Gugatan 2BHD Diterima MK, SJA-Arul Pede Menangi Pilbup Kotabaru Alhamdulillah, 21 Warga Tanbu Sembuh dari Covid-19 Gunakan Pakaian Adat, Mitra Pariwisata Kapuas Galang Dana untuk Banjir Kalsel Terparah dalam Sejarah, Jokowi Blakblakan Biang Kerok Banjir Kalsel Wali Kota Beber Biang Kerok Banjir Banjarmasin, Bukan karena Hujan

Ketentuan Bea Materai Rp10 Ribu Berlaku per 1 Januari 2021

- Apahabar.com Jumat, 18 Desember 2020 - 22:36 WIB

Ketentuan Bea Materai Rp10 Ribu Berlaku per 1 Januari 2021

Ilustrasi. Foto-Net

apahabar.com, JAKARTA – DPR RI telah menyetujui RUU Bea Materai jadi UU, 26 Oktober lalu.

Kini, ketentuan tarif bea materai itu akan berlaku pada 1 Januari mendatang.

RUU Bea Materai yang jadi UU Nomor 10 Tahun 2020 terdapat tarif bea materai berlaku tunggal.

Jika sebelumnya tarif bea materai Rp 3 ribu dan Rp 6 ribu. Namun dihapus dan diganti menjadi Rp 10 ribu.

Meski begitu, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengungkapkan dokumen yang bea meterainya tidak atau kurang dibayar yang dibuat sebelum 1 Januari 2021, maka bea meterainya tetap terutang dan dibayar berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.

Sementara meterai tempel yang telah dicetak berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan peraturan pelaksanaannya yang masih tersisa, masih dapat digunakan sampai dengan 31 Desember 2021 dengan nilai paling sedikit Rp 9.000.

“Bahwa Meterai tempel yang masih tersisa, yang dicetak sesuai UU No 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai masih dapat digunakan sampai 31 Desember 2021, dengan nilai paling sedikit Rp 9.000,” ujar Suryo dilansir detikcom.

Sebelumnya tarif bea meterai Indonesia belum pernah naik selama 20 tahun terakhir.

Tarif bea meterai Indonesia juga terhitung lebih rendah dibanding Korea Selatan hingga Singapura.

Sementara UU Bea Meterai disahkan untuk menyesuaikan regulasi yang mengikuti perkembangan ekonomi, hukum, teknologi, dan sosial.

Perkembangan ekonomi digital menyebabkan peralihan penggunaan dokumen kertas ke dokumen elektronik.

Berdasarkan UU Informasi & Transaksi Elektronik (ITE), kedudukan dokumen elektronik disamakan dengan dokumen kertas.

Namun, dokumen elektronik tidak tercakup dalam UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.

Tarif sudah tidak relevan, tetapi tidak bisa lagi diubah karena berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, tarif sudah maksimal.

Perlu perincian mengenai saat terutang agar lebih memberikan kepastian hukum bagi pemerintah dan masyarakat.

Lalu perlunya perincian mengenai pihak yang terutang bea meterai agar lebih memberikan kepastian hukum bagi pemerintah dan masyarakat.

Untuk kemudahan pemungutan, menunjuk Pemungut Bea Meterai sebagai penanggung jawab.

Dalam UU yang baru tersebut, bea meterai ditambah kegunaannya, yaitu tersedia dalam bentuk digital atau elektronik (e-meterai) serta bisa digunakan dalam dokumen elektronik. Adapun pembeliannya seperti membeli pulsa.

Terlepas dari itu, setiap trade confirmation (TC) tanpa batasan nilai nominal yang diterima investor sebagai dokumen transaksi surat berharga akan dikenakan bea meterai Rp 10.000 per dokumen.

Pihak yang dikenakan bea meterai atas TC tersebut adalah investor sebagai penerima dokumen sesuai dengan ketentuan dan penjelasan pada Pasal 3 angka 2 huruf e, Pasal 5, Pasal 8 angka 1 huruf b, dan Pasal 9 angka 1 UU Bea Meterai.

Kegiatan sosialisasi dengan narasumber Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah dilaksanakan pada Jumat pekan lalu (11/12).

DJP telah memberikan gambaran mekanisme pemenuhan bea meterai yang rencananya akan dituangkan dalam peraturan teknis dan dikeluarkan oleh DJP serta Kementerian Keuangan, termasuk ketentuan teknis terkait penunjukan AB sebagai wajib pungut, dan tata cara pemeteraian secara elektronik.

“Ke depannya, AB yang ditunjuk sebagai wajib pungut bea meterai memiliki kewajiban memungut bea meterai dari investor atas setiap TC yang diterbitkan, kemudian wajib menyetorkan ke kas negara serta melaporkan kegiatan pemungutan dan penyetoran tersebut,” bunyi keterangan Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (18/12).

Mulai tanggal 1 Januari 2021, setiap TC secara langsung akan dikenakan bea meterai dan sampai dengan ditunjuknya AB sebagai wajib pungut, maka pemenuhan kewajiban bea meterai menjadi tanggung jawab dari investor.

