PT. SBKW Perusahaan Resmi, Cuncung Sayangkan Media Tidak Cek And Balance Mediasi Buntu! Kades di Amuntai Ancam Sweeping Truk Conch Mensos Risma Dikabarkan Akan Tinjau Korban Longsor di Maradapan Kotabaru La Nina, Wilayah Pesisir Kalsel Jadi Atensi Khusus Jelang Piala AFF 2021, Evan Dimas Tetap Kapten Timnas Indonesia

Dari Sebuah Buku, Kepala Pertanahan Batola Soroti Kebijakan Tambang Negara

- Apahabar.com     Rabu, 16 Desember 2020 - 21:41 WITA

Dari Sebuah Buku, Kepala Pertanahan Batola Soroti Kebijakan Tambang Negara

Kepala Kantor Pertanahan Batola, Ahmad Suhaimi, membukukan disertasi yang menyoroti pengaturan kepemilikan negara atas mineral dan batu bara. Foto: Istimewa

apahabar.com, MARABAHAN – Setelah lama disimpan dan hanya menjadi konsumsi kalangan tertentu, Kepala Kantor Pertanahan Barito Kuala, Ahmad Suhaimi, memindahkan disertasi menjadi sebuah buku.

Buku setebal 250 halaman tersebut berjudul “Hukum Pengusahaan Mineral Dan Batubara Dalam Dimensi Hukum Agraria Nasional”.

Judul yang sama digunakan Suhaimi dalam disertasi ketika mendapatkan gelar doktor di Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada akhir 2016.

Sekira empat tahun berselang, disertasi itu kemudian dituangkan menjadi sebuah buku yang selesai dicetak akhir November 2020.

“Selain menjadi konsumsi publik, buku tersebut bisa menjadi rujukan mahasiswa hukum dalam mempelajari mata kuliah hukum pertambangan dan hukum agraria,” ungkap Suhaimi, Rabu (15/12).

Salah satu inti buku tersebut adalah mengupas dinamika ketika perusahaan mineral dan batu bara terlibat persoalan tumpang-tindih peruntukan tanah antara perkebunan dengan pertambangan atau pertambangan dengan masyarakat.

“Sengketa ini biasa terjadi di Indonesia, karena sistem pengambilan bahan galian batu bara menggunakan sistem tambang terbuka,” papar Suhaimi.

“Sementara di negara lain, pertambangan menggunakan sistem underground, sehingga tidak terlalu banyak mengenai hak-hak atas tanah di permukaan bumi,” sambungnya.

Selain tumpang-tindih peruntukan, masih banyak perusahaan pertambangan yang belum melepaskan hubungan hukum antara pemilik dengan tanah.

“Padahal sudah jelas disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 bahwa pemerintah baru boleh mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), kalau sudah dilakukan penyelesaian dengan pemilik tanah,” tegas Suhaimi.

“Sekarang IUP diberikan, tapi tanah belum dibebaskan. Padahal IUP hanya izin, sedangkan hak atas tanah adalah hak. Kalau izin disandingkan hak, tentu lebih tinggi hak,” sambungnya.

Di sisi lain, hak menguasai negara berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 melahirkan pemaknaan berbeda di antara Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan undang-undang sumber daya alam sektoral lain, serta putusan Mahkamah Konstitusi.

Hal itu disebabkan Pasal 33 UUD 1945 tidak menetapkan isi dan pembatasan yang jelas terhadap isi hak menguasai negara, sehingga menimbulkan ketidakpastian implementasi hukum.

“Kewenangan negara terhadap bahan tambang itu bagaimana? Memiliki atau mengatur saja? Justru yang terlihat adalah negara hanya mengatur, mengelola dan mengawasi,” beber Suhaimi.

“Sedianya negara harus dalam konteks memiliki sumber daya alam yang dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” sambungnya.

Persoalan lain adalah ketiadaan pengaturan yang secara tegas mengatur mekanisme perolehan tanah untuk kepentingan pertambangan mineral dan batubara.

Akibat ketidakjelasan garis antara memiliki dan mengatur saja, negara kurang bisa tegas menyikapi perusahaan tambang yang terlibat konflik.

“Sepanjang sudah memiliki izin, negara hanya mengembalikan persoalan kepada pihak yang berkonflik. Negara tidak bisa melakukan intervensi, karena bukan pemilik sumber daya,” cetus Suhaimi.

“Ini berbeda dengan negara lain seperti Thailand, Australia dan Selandia Baru. Pemerintah dapat langsung menghentikan usaha tambang, andai perusahaan tidak clean and clear dulu dengan pemilik tanah,” tandasnya.

Editor: Puja Mandela - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Batola

Hari Perdana Seleksi PPPK 2021 di Batola, 4 Peserta Salah Jadwal

Batola

Kebakaran di Anjir Pasar Batola, Tiga Rumah Luluh Lantak

Batola

Pendaftaran Sudah Ditutup, 6 Formasi CPNS di Batola Tanpa Pelamar

Batola

Tagih Tunggakan Pinjaman Pembelian Pupuk Bersubsidi, Kejari Batola Temukan Fakta Ini

Batola

Dukung Tes PPPK Guru, Dinkes Batola Gratiskan Swab Antigen

Batola

Tiga Perwira di Polres Barito Kuala Bergeser
apahabar.com

Batola

Libur Panjang di Marabahan, Kelotok Susur Sungai Barito Dibikin Kewalahan
RSUD Abdul Aziz

Batola

Satu Dokter Positif, RSUD Abdul Aziz Marabahan Batola Tutup Ruang Operasi
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com