Eks Bos Berulah, Kepala Penjual Pentol Rantau Nyaris Terbelah Hendak Benarkan Tas, Pemotor Tabrak Truk di Angsau Tanah Laut Negosiasi Rampung: Bagus Lega, Hasnur Rela, Nitizen Bahagia, Bagaimana FC Utrecht? Jelang Masa Tenang, Bawaslu Kalsel Minta Paslon Copot APK Longsor Tergerus Banjir, Oprit Jembatan di Tabalong Diperbaiki

Warga Murung A Laporkan Perangkat Desanya ke Inspektorat HST

- Apahabar.com Rabu, 4 November 2020 - 19:44 WIB

Warga Murung A Laporkan Perangkat Desanya ke Inspektorat HST

Warga menyegel Kantor Desa Murung A. Foto: Istimewa

apahabar.com, BARABAI – Warga Desa Murung A, Kecamatan Batu Benawa melaporkan kepala desa dan ketua BPD-nya ke Inspektorat Hulu Sungai Tengah (HST).

Warga menduga ada tindakan korupsi yang dilakukan bersama-sama.

Dalam surat laporan bernomor 01/msrkt-murung.A/2020 tertulis, warga merasa perangkat desanya tidak transparan dalam mengelola anggaran pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Aparatur desa diduga menyelewengkan Dana Desa dari 2015 hingga 2020.

Dalam surat yang sudah disampaikan ke Inspektorat HST, sebanyak 16 temuan warga yang menjadi dasar pelaporan tersebut.

“Indikasi penyelewengan Dana Desa diduga kuat dilakukan secara bersama-sama oleh kepala desa, ketua BPBD, dan aparatur pemerintah desa Murung A,” kata pelapor yang juga warga Murung A, Basri, Rabu (4/11) malam.

apahabar.com

Warga mendatangi Kantor Desa Murung A. Foto: Istimewa

Basri menilai, pengelolaan anggaran pemerintah desa terkesan ditutupi. Sehingga warga tidak mengetahui informasi tentang APBdes.

Basri juga menyebutkan perangkat desa tidak ada sosialisasi sebagaimana ditentukan dalam aturannya.

“Penyampaian laporan keungan tahun 2015–2020 tidak sesuai dengan realisasi yang ada di lapangan. Sehingga masyarakat tidak bisa melihat, merasakan dampak yang signifikan dari pembangunan desa,” tegas Basri.

Pelapor lain, Rahmatullah menerangkan, ada penyampaian laporan keuangan 2015–2020 yang tidak sesuai dengan realisasi di lapangan.

Dugaan itu didukung dengan adanya fakta-fakta yang ditemukan warga.

Misalnya, kata Rahmatullah, BPD tidak melakukan fungsinya sebagai lembaga pengawas. Terlebih pengawasan pekerjaan pembangunan desa.

“Terbukti bahwa kepala desa dan ketua BPD tidak menyerahkan dokumen pekerjaan khususnya RAB desa,” ungkap Rahmatullah.

Contoh lainnya, dipaparkan Rahmatullah. Soal pengadaan tanah tahun 2015–2016 di Murung A.

Dijelaskannya Desa Murung A mendapat bantuan sebesar Rp 150 juta untuk membeli tanah untuk pembangunan balai desa.

“Namun dialihkan untuk membeli tanah perkebunan,” ujar Rahmatullah.

“Berdasarkan uraian itu, kami meminta pihak terkait agar memeriksa pengelolaan keuangan desa, agar bisa dilanjutkan proses selanjutnya,” tambah dia.

Editor: Aprianoor - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Polisi Ringkus Penjual Mainan yang Nyambi Jual Narkoba di Barabai
apahabar.com

Kalsel

Sowan ke Guru Danau, Ansharuddin: Beliau Seperti Orang Tua Saya
apahabar.com

Kalsel

Inspiratif, Kisah Dinar Gadis Cantik Penjual Risoles Online di Tapin
apahabar.com

Kalsel

Puluhan Polair di Banjarmasin Tes Urine Dadakan
apahabar.com

Kalsel

Harga Bahan Pokok Naik, Pembeli di Dua Pasar Mengeluh
apahabar.com

Kalsel

Sat Lantas Polres HSU Laksanakan Commander Wish Pagi Hari
apahabar.com

Kalsel

Tarif 10 Kubik PDAM Bandarmasih Memberatkan, Ibnu Sina Mulai Siuman
apahabar.com

Kalsel

PDIP Siap Kawal Aspirasi Guru se Kalsel di Masa Pandemi Covid-19
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com