Somasi Tim BirinMu ke Uhaib, Komnas HAM hingga H2D Pasang Badan Hujan Lebat, Desa Hawang HST Banjir Lagi POPULER SEPEKAN: Kasus Pembunuhan Istri di Kapuas hingga ABK Tenggelam di Tanah Laut Warga Banjarmasin Terpesona Menikmati Pantai Teluk Tamiang Kotabaru Duh! Anggaran Pembinaan Atlet Banjarmasin Tertunggak 6 Bulan

UU Cipta Kerja Diteken, Wasekjen Partai Demokrat: Jokowi Abaikan Aspirasi Rakyat

- Apahabar.com Selasa, 3 November 2020 - 13:26 WIB

UU Cipta Kerja Diteken, Wasekjen Partai Demokrat: Jokowi Abaikan Aspirasi Rakyat

Ilustrasi Aksi Mahasiswa di Depan Gedung MK sambil Membawa Salinan Naskah UU Ciptaker. Foto-Liputan6.com

apahabar.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi meneken Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 pada Senin (2/11) malam kemarin.

Partai Demokrat menyebut pengesahan ini menunjukkan bahwa Jokowi mengabaikan aspirasi rakyat.

“Pemerintah dalam hal ini Presiden, telah gagal mendengarkan dan juga mengabaikan aspirasi rakyat, melalui protes buruh dan mahasiswa yang turun ke jalan, dan juga penolakan dari tokoh agama serta tokoh akademisi,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Irwan melalui pesan yang diterima, seperti dilansir Republika.co.id, Selasa (3/11).

Irwan mengatakan, pemerintah dalam hal ini Presiden telah gagal mendengar, bahkan mengabaikan aspirasi rakyat yang selama ini vokal menyuarakan.

Sekretaris Bendahara Fraksi Partai Demokrat DPR RI ini, mengatakan, atas nama Fraksi Partai Demokrat, ia sangat menyayangkan sikap pemerintah yang tetap mengesahkan UU tersebut.

Padahal, kata Irwan, aturan itu mendapatkan penentangan masyarakat di berbagai daerah, termasuk juga di Jakarta.

“Wujudnya, aksi demonstrasi penolakan UU tersebut dilakukan di daerah hingga di ibu kota negara itu. Bahkan hingga berhari-hari,” kata Irwan.

Karena itu, legislator asal Kalimantan Timur (Kaltim) ini menegaskan, Fraksi Partai Demokrat tetap menolak UU Cipta Kerja dan akan tetap memperjuangkan aspirasi penolakan rakyat sebagaimana pesan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Bagi kami, fraksi Demokrat, tentu tetap menolak. Seperti pesan Bapak SBY, yang mengharapkan agar kader Demokrat tidak menyerah. Harus terus gigih memperjuangkan kepentingan rakyat,” tegas Irwan.

Sebagaimana diketahui, naskah UU yang diteken setebal 1.187 halaman dan sudah bisa diakses publik di website resmi Sekretariat Negara (Setneg) jdih.setneg.go.id.

Editor: Aprianoor - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Kecelakaan Lalu Lintas Dominan Kaum Milenial
Ikatan Cinta

Nasional

Demi Sinetron Ikatan Cinta, Emak-Emak Boyong TV ke Pengungsian Gunung Merapi
apahabar.com

Nasional

Tak Cuma Miras, TNI Sita Sejumlah Pucuk Senpi dari Malaysia

Nasional

Gus Nur Ditangkap, Begini Harapan Keluarga
apahabar.com

Nasional

JMSI Jambi Terbentuk, Doddi Irawan Plt Ketua
mendikbud

Nasional

Mendikbud: Bantuan Kuota Internet Tak Bisa Dipakai Akses Medsos
apahabar.com

Nasional

Kaltim Jadi Ibu Kota RI, Intip Harapan Masyarakat Adat Dayak
apahabar.com

Nasional

Mendag Setujui Ekspor Masker dan APD Kembali Dibuka
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com