Pembunuhan Wakar di Kelayan B Sudah Direncanakan, Pelaku Khilaf karena Luka Lama Debat Ke-2 Pilbup Tanbu: “Wakil Komitmen” HM Rusli Bikin Bingung Alpiya, Mila Karmila Speechless PN Martapura Putuskan Camat Aluh-Aluh Melanggar Netralitas ASN Kembali, Duta Zona Selatan Batola Memenangi Atak Diang Kawal Pilkada Serentak, Polda Kalsel Komitmen Tegakkan Netralitas

Sederet Alasan Bawaslu Kalsel Gugurkan Dugaan Pelanggaran Pemilu BirinMu

- Apahabar.com Selasa, 10 November 2020 - 18:25 WIB

Sederet Alasan Bawaslu Kalsel Gugurkan Dugaan Pelanggaran Pemilu BirinMu

Denny Indrayana melaporkan kurang lebih 107 dugaan pelanggan Pemilu petahanan Sahbirin Noor ke Bawaslu Kalsel. Foto-dok/apahabar.com

apahabar.com, BANJARMASIN – Badan Pengawas Pemilu Kalimantan Selatan (Bawaslu Kalsel) kembali menggugurkan laporan Denny Indrayana.

Calon gubernur penantang petahana itu melaporkan Sahbirin Noor atas dugaan pelanggaran administratif pemilu bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

“Keputusan tersebut diambil melalui sidang pendahuluan,” ucap Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kalsel, Azhar Ridhanie, Selasa (10/11) sore.

Terdapat sejumlah alasan Bawaslu Kalsel menolak laporan dugaan pelanggaran administratif bersifat TSM yang dilayangkan Denny Indrayana.

Pertama dari bukti-bukti yang disampaikan pelapor, kata dia, pelapor mendalilkan bahwa 107 bukti itu rentan waktu peristiwanya sebelum penetapan pasangan calon.

apahabar.com

Komisioner Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran, Azhar Ridhanie. Foto-apahabar.com/Bahaudin Qusairi

Sedangkan proses atau mekanisme penanganan pelanggaran administratif itu waktunya dimulai dari pendaftaran pasangan calon sampai dengan pemungutan dan penghitungan suara.

“Oleh karena itu laporan yang disampaikan tidak terpenuhi syarat materiilnya,” kata Aldo, begitu kerap ia disapa.

Memang, sambung dia, pelapor menyatakan bukti-bukti disesuaikan dengan pasal yang disangkakan. Yakni Pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Menurut Aldo, memang Pasal 71 ayat 3 belied tersebut beririsan dengan penanganan pelanggaran administratif secara TSM.

“Namun Pasal 71 ayat 3 ini kalau melihat trase-nya, rentan waktunya 6 bulan sebelum penetapan sampai ditetapkan calon terpilih,” jelasnya.

Untuk pelanggaran administratif TSM, tambah dia, dimulai pada pendaftaran pasangan calon ke KPU Kalsel sampai pada pemungutan dan penghitungan suara.

“Jadi ini yang menjadi pertimbangan bahwa secara materiil tidak terpenuhi. Dan, tak bisa melanjutkan laporan ini pada tahap persidangan pemeriksaan,” pungkasnya.

Tim BirinMU Gerah

Polling Pilkada 2020
Editor: Fariz Fadhillah - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Ramalan Cuaca Kalsel Hari Ini, Cek Informasi BMKG
apahabar.com

Kalsel

ODP Covid-19 di Kotabaru Turun, Bupati Minta Petugas Posko Tidak Lengah
apahabar.com

Kalsel

Bertemu Kevin Sanjaya dan Marcus Gideon, Aidil Langsung Minta Tandatangan
pahabar.com

Kalsel

Blak-blakan Kadiv PAS Kemenkumham Kalsel soal Motif Penyiraman Air Keras
apahabar.com

Kalsel

Rooswandi Salem Dinilai Pantas Pimpin Tanah Bumbu
apahabar.com

Kalsel

Geger Lagi! Bocah di Kotabaru Nyaris Jadi Santapan Buaya Liar
Dampak Angin Kencang di Banjarmasin, Warga Teluk Dalam Ini Terpaksa Tidur Beratap Terpal

Kalsel

Dampak Angin Kencang di Banjarmasin, Warga Teluk Dalam Ini Terpaksa Tidur Beratap Terpal
apahabar.com

Kalsel

Jika Merugikan Buruh, Kadin Kalsel Siap Tolak RUU Omnibus Law
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com