Usai Kios Pasar Kuripan Dibongkar, Pemkot Banjarmasin Incar Ruko dan TPS Veteran BMW M1 milik mendiang Paul Walker “Fast and Furious” Dilelang Rumdin Kepala Kemenag HSU Ambruk ke Air, Begini Nasib Penghuninya 2 Segmen Rampung, Jembatan Bailey Pabahanan Tala Sudah Bisa Dilewati Kenakan Sarung, Mayat Gegerkan Warga Ratu Zaleha Banjarmasin

DPRD HSU Buatkan Aturan Baru untuk Bantu Warga Miskin

- Apahabar.com Senin, 28 Desember 2020 - 15:56 WIB

DPRD HSU Buatkan Aturan Baru untuk Bantu Warga Miskin

Ketua Bappem Perda DPRD HSU, Junaidi. Foto-apahabar.com/Rizal Khalqi

apahabar.com, BANJARMASIN – DPRD Hulu Sungai Utara (HSU) membuatkan aturan baru untuk untuk membantu warga miskin di daerah setempat.

Aturan itu berupa Raperda pendampingan dan perlindungan hukum untuk warga miskin di HSU.

Hal itu terungkap setelah sejumlah panitia khusus raperda mengunjungi sekretariat DPRD Kalsel.

“Mengacu undang-undang tentang warga negara berhak mendapatkan jaminan hukum, artinya tidak membedakan. Untuk itu warga miskin kita yang harus kita utamakan dulu. Bagi orang yang berduit gampang, mau sewa pengacara gampang, duitnya ada, sedangkan warga miskin kita harus kita lindungi,” kata Ketua Bappem Perda DPRD HSU, Junaidi, usai rapat dengan Wakil Ketua DPRD Kalsel, M Syarifuddin, Senin (28/12) siang.

Dia menjelaskan, raperda yang sedang dibentuk wakil rakyat HSU itu adalah bentuk perlindungan bagi masyarakat khususnya warga miskin yang terlilit aturan perkara hukum.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu mengatakan, bila aturan itu sudah sah, setiap warga tidak mampu bisa mendapatkan pendampingan hukum lewat pengacara yang disediakan oleh pemerintah.

“Biayanya daerah yang menanggung. Saat ini kita masih mengkaji anggaran biayanya,” sambungnya.

Sementara, wakil Ketua DPRD Kalsel M Syarifuddin mengatakan Kalsel kini sudah memiliki aturan tentang pendampingan hukum.

Bang Dhin -sapaan akrab Syafruddin- mengatakan, jika di provinsi, bantuan hukum itu sementara ini sudah bergerak pada 3 bidang, yakni bantuan hukum untuk korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), perkara sengketa lahan dan masalah anak.

“Harapan saya dengan adanya aturan itu, bisa mencakup lebih banyak lagi masyarakat yang tidak mampu dan perlu pendampingan hukum,” tutur Bang Dhin.

Editor: Aprianoor - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

Pandemi Corona, Jangan Sepelekan DBD di Banjarmasin

Kalsel

Pandemi Corona, Jangan Sepelekan DBD di Banjarmasin
batu bara

Kalsel

Banjir di Kalsel, Pengurangan Tutupan Lahan DAS Barito Juga Jadi Pemicu
apahabar.com

Kalsel

Jelang Pemilu, Ini Himbauan Dandim 1007/Banjarmasin
apahabar.com

Kalsel

UMP Naik 8,51 persen, Kalsel Siap?
apahabar.com

Kalsel

Hampir Seribu Pohon Ditanam di Gunung Mamake Kotabaru
Hakim, Penjual Es Dawet Di Tapin yang Rindu Kampung Halaman

Kalsel

Hakim, Penjual Es Dawet di Tapin yang Rindu Kampung Halaman
apahabar.com

Kalsel

Hari Natal, Belasan Napi Beragama Nasrani di Banjarmasin Dapat Remisi
apahabar.com

Kalsel

Rumah Jagal Unggas Terbengkalai, Peran Ibnu dan Ananda Disorot
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com