Blak-blakan Walhi Soal Biang Kerok Banjir Kalsel BREAKING NEWS: Usai Pasukan Katak, Giliran Paskhas Mendarat di Kalsel Meletus! Gunung Semeru Luncurkan Awan Panas Sejauh 4,5 Kilometer Edan! 2 Pria Pembawa Sabu 11 Kg Tertangkap di Duta Mall Licin, Bos Travelindo Terduga Penipu Jemaah DPO Sejak Tahun Lalu

Dari Sebuah Buku, Kepala Pertanahan Batola Soroti Kebijakan Tambang Negara

- Apahabar.com Rabu, 16 Desember 2020 - 21:41 WIB

Dari Sebuah Buku, Kepala Pertanahan Batola Soroti Kebijakan Tambang Negara

Kepala Kantor Pertanahan Batola, Ahmad Suhaimi, membukukan disertasi yang menyoroti pengaturan kepemilikan negara atas mineral dan batu bara. Foto: Istimewa

apahabar.com, MARABAHAN – Setelah lama disimpan dan hanya menjadi konsumsi kalangan tertentu, Kepala Kantor Pertanahan Barito Kuala, Ahmad Suhaimi, memindahkan disertasi menjadi sebuah buku.

Buku setebal 250 halaman tersebut berjudul “Hukum Pengusahaan Mineral Dan Batubara Dalam Dimensi Hukum Agraria Nasional”.

Judul yang sama digunakan Suhaimi dalam disertasi ketika mendapatkan gelar doktor di Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada akhir 2016.

Sekira empat tahun berselang, disertasi itu kemudian dituangkan menjadi sebuah buku yang selesai dicetak akhir November 2020.

“Selain menjadi konsumsi publik, buku tersebut bisa menjadi rujukan mahasiswa hukum dalam mempelajari mata kuliah hukum pertambangan dan hukum agraria,” ungkap Suhaimi, Rabu (15/12).

Salah satu inti buku tersebut adalah mengupas dinamika ketika perusahaan mineral dan batu bara terlibat persoalan tumpang-tindih peruntukan tanah antara perkebunan dengan pertambangan atau pertambangan dengan masyarakat.

“Sengketa ini biasa terjadi di Indonesia, karena sistem pengambilan bahan galian batu bara menggunakan sistem tambang terbuka,” papar Suhaimi.

“Sementara di negara lain, pertambangan menggunakan sistem underground, sehingga tidak terlalu banyak mengenai hak-hak atas tanah di permukaan bumi,” sambungnya.

Selain tumpang-tindih peruntukan, masih banyak perusahaan pertambangan yang belum melepaskan hubungan hukum antara pemilik dengan tanah.

“Padahal sudah jelas disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 bahwa pemerintah baru boleh mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), kalau sudah dilakukan penyelesaian dengan pemilik tanah,” tegas Suhaimi.

“Sekarang IUP diberikan, tapi tanah belum dibebaskan. Padahal IUP hanya izin, sedangkan hak atas tanah adalah hak. Kalau izin disandingkan hak, tentu lebih tinggi hak,” sambungnya.

Di sisi lain, hak menguasai negara berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 melahirkan pemaknaan berbeda di antara Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan undang-undang sumber daya alam sektoral lain, serta putusan Mahkamah Konstitusi.

Hal itu disebabkan Pasal 33 UUD 1945 tidak menetapkan isi dan pembatasan yang jelas terhadap isi hak menguasai negara, sehingga menimbulkan ketidakpastian implementasi hukum.

“Kewenangan negara terhadap bahan tambang itu bagaimana? Memiliki atau mengatur saja? Justru yang terlihat adalah negara hanya mengatur, mengelola dan mengawasi,” beber Suhaimi.

“Sedianya negara harus dalam konteks memiliki sumber daya alam yang dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” sambungnya.

Persoalan lain adalah ketiadaan pengaturan yang secara tegas mengatur mekanisme perolehan tanah untuk kepentingan pertambangan mineral dan batubara.

Akibat ketidakjelasan garis antara memiliki dan mengatur saja, negara kurang bisa tegas menyikapi perusahaan tambang yang terlibat konflik.

“Sepanjang sudah memiliki izin, negara hanya mengembalikan persoalan kepada pihak yang berkonflik. Negara tidak bisa melakukan intervensi, karena bukan pemilik sumber daya,” cetus Suhaimi.

“Ini berbeda dengan negara lain seperti Thailand, Australia dan Selandia Baru. Pemerintah dapat langsung menghentikan usaha tambang, andai perusahaan tidak clean and clear dulu dengan pemilik tanah,” tandasnya.

Editor: Puja Mandela - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Batola

Tinggalkan Batola, AKBP Bagus Dibopong Ramai-Ramai
apahabar.com

Batola

Dirawat di Bapelkes, 6 Pasien Covid-19 dari Batola Sembuh
apahabar.com

Batola

Tahun Ajaran Baru, Berikut Protokol Kesehatan Sekolah di Batola
apahabar.com

Batola

Meski Pandemi, Pemilihan Atak Diang Batola 2020 Tetap Dilaksanakan
apahabar.com

Batola

Keterwakilan Perempuan di BPD Batola Lampaui Kuota Nasional
Kehilangan Pekerjaan

Batola

Dicatut Akun TikTok Palsu, Seorang Warga Marabahan Terancam Kehilangan Pekerjaan
Covid-19

Batola

Tenaga Kesehatan Terpapar Covid-19, Puskesmas Bantuil Batola Tutup Sementara
apahabar.com

Batola

Klaster Industri Berpotensi Tambah Kasus Covid-19 di Barito Kuala
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com