Tragis, Petani Tabalong Tersambar Petir Sepulang Tanam Padi Ssttt.. Rampok Tanah Laut Lolos dari Penyekatan di Hutan Samboja Alasan H2D Kembali Tolak Hasil Rekapitulasi PSU di Banjarmasin Heboh Buronan Kalsel Kabur ke Hutan Samboja, Ternyata Rampok Tanah Laut Batal Tender Jalan di Batola, CV Ridho Menang Gugatan PTUN

Ledakan Kasus Covid-19 di Kalsel, Mobilitas Penduduk Jadi Kunci

- Apahabar.com Minggu, 6 Desember 2020 - 17:32 WIB

Ledakan Kasus Covid-19 di Kalsel, Mobilitas Penduduk Jadi Kunci

Akhir tahun akan cukup banyak agenda. Mulai dari pelaksanaan pilkada, liburan panjang akhir tahun yang menimbulkan kegiatan pertemuan dan kerumunan di tengah-tengah masyarakat. Pemerintah diminta mewaspadai potensi lonjakan kasus Covid-19 di Desember. Foto: Dok.apahabar.com

apahabar.com, BANJARMASIN – Pemprov Kalsel wajib membatasi mobilitas penduduk jika ingin mencegah ledakan kasus Covid-19 di bulan Desember.

Sebagaimana diketahui, akhir tahun akan cukup banyak agenda. Mulai dari pelaksanaan pilkada, liburan panjang akhir tahun yang menimbulkan kegiatan pertemuan dan kerumunan di tengah-tengah masyarakat.

“Jadi potensi ledakan kasus itu sangat besar,” kata Anggota Tim Pakar Universitas Lambung Mangkurat (ULM) untuk Percepatan Penanganan Covid-19 Hidayatullah Muttaqin, Minggu (6/12) dilansir Antara.

Pemerintah diminta bertindak cepat memutus mata rantai pertumbuhan Covid-19 karena bukan tidak mungkin terjadi ledakan yang jauh lebih besar di bulan Desember dengan pertumbuhan harian lebih dari 10 ribu kasus baru.

Menurutnya, upaya mengendalikan pandemi tak cukup hanya dengan melakukan edukasi dan sosialisasi protokol kesehatan kepada masyarakat dan pelaksanaan 3T, testing, treatment dan tracing.

“Mengendalikan mobilitas penduduk jadi kunci utama dalam mematahkan laju pertumbuhan Covid-19,” ujarnya.

Virus corona tidak dapat bergerak sendiri untuk menginfeksi manusia. Covid-19 menyebar melalui interaksi fisik dan pergerakan penduduk.

“Karena itu, untuk menurunkan pertumbuhan kasusnya, maka motornya harus dihentikan terlebih dahulu dengan pembatasan mobilitas penduduk seraya memperketat penerapan protokol kesehatan,” ujarnya.

Pada intinya, kata Muttaqin, pengendalian mobilitas penduduk di sini adalah warga diwajibkan dan dikondisikan untuk tinggal di rumah masing-masing kecuali untuk keperluan pemenuhan kebutuhan pokok dan kesehatan.

Tentu kebijakan tersebut harus dikaji secara matang strategi dan pelaksanaannya, namun harus dilakukan secepat mungkin guna menghindari potensi ledakan lebih besar lagi pada bulan Desember ini.

Seperti adanya paket kompensasi untuk masyarakat dan dunia usaha. Sebab kebijakan ini menuntut ditutupnya kegiatan ekonomi dan aktivitas masyarakat kecuali yang vital dengan pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat.

Diakui dia, ongkos kebijakan ini memang tidak murah, tetapi lebih baik daripada menjalankan strategi pelonggaran ekonomi di saat pandemi yang justru membuat penularan semakin menjadi-jadi dengan korban meninggal yang lebih banyak dan biaya ekonomi yang lebih tinggi.

Dengan strategi itu, tambah dia, maka pemerintah lebih dapat mengukur kapan pandemi mulai terkendali dan kapan kegiatan masyarakat serta aktivitas ekonomi mulai dilonggarkan kembali secara lebih aman.

“Dengan strategi ini pula keberadaan penduduk yang terinfeksi dideteksi sebanyak-banyaknya melalui peningkatan 3T untuk dirawat atau diisolasi,” ujarnya.

Anggota Tim Pakar ULM untuk Percepatan Penanganan Covid-19 lainnya, Prof Syamsul Arifin mengatakan manajemen penanganan kasus berbasis analisis praktis dapat mewujudkan sinergi pemerintah dan masyarakat.

“Karena dengan analisis praktis, maka aktivitas, fasilitas dan kinerja dapat dilihat oleh siapa saja dengan mudah,” kata dia.

Menurut Syamsul, langkah serius yang dilakukan pemerintah baru-baru ini dengan menerbitkan Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 6/2020 tentang penegakan protokol kesehatan untuk pengendalian Covid-19.

Penegakan protokol kesehatan memberikan gambaran bahwa partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan.

Partisipasi masyarakat terhadap pencegahan penularan semakin meningkat jika pemerintah juga serius dalam penanggulangan Covid-19. Hal itu merupakan proses timbal balik antara pemerintah dan masyarakat.

“Agar kecurigaan kedua belah pihak dapat diminimalkan, maka perlu manajemen Covid-19 yang mudah untuk dijadikan indikator penilaian,” jelas Guru Besar Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran ULM itu.

Editor: Fariz Fadhillah - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Viral, Palang Jembatan Alalak II Disorot Nitizen
apahabar.com

Kalsel

Tubruk Truk Tronton, Warga Anjir Meregang Nyawa
apahabar.com

Kalsel

Dua Bahasyim Raih Perolehan Suara Terbanyak di HST, Berikut Hasil Pileg di Sana
apahabar.com

Kalsel

TKD Pastikan Paman Birin Alih Dukungan ke 02 Hoaks..!!
Listrik

Kalsel

Hore! Jaringan Listrik Kalselteng Berangsur Normal
apahabar.com

Kalsel

15 Panwascam Dilantik, Siap Awasi Pilwali Banjarmasin 2020
apahabar.com

Kalsel

Tangkal Corona, PT JBG Terapkan Daily Health Monitoring
apahabar.com

Kalsel

Rapat Tertutup Komisi III DPRD Kalsel, Sahrujani: Hanya Miskomunikasi
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com