapat sejumlah alasan Bawaslu Kalsel menolak laporan dugaan pelanggaran administratif bersifat TSM yang dilayangkan sang penantang Denny Indrayana.

Pertama dari bukti-bukti yang disampaikan pelapor, kata dia, pelapor mendalilkan bahwa 107 bukti itu rentan waktu peristiwanya sebelum penetapan pasangan calon.

Sedangkan proses atau mekanisme penanganan pelanggaran administratif itu waktunya dimulai dari pendaftaran pasangan calon sampai dengan pemungutan dan penghitungan suara.

“Oleh karena itu, laporan yang disampaikan tidak terpenuhi syarat materilnya,” kata Aldo, begitu kerap disapa.

Memang, sambung dia, pelapor menyatakan bukti-bukti itu disesuaikan dengan pasal yang disangkakan, yakni Pasal 71 ayat 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Menurut Aldo, memang Pasal 71 ayat 3 belied tersebut beririsan dengan penanganan pelanggaran administratif secara TSM.

“Namun Pasal 71 ayat 3 ini kalau melihat trase-nya, rentan waktunya 6 bulan sebelum penetapan sampai ditetapkan calon terpilih,” jelasnya.

Untuk pelanggaran administratif TSM, tambah dia, dimulai pada pendaftaran pasangan calon ke KPU Kalsel sampai pada pemungutan dan penghitungan suara.

“Jadi ini yang menjadi pertimbangan bahwa secara materiel tidak terpenuhi. Dan, tak bisa melanjutkan laporan ini pada tahap persidangan pemeriksaan,” pungkasnya.

Editor: M Syarif - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Covid-19 Kotabaru

Kalsel

Bertambah 14, Positif Covid-19 Kotabaru Jadi 1.443 Orang

Kalsel

Pakar ULM: Peningkatan Kasus Covid-19 Januari 2021 Dekati Situasi Terburuk

Kalsel

Resmi Dimulai, Ketua DPRD Banjar Turun Langsung Awasi PSBB
apahabar.com

Kalsel

Perang Melawan Narkoba, BNN Banjarmasin Libatkan ASN
apahabar.com

Kalsel

Tahapan Pilkada Kalsel Dilanjutkan, KPU Kabupaten/Kota Segera Lantik PPS
apahabar.com

Kalsel

Respons Pengamat Soal Penutupan U-Turn Jalan H Hasan Basri
covid-19 tanbu

Kalsel

Update, Positif Covid-19 Tanbu Bertambah 19 Orang
apahabar.com

Kalsel

“Aku Ingin Lahir dari Rahim Puisimu”, Reportoar Awal Kepenyairan Ikhlas El Qasr
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com