Yuk Nyumbang, apahabar.com Buka Posko Peduli Banjir Kalsel Breaking News! Jalan Nasional Banjarmasin – Hulu Sungai Putus Lagi Blak-blakan Walhi Soal Biang Kerok Banjir Kalsel BREAKING NEWS: Usai Pasukan Katak, Giliran Paskhas Mendarat di Kalsel Meletus! Gunung Semeru Luncurkan Awan Panas Sejauh 4,5 Kilometer

Lindungi Buruh, DPRD Kalsel Segera Revisi Perda Mengacu UU Cipta Kerja

- Apahabar.com Selasa, 29 Desember 2020 - 11:33 WIB

Lindungi Buruh, DPRD Kalsel Segera Revisi Perda Mengacu UU Cipta Kerja

Ilustrasi perlindungan terhadap buruh akan diback-up Perda, mengacu Omnibus Law UU Cipta Kerja. Foto-dok

apahabar.com, BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Selatan (Kalsel) segera merevisi Peraturan Daerah (Perda) terkait ketenagakerjaan.

Pasalnya, Perda terdahulu mengacu pada Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Sementara peraturan itu sudah diganti seiring dengan terbitnya UU Nomor 11 Tahun 2020 atau Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Otomotis segala peraturan turunannya di daerah akan disesuaikan dengan UU Cipta Kerja tersebut.

“Dengan disahkannya Omnibus Law Undang Undang Cipta Kerja, tentunya akan ada penyesuaian untuk daerah kita dan melibatkan pihak terkait,” jelas Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Muhammad Lutfi Saifuddin.

Dengan adanya revisi payung hukum yang mengacu pada aturan terbaru tersebut, harapannya nasib buruh atau pekerja di Kalsel dapat lebih terlindungi.

Ia juga berharap ada penyesuaian yang dapat lebih spesifik memberikan perlindungan bagi para buruh di provinsi ini, termasuk buruh sawit.

Lebih jauh ia menambahkan dalam revisi Perda itu nantinya juga akan menyorot tentang pemberian jaminan kerja bagi pegawai dan guru honorer melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Tak hanya untuk lingkup provinsi saja, namun juga akan diupayakan dapat direalisasikan di seluruh kabupaten/kota di Kalsel.

Hal ini menurutnya layak diberikan kepada para pekerja di seluruh sektor tanpa terkecuali, termasuk juga pekerja yang statusnya honorer di lingkungan instansi pemerintahan.

“Apabila habis kontrak atau penghentian masa kerja, mereka bisa dapat pesangon dari BPJS Ketenagakerjaan,” jelas politikus Partai Gerindra itu.

Lutfi menilai, keberadaan jaminan bagi para pekerja honorer juga penting. Mengingat akan menjadi tabungan bagi mereka yang bekerja.

Dengan begitu, sehingga apabila ada penghentian kontrak atau habis masa kerja, iuran yang dibayarkan dapat dimanfaatkan sementara belum mendapatkan pekerjaan yang baru (*)

Editor: Ahmad Zainal Muttaqin - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

DPRD Kalsel

Bocah SD Limpasu Tewas Dipenggal, DPRD Kalsel: Tak Waras Jangan Jadi Alasan
apahabar.com

DPRD Kalsel

DPRD Banjarmasin Terima Kungker Pokja Banmus Tanbu
apahabar.com

DPRD Kalsel

Dewan: Seharusnya Perusahaan Tambang Kalsel Bantu Ventilator
apahabar.com

DPRD Kalsel

Optimalisasi Pengelolaan Alur Sungai Barito, Komisi III Kalsel ke Pelindo
BPJS

DPRD Kalsel

Iuran BPJS Kesehatan Naik, DPRD Kalsel Tawarkan Solusi
apahabar.com

DPRD Kalsel

Guru Dibogem Mentah Siswa, DPRD Kalsel Sorot Pendidikan Karakter
apahabar.com

DPRD Kalsel

Reses Anggota DPRD Kalsel Ungkap Fakta Pelajar SMA Kotabaru Sekolah ke Kaltim
apahabar.com

DPRD Kalsel

Pulang dari Kementerian PU, Kalsel Dapat Suntikan Dana
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com