Siap-Siap, Ditlantas Polda Kalsel Bakal Uji Coba Tilang Elektronik Usai Banjir Siapkan Hunian Layak, Polda Kalteng Bangun Rusun Bagi Anggota BPPTKG: Volume Kubah Lava Merapi Masih Tergolong Kecil Sedikit Surut, Puluhan Rumah di Martapura Masih Terendam Banjir Tahap 3, Belasan Koli Vaksin Covid-19 Tiba di Kalsel

KPK Beberkan Fee per Paket Sembako dalam Kasus Mensos Juliari Batubara

- Apahabar.com Minggu, 6 Desember 2020 - 12:30 WIB

KPK Beberkan Fee per Paket Sembako dalam Kasus Mensos Juliari Batubara

Penyidik KPK menunjukan barang bukti uang tunai saat konferensi pers terkait OTT tindak pidana korupsi pada program bantuan sosial di Kementerian Sosial untuk penanganan Covid-19 di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020) dini hari. Foto-Antara

apahabar.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membeberkan fee per paket sembako dalam kasus Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara.

KPK sendiri sebelumnya telah menetapkan Mensos Juliari Batubara sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan Covid-19.

KPK mengatakan, dalam transaksi haram ini, disepakati fee sebesar Rp 10 ribu per paket sembako dari nilai Rp 300 ribu per paket.

“Untuk fee tiap paket Bansos disepakati oleh MJS (Matheus Joko Santoso) dan AW (Adi Wahyono) sebesar Rp 10 ribu per paket sembako dari nilai Rp 300 ribu per paket bantuan sosial,” kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers di Gedung KPK, Minggu (6/12/2020) dini hari.

Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW) merupakan pejabat pembuat komitmen dalam proyek bantuan Covid-19 yang ditunjuk langsung oleh Mensos Juliari Batubara.

Kemudian, Firli mengatakan Matheus Joko Santoso dan Adi membuat kontrak pekerjaan dengan beberapa supplier sebagai rekanan yang di antaranya Ardian (AIM), Harry Sidabuke (HS), dan PT RPI, yang diduga milik Joko Santoso sendiri.
Penunjukan PT RPI itu diduga diketahui oleh Juliari Batubara dan Adi.

Firli menjelaskan pada pelaksanaan paket bantuan Covid-19 periode pertama, diduga diterima fee sebesar Rp 12 miliar.
Mensos Juliari Batubara diduga turut menerima uang senilai Rp 8,2 miliar.

“Pada pelaksanaan paket Bansos sembako periode pertama diduga diterima fee Rp 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh MJS kepada JPB melalui AW dengan nilai sekitar Rp 8,2 miliar,” sebutnya.

Tak hanya itu, Firli mengatakan pada pelaksanaan periode kedua, diduga sudah terkumpul uang dari Oktober sampai Desember 2020 sekitar Rp 8,8 miliar yang dikelola oleh Eko dan Shelvy selaku orang kepercayaan Mensos Juliari Batubara.
Uang Rp 8,8 miliar itu diduga akan dipakai untuk keperluan Mensos Juliari Batubara.

“Untuk periode kedua pelaksanaan paket Bansos sembako, terkumpul uang fee dari bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 sejumlah Rp 8,8 miliar yang juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan Saudara JPB,” tutur Firli.

KPK menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus suap bantuan Covid-19 ini.

Tersangka penerima, Mensos Juliari Peter Batubara, Pejabat Pembuat Komitmen Kemensos Matheus Joko Santoso, Pejabat Pembuat Komitmen Kemensos Adi Wahyono

Kemudian tersangka sebagai pemberi, Ardian I M (swasta) dan Harry Sidabuke (swasta).

Mensos Juliari Batubara disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Joko Santoso dan Adi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan tersangka pemberi disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Editor: Ahmad Zainal Muttaqin - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Jelang Kedatangan UAS, Jalan Mesjid Raya Banjarmasin Akan Dialihkan

Nasional

Selama Pandemi Covid-19, PBNU Sebut 234 Kiai dan Tokoh NU Wafat

Nasional

Dufi Eks Jurnalis yang Ditemukan Dalam Drum Dimakamkan
apahabar.com

Nasional

Demo DPRD Kalsel Sempat Ricuh, 3 Polisi Dilarikan ke Ambulans
apahabar.com

Nasional

Diduga Sopir Mabuk, Mobil BMW Tabrak Apotek
apahabar.com

Nasional

Korban Tsunami Bertambah, Kini 222 Meninggal, 843 Luka, 28 Hilang
apahabar.com

Nasional

Aksi Heroik Polwan Cantik Selain Aiptu Leni Mariani di Banjarmasin, Eh Malah Dapat Komentar Begini
apahabar.com

Nasional

Kalsel Jadi Atensi Presiden, Cuncung Minta GTPP Proaktif
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com