Tim Paman Birin Blunder Ancam Polisikan Warga Soal Banjir Terima Kasih Warga Banjarmasin, Korban Banjir Batola Terima Bantuan dari Posko apahabar.com Operasi SAR SJ-182 Dihentikan, KNKT Tetap Lanjutkan Pencarian CVR Gempa Magnitudo 7,1 Guncang Talaud Sulut, Tidak Berpotensi Tsunami Potret Seribu Sungai, Serunya Memancing di Jembatan Sudimampir Banjarmasin

Ketua KPK Akui Sudah Peringatkan Mensos untuk Tidak Korupsi

- Apahabar.com Minggu, 6 Desember 2020 - 17:48 WIB

Ketua KPK Akui Sudah Peringatkan Mensos untuk Tidak Korupsi

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri Sumber: net

apahabar.com, JAKARTA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengakui telah memperingatkan berbagai pihak untuk tidak melakukan korupsi di tengah pandemi Covid-19. Namun, dia menilai Menteri Sosial Juliari Peter Batubara telah mengabaikan peringatan tersebut.

“KPK selalu mengingatkan para pihak untuk tidak melakukan korupsi, apalagi di masa pandemi. Namun, jika masih ada pihak-pihak yang mencari celah dengan memanfaatkan situasi dan kesempatan untuk keuntungan pribadi dan kelompoknya, KPK melalui upaya penindakan akan menindak dengan tegas,” kata Firli di Gedung KPK Jakarta, seperti dilansir Republika, Minggu (6/12).

Dalam sejumlah kegiatan, KPK telah memeringatkan setiap pihak tidak melakukan korupsi di tengah pandemi. Tak hanya secara lisan, peringatan itu juga disampaikan KPK melalui sejumlah surat edaran seperti, SE Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 2 April 2020 Tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 Terkait dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

Kemudian SE Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 21 April 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data non-DTKS dalam pemberian Bantuan Sosial ke Masyakarat serta Surat KPK terkait pengelolaan sumbangan dan bantuan masyarakat yang tidak termasuk gratifikasi.

“Surat edaran tersebut menjadi panduan dan rambu-rambu agar tidak terjadi tindak pidana korupsi berdasarkan pemetaan KPK atas titik rawan korupsi dalam penanganan pandemi Covid-19,” tegas Firli.

Selama masa pandemi Covid-19, kata Firli, pihaknya juga terus mengimbau dan mengancam agar semua pihak agar tidak menyalahgunakan bantuan sosial, sebab ancaman hukumannya adalah mati. Terlebih, sambung Firli, pemerintah juga telah menetapkan pandemi Covid-19 ini sebagai bencana nonalam.

“Kita paham juga bahwa pandemi Covid-19 ini dinyatakan oleh pemerintah bahwa ini adalah bencana nonalam, sehingga tentu kita tidak berhenti sampai di sini, apa yang kita lakukan, kita masih akan terus bekerja terkait dengan bagaimana mekanisme pengadaan barang jasa untuk bantuan sosial di dalam pandemi Covid-19,” tegas Firli.

Ketua KPK menegaskan, pihaknya akan bekerja berdasarkan keterangan saksi dan bukti apakah bisa masuk ke dalam Pasal 2 UU 31 Tahun 1999 ini. “Saya kira memang kami masih harus bekerja keras untuk membuktikan ada atau tidaknya tindak pidana yang merugikan keuangan negara sebagai mana yang dimaksud Pasal 2 itu. Dan malam ini yang kami lakukan tangkap tangan adalah berupa penerimaan sesuatu oleh penyelenggara negara, jadi itu dulu,” tambah Firli.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron mengucapkan hal yang sama. Menurutnya KPK berulang kali mengingatkan setiap pihak untuk tidak melakukan korupsi dalam pengelolaan bansos. Bahkan KPK sempat memantau langsung proses penyaluran bansos. Namun, berbagai peringatan itu ternyata hanya dianggap angin lalu oleh Juliari.

“Sudah bolak balik kita ingat kan. Tapi dianggap persahabatan kali. KPK kan sudah memantau langsung ke Kemsos. Bahkan beberapa kali ceramah,” kata Ghufron.

Editor: Muhammad Bulkini - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

UAS

Nasional

Viral Foto UAS Ditangkap Polisi, Cek Faktanya!
apahabar.com

Nasional

Lempar Botol dan Marahi Kapolres, Gubernur Kalteng Buka Suara
apahabar.com

Nasional

Habibie Wafat, Prancis Sampaikan Belasungkawa
apahabar.com

Nasional

Giliran Pengantin Baru Jadi Foto Model Jalan Rusak
apahabar.com

Nasional

Lift Gedung Nusantara I DPR RI Terbakar, Api Sempat Berkobar
apahabar.com

Nasional

Kemenkue Kaji Kenaikan Cukai Rokok 2021
apahabar.com

Nasional

Miliarder Ciputra Tutup Usia, Kediaman Dijaga Ketat
apahabar.com

Nasional

JPU Hadirkan Saksi Mahkota Dalam Persidangan Nunung
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com