Keren, RSD Idaman Banjarbaru Ditetapkan Sebagai RS Unggulan Pelayanan KB Simakalama Pembelajaran Tatap Muka OTT Amuntai, Giliran Orang Dekat Bupati HSU Diperiksa KPK KPK Tangkap Tangan Maliki, Bupati HSU Tunjuk Plt Kadis PUPRP Baru PLN Suplai Listrik untuk Kawasan Food Estate Kalteng

Unjuk Rasa Tolak Omnibus Law di Banjarmasin Memanas

- Apahabar.com     Kamis, 5 November 2020 - 12:24 WITA

Unjuk Rasa Tolak Omnibus Law di Banjarmasin Memanas

Unjuk rasa tolak omnibus law di Banjarmasin memanas, polisi dan peserta aksi terlibat saling dorong. Foto-Istimewa

apahabar.com, BANJARMASIN – Aksi unjuk rasa mahasiswa di depan Kantor DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel), Kamis (5/11), sempat memanas.

Meski kalah jumlah, masa yang hanya terdiri dari sekitar 150 orang mencoba menerobos. Mereka mendorong pagar hidup dari aparat kepolisian.

Mahasiswa melakukan dorongan lantaran tidak ada anggota DPRD Kalsel yang menemui mereka.

Namun begitu, upaya mereka dapat dengan mudah dipatahkan oleh personel kepolisian.

Wakapolresta Banjarmasin, AKBP Sabana Atmojo sebagai perwira pengendali pun mencoba meredam emosi dari mahasiswa.

Pantauan apahabar.com, akibat aksi dorong-dorongan itu pun mengakibatkan salah satu masa aksi perempuan terjatuh dan menangis.

Hingga berita ini diturunkan, masa aksi masih melakukan demostrasi di lokasi tersebut.

Adapun, alasan dasar mahasiswa, mengapa Omnibus Law UU Cipta Kerja patut untuk dicabut, yakni:

Pertimbangan dari aspek hukum:

1. Penyusunan Omnibus Law UU Cipta Kerja cacat prosedur karena dilakukan secara tertutup tanpa partisipasi masyarakat sipil dan mendaur ulang pasal inkonstitusional.

2. Satgas Omnibus Law UU Cipta Kerja yang menyusun naskah akademisnya bersifate elitis dan tidak akomodasi masyarakat yang terdampak keberadaan RUU Omnibus Law

3. Terdapat sentralisme kewenangan apabila UU Omnibus Law dilaksanakan. Kebijakan ditarik ke pusat dan hal itu menciderai semangat reformasi.

Pertimbangan dari aspek Kemanusiaan:

1. Celah korupsi dapat melebar akibat mekanisme pengawasan yang dipersempit dan penghilangan hak gugat oleh rakyat

2. Perampasan dan penghancuran ruang hidup rakyat

3. Menerapkan perbudakan modern lewat sistem fleksibilitas tenaga kerja berupa legalisasi upah di bawah standar minimum, upah per jam dan perluasan kerja kontrak outsourcing.

4. Potensi PHK massal dan memburuknya kondisi kerja

5. Membuat orientasi sistem pendidikan untuk menciptakan tenaga kerja murah.

Pertimbangan dari aspek lingkungan hidup:

1. UU Omnibus Law meligimitasi investasi perusak lingkungan, mengabaikan rakyat dan masyarakat adat yang dinilai lebih ramah lingkungan.

2. Tidak menaruh ruang perlindungan pada hak warga negara atas lingkungan yang tidak sehat.

3. Percepat krisis lingkungan hidup akibat investasi yang meningkatkan pencemaran lingkungan, bencana ekologis, dan kerusakan lingkungan

Editor: Ahmad Zainal Muttaqin - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Kalsel

Covid-19 Kotabaru Melonjak Lagi, 9 Warga Positif, Sembuh 4
apahabar.com

Kalsel

Penyebab Kebakaran Pasar di Kotabaru Mulai Ada Sinyal Terang
apahabar.com

Kalsel

Sebelum Purna Tugas, Anggota DPRD Batola Dapat Pesangon
apahabar.com

Kalsel

Kalimantan Selatan Dukung Pelantikan Jokowi-Maruf Amin

Kalsel

Hadiri Talk Show Virtual Dispersip Kalsel, Andi Arsyil: Minat Baca Tinggi, Daya Baca Rendah
Cabai

Kalsel

Ribut-Ribut Soal Harga Cabai di Kalsel Naik, Tabalong Justru Turun
Covid-19

Kalsel

Kasus Melonjak, Posko Covid-19 di Kotabaru Bakal Diaktifkan!
apahabar.com

Kalsel

Setelah Umrah dan Ziarah Wali Songo, Ratusan Pasukan Kuning Terima Gaji ke-13
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com