Wow, Kalteng Targetkan Groundbreaking Kereta Api Tahun Ini Gugatan 2BHD Diterima, Ketua MK Pimpin Langsung Sengketa Pilbup Kotabaru Viral Jembatan Alalak II Patah Akibat Macet Parah, Cek Faktanya Banjir Belum Reda, Warga Desa Bincau Terancam Kekurangan Makanan Update Covid-19: Belasan Warga Kapuas Sembuh, 1 Positif

Masyarakat Menolak Divaksin? Tenang, Pemerintah Tak Akan Memaksa

- Apahabar.com Selasa, 1 Desember 2020 - 19:33 WIB

Masyarakat Menolak Divaksin? Tenang, Pemerintah Tak Akan Memaksa

Ilustrasi. Foto-Freepik

apahabar.com, JAKARTA – Pemerintah RI menyebut 16 persen masyarakat Indonesia menolak divaksinasi.

Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir mengatakan pemerintah tidak akan memaksa warga yang menolak divaksin anti Covid-19.

“Ada 66 persen rakyat Indonesia percaya vaksin dan mau divaksinasi Covid-19. Namun ada juga yang 16 persen tidak mau divaksin, kita juga tidak memaksakan,” katanya dalam seminar daring di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (1/12).

Vaksin ini tentunya diharapkan untuk menekan penularan virus COVID-19 yang terus terjadi dan menekan angka kematian.

“Kalau ditanya apakah vaksin Covid-19 yang akan tersedia berkualitas, pemerintah menggunakan vaksin-vaksin yang dibeli berdasarkan sesuai standar WHO, yang sudah melalui uji klinis, dan KPCPEN pun terbuka kepada MUI, BPOM, semua pihak kita libatkan. Keamanan untuk rakyat Indonesia adalah yang utama,” papar Erick.

Pada kesempatan itu, Erick juga menambahkan bahwa sejak awal sampai dengan akhir pihaknya juga memastikan akan ada barcode, yang menyimpan data mengenai siapa saja yang akan divaksinasi.

“Seperti Pemilu dalam satu kotak sudah ada nama dan alamatnya, karena memang penyuntikan vaksin ini dilakukan sebanyak dua kali,” ujarnya.

Menteri BUMN berharap digitalisasi satu data yang akan dilakukan bersama Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, TNI-Polri benar-benar bisa disatukan.

“Karena kita juga mengerti kerahasiaan data pribadi harus dilindungi dan dimiliki oleh pemerintah. Kementerian BUMN hanya sebagai agregator. Program ini langsung di bawah Presiden Joko Widodo, datanya dimiliki oleh pemerintah, dan harus dilindungi,” kata Erick Thohir.

Editor: Puja Mandela - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

2024, Ibu Kota RI Mulai Pindah ke Kalimantan
apahabar.com

Nasional

Penyaluran Khusus ke Nelayan: Pertamina Siapkan 1.114 Tabung di Samarinda
apahabar.com

Nasional

Viral, Jasad Kiai di Blitar Utuh Meski Terkubur 31 Tahun
apahabar.com

Nasional

1.574 Personel Tim Gabungan Siap Amankan Kedatangan Jokowi di Palangkaraya
apahabar.com

Nasional

Rp 143 Miliar Dari Korsel Untuk Palu
apahabar.com

Nasional

Silaturahmi ke Rumah Zulkifli Hasan, Sandiaga Bahas Sidang Gugatan Pilpres di MK
apahabar.com

Nasional

Stabilitas Terjaga, Prospek Perekonomian Indonesia Diyakini Membaik
apahabar.com

Nasional

Diduga Hina NU, Begini Detik-detik Ditangkapnya Gus Nur
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com