Update Covid-19 Tanbu: Sembuh 10 Orang, Positif 8 H2D Sidang Perdana di MK, Bawaslu RI ‘Turun Gunung’ ke Kalsel Polda Kaltim Gagalkan Peredaran Sabu 6 Kg di Samarinda dan Balikpapan Banjarmasin Resmi Perpanjang Tanggap Darurat Banjir, Kecamatan Timur Terparah! Resmi! Banjarmasin Berlakukan Pembatasan Transisi Mulai Hari Ini

ICJR Menentang Wacana Hukuman Mati Koruptor Bansos, Ini Alasannya

- Apahabar.com Senin, 7 Desember 2020 - 12:42 WIB

ICJR Menentang Wacana Hukuman Mati Koruptor Bansos, Ini Alasannya

Ilustrasi hukuman mati. Foto-iStockphoto

apahabar.com, JAKARTA – Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) berharap narasi ancaman hukuman mati untuk pelaku tindak pidana korupsi dihentikan. Hal itu disampaikan pasca-ramainya pemberitaan soal ancaman hukuman mati terhadap Menteri Sosial Juliari Batubara.

“ICJR sangat menentang keras wacana KPK ataupun aktor pemerintah lainnya untuk menjatuhkan hukuman mati sebagai solusi pemberantasan korupsi, terlebih pada masa pandemi ini,” ujar Direktur ICJR Erasmus Napitupulu dalam keterangannya kutip Liputan6.com, Senin (7/12/2020).

ICJR meminta pemerintah fokus pada visi pemberantasan korupsi dengan memperbaiki sistem pengawasan pada kerja-kerja pemerintahan khususnya dalam penyaluran dana bantuan sosial (bansos) dan kebijakan penanganan pandemi lainnya.

“Penggunaan pidana mati tidak pernah sebagai solusi akar masalah korupsi,” kata dia.

ICJR mengaku sempat membuat laporan kebijakan hukuman mati. Dalam laporan tersebut ICJR menekankan penjatuhan hukuman mati tidak mempunyai dampak positif terhadap pemberantasan korupsi di suatu negara.

Dia menyebut, berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2019, negara-negara yang berhasil menekan angka korupsi tidak memberlakukan pidana mati bagi pelaku korupsi, seperti Denmark, Selandia Baru, Finlandia, hingga Singapura.

“Sebaliknya, negara-negara yang masih menerapkan pidana mati termasuk untuk kasus korupsi malah memiliki nilai IPK yang rendah dan berada di ranking bawah termasuk Indonesia (peringkat 85), Cina (peringkat 80), dan Iran (peringkat 146),” kata dia.

Berpikir Pendek Pemberantasan Korupsi

Dia menyebut, narasi pidana mati menandakan seolah pemerintah berpikir pendek atas penanganan korupsi di Indonesia. Pemberlakuan pidana mati untuk tindak pidana korupsi juga akan mempersulit kerja-kerja pemerintah dalam penanganan korupsi, sebab banyak negara yang bakal menolak kerja sama investigasi korupsi jika Indonesia memberlakukan pidana mati.

“Pembaruan sistem pengawasan yang harus dirombak ketimbang bersikap reaktif dengan menjatuhkan hukuman mati terhadap kasus-kasus individual,” dia menandaskan.

Editor: M Syarif - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Aditya Perpatih, Bocah Gorontalo yang Fotonya Terpampang di Uang Rp75.000
Waterboom

Nasional

Buntut Viral Kerumunan di Waterboom Lippo Cikarang, Kapolsek Dicopot
apahabar.com

Nasional

Lanjutkan Olah TKP Kebakaran Gedung Kejagung, Polisi Periksa 19 Saksi

Nasional

Penumpang Positif Covid-19, Batik Air Dilarang Terbang ke Pontianak 10 Hari
apahabar.com

Nasional

Jokowi Pertahankan THR dan Gaji ke-13
apahabar.com

Nasional

Pakar AS Bicara Penyebab Peringatan Tsunami Banten tak Aktif
apahabar.com

Nasional

Pasien Covid-19 Bunuh Diri, Loncat dari RS Wisma Atlet Jakarta
apahabar.com

Nasional

Dipindah ke Lapas Salemba, Djoko Tjandra Jalani Isolasi Mandiri
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com