Hal tersebut dapat dipenuhi menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dan/atau mekanisme lain sesuai dengan ketentuan dari DJP.

Meskipun demikian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan Self-Regulatory Organization (SRO) dan DJP terus berkoordinasi agar ketentuan teknis serta kebijakan implementasi UU Bea Meterai tetap sejalan dengan program pendalaman pasar.

“Seluruh informasi terbaru terkait implementasi UU Bea Meterai akan disampaikan SRO kepada seluruh pelaku pasar modal, salah satunya melalui AB serta Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI) agar dapat diteruskan kepada pihak-pihak terkait. Selain itu dengan pemberlakuan UU Bea Meterai ini, diharapkan tidak menyurutkan minat investor untuk melakukan investasi di pasar modal Indonesia,” bunyi keterangan tersebut lebih lanjut.

Sementara itu lagi, dalam UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai menyebutkan jika tagihan kartu kredit dengan pembayaran di atas Rp 5 juta akan dikenakan bea meterai Rp 10 ribu.

Ketentuan ini mulai berlaku pada 1 Januari 2021 mendatang.

Perbankan juga telah melakukan sosialisasi terkait ketentuan ini. Bagaimana ya hitungannya?

Sebelumnya bea meterai pembayaran tagihan kartu kredit dengan tagihan Rp 250.000 hingga Rp 1 juta dibebankan bea meterai Rp 3.000.

Kemudian pembayaran dengan nilai di atas Rp 1 juta dikenakan bea meterai Rp 6.000.

Dengan Undang-undang No 10 Tahun 2020, maka pembayaran tagihan kartu kredit menjadi tunggal.

Yaitu pembayaran dengan nilai di atas 5 juta (berlaku akumulasi) dikenakan bea meterai Rp 10.000.

Dikutip dari laman resmi mandirikartukredit.com, untuk pembayaran tagihan sebesar Rp 6 juta akan dibebankan bea meterai Rp 10.000.
Kemudian pembayaran sebesar Rp 5 juta tidak dibebankan bea meterai.

Selanjutnya untuk pembayaran sebanyak 2 kali dalam satu periode tagihan masing-masing sebesar Rp 3 juta dan Rp 3 juta maka akan dibebankan bea meterai sebesar Rp 10.000 di tagihan bulan berikutnya.
Sedangkan pembayaran 2 kali dalam satu periode tagihan masing-masing sebesar Rp 2,5 juta dan Rp 2,5 juta tidak dibebankan bea meterai pada tagihan bulan berikutnya.

Pengumuman resmi Bank Central Asia (BCA) juga menyebutkan jika bea meterai ini akan menjadi satu tarif yakni menjadi Rp 10.000 dan berlaku efektif pada 1 Januari 2021.

Dalam RUU Bea Meterai disebutkan pada pasal 3 dokumen yang dikenakan tarif bea meterai Rp 10 ribu yakni hanya untuk dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp 5 juta.

Dikutip dari pemberitahuan resmi Bank Mandiri disebutkan selama ini bea meterai atas pembayaran tagihan kartu kredit untuk pembayaran Rp 250.000 sampai dengan Rp 1 juta dibebankan bea meterai Rp 3.000.

Kemudian untuk pembayaran dengan nilai di atas Rp 1 juta dikenakan bea meterai Rp 6.000.

“Dengan adanya perubahan ketentuan tersebut, maka bea meterai yang dibebankan atas pembayaran tagihan kartu kredit menjadi tarif tunggal. Yaitu pembayaran dengan nilai di atas Rp 5 juta (berlaku akumulasi) dikenakan bea meterai Rp 10 ribu,” tulis pengumuman tersebut, dikutip Senin (7/12/2020).

Mekanisme pembebanan bea meterai dengan ketentuan baru masih sama dengan yang telah berjalan selama ini.

Yaitu ditagihkan atau akan muncul pada bulan tagihan berikutnya. Pembebanan juga berlaku pada kartu basic, baik untuk pembayaran kartu basic maupun supplement.

Editor: Ahmad Zainal Muttaqin - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Ekbis

20 Ribu Ton Beras Bulog Terancam Busuk, Siap Dijual ke Pasar hingga Bansos
apahabar.com

Ekbis

Jika THR Tak Cair, Berikut 3 Pengeluaran Lebaran yang Wajib Dicoret
apahabar.com

Ekbis

Masih Didukung Sentimen Kemajuan Vaksin Covid-19, Rupiah Ditutup Menguat
apahabar.com

Ekbis

RAFI 2020: Trafik Melonjak, Telkomsel Pamasuka Siagakan 52.100 BTS
apahabar.com

Ekbis

Hipmi Siap Minimalisir PHK di Tengah Pandemi Covid-19
Emas Antam

Ekbis

Sepanjang Pekan Ini, Harga Emas Antam Loyo
apahabar.com

Ekbis

Tiga Petinggi Bank Kalsel Dicopot, Imam: Serahkan ke Ahlinya
apahabar.com

Ekbis

Bisnis Syariah Mesti Melek Teknologi Digital
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